Jakarta, Aktual.co —  Sejumlah polisi dari Kepolisian Sektor Kuta Utara mulai bersiaga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Denpasar di Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, menjelang pelaksanaan eksekusi mati dua narapidana berkewarganegaraan Australia.
Kepala Polsek Kuta Utara, Komisaris Polisi Ronny Riantoko di Kuta Utara, Kabupaten Badung, Selasa (10/2), mengatakan bahwa pihaknya hanya melakukan pengamanan dengan metode patroli singgah di lapas tersebut.
“Pengamanan hanya bersifat patroli singgah,” katanya.
Polisi, kata dia, tidak menambah jumlah personel yang melakukan patroli di kawasan itu karena hingga saat ini belum diketahui waktu dan tempat pelaksanaan eksekusi mati Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.
Pantauan di lapas setempat, sedikitnya ada lima orang polisi bersiaga di depan pintu masuk penjara terbesar di Pulau Dewata itu.
Tidak ada hal signifikan yang dilakukan oleh polisi yang dibagi dalam dua mobil tersebut.
Hingga saat ini pihak terkait belum memberikan kepastian terkait waktu dan tempat pelaksanaan eksekusi mati dua napi dari Australia itu.
Namun Kejaksaan Agung telah memastikan bahwa eksekusi tidak akan dilakukan di Pulau Dewata.
Hal itu mengingat adanya penolakan dari beberapa pihak termasuk Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Tim kuasa hukum tersangka Komjen Budi Gunawan menyerahkan 73 bukti kepada Hakim tunggal Sarpin Rizaldi. Namun, tim kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, 73 bukti yang diajukan tersebut semuanya tidak mempunyai relevansi dengan perkara praperadilan yang diajukan BG kepada KPK.
“Mau membuktikan apa? Saya belum menangkap relevansinya terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka,” kata Rasamala Aritonang, kuasa hukum KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (10/2).
Kubu KPK menyebut bahwa 73 bukti yang diajukan tim kuasa tesangka Komjen Pol BG tersebut tidak ada relevansinya, antara lain puluhan kliping berita media online maupun media massa lainnya tentang penetapan BG sebagai tersangka.
“Sepanjang pemahaman saya sih bukti yang disampaikan memang belum merujuk relevansinya kepada obyek yang sedang dia sengketakan,” tandas Rasamala.
Jumlah kliping pemberitaan media online, sekitar 50 bukti. Namun dari berta tersebut tim kuasa hukum KPK belum menangkap maksud yang ingin dibuktikan oleh tim kuasa hukum tersangka BG.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Surabaya, Aktual.co — Revisi UU Nomor 30 tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebuah keniscayaan karena beberapa kali UU KPK itu di-judicial review.
“Revisi UU KPK harus dilakukan karena UU tersebut beberapa kali diujimaterikan di MK, Atas dasar itu, maka perlu kiranya dilakukan revisi,” kata anggota Komisi III DPR RI, Syarifudin Sudding di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/2).
Selain itu, revisi UU KPK dilakukan karena ada beberapa poin dalam UU tersebut saling bertentangan.
“Misalnya soal pencegahan, penyadapan, fungsi koordinasi,” kata dia.
Dalam revisi UU KPK itu nantinya juga akan dimasuk pasal tentang adanya badan pengawas yang akan bertugas mengawas kerja komisioner KPK.
“Juga nanti akan dibentuk lembaga khusus yang akan mengatur soal penyadapan,” kata politisi Hanura itu.
“Yang pasti, dilakukannya revisi UU KPK adalah untuk mensinergikan antara semua lembaga penegak hukum.
Diakui oleh Sudding, rencana revisi UU KPK akan dilakukan setelah selesai pembahasan RUU KUHAP.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Michael Wattimena menilai jika wacana kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan perusahaan otomotif Malaysia, Proton guna untuk menghidupkan kembali gagasan mobil nasional (Mobnas) layak diapresiasi.
“Kalau untuk mobil nasional bagi kita adalah sesuatu yang sangat baik. Artinya negara kita yang begitu besar ini dengan jumlah penduduk besar menjadi pangsa pasar potensial, sebenarnya kalau kita punya sendiri itu kan bagus,” kata Michael kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (10/2).
Namun disisi lain, Michael menyayangkan gagasan mobil nasional yang terkesan belum satu suara di internal pemerintahan Jokowi-JK. Hal itu menyusul, sejumlah pernyataan yang berbeda-beda antara kementerian terkait dengan kementerian lainnya.
“Tetapi kebijakan ini kan masih mengalami tarik menarik di dalam, yang mengatakan ini bukan G to G melainkan B to B. Jadi kita belum tahu juga sejauh ini masih jadi polemik di internal pemerintahan sendiri karena menurut Pak Saleh Mentri Perindustrian itu B to B, jadi kalau B to B berarti bukan bicara mobnas,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi Demokrat ini sependapat dengan opini publik yang mempertanyakan, kenapa pemerintah harus mengambil perusahaan Malaysia dalam menggagas mobil nasional, padahal merek otomotif lainnya juga mampu bersaing.
“Pemerintah harus melihat ruang kompetisi, dari aspek pabrikasi yang kira-kira memiliki kedekatan hati dengan masyarakat (Indonesia), sehingga kalau pada saat barang itu sudah jadi, aspek marketnya dia accept di tingkat masyarakat tidak.”
“Kalau Proton kan jauh dari pada keinginan masyarakat Indonesia, akan tetapi saya tidak mau masuk dalam tingkat itu dulu. Karena kita harus lihat aspek kebijakannya dulu, sebab ditingkat kementerian terjadi tarik ulur,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan dari total 524 kabupaten/kota di Tanah Air, baru 38 persen diantaranya yang memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
“Masalah Kemendagri itu, perizinan satu pintu (PTSP) baru 38 persen dari total 524 kabupaten/kota,” kata Tjahjo, di Batam, Senin (9/2).
Pihaknya menginginkan seluruh masyarakat bisa menikmati PTSP dalam waktu satu tahun kedepan. Bagi Tjahjo, masalah perizinan harus satu pintu, untuk memotong ramainya jalur birokrasi.
“Pemerintah harus melayani masyarakat, menjemput bola, dan proaktif,” kata dia.
Dirinya ingin memastikan perizinan bagi masyarakat kecil tidak dipungut biaya alias gratis, termasuk untuk izin mendirikan bangunan, izin akte kelahiran dan kematian.
“Kecuali untuk investasi dan rumah-rumah besar itu mungkin ada aturannya.”

Artikel ini ditulis oleh: