Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR Kimisi III Syarifuddin Suding menanggapi kedatangan Plt Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang memberikan keterangan dan bukti kepada tim pengawas internal Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan ketua KPK Abraham Samad.
Menurutnya, kedatangan Hasto sudah menjadi landasan KPK untuk membentuk komite etik.
“Itulah yang kita harapkan (Hasto memberikan keterangan ke KPK), dan kita ingin agar ada komite etik,” kata Suding, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (10/2).
Kendati demikian, komite etik bisa segera dibentuk bila KPK sudah memiliki dasar hukum yang kuat‎ terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Samad. 
“Kita tunggu KPK, apakah bukti Hasto cukup kuat untuk dijadikan dasar KPK membentuk komite etik,” ujar politisi partai Hanura tersebut.
Untuk diketahui, pasca pemeriksaan oleh tim pengawas internal KPK terhadap Hasto Kristiyanto, tim melakukan verifikasi terhadap sejumlah keterangan dan bukti terkait pertemuan yang dilakukan Abraham Samad dengan elit PDIP pada pemilu presiden 2014 lalu. 
Verifikasi untuk menjadi landasan hukum, perlu tidaknya membentuk komite etik

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pengacara tersangka Suryadharma Ali menyangkal bahwa ketidakhadiran mantan Menteri Agama (Menag) dalam pemeriksaan lantaran takut ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Intinya bukan masalah siap atau tidak siap (ditahan KPK). Saya rasa tidak ada orang yang siap untuk ditahan. Tapi saya katakan pada klien saya bahwa ini adalah suatu proses yang bukan pilihan kita,” ujar Pengacara SDA, Andreas Nahot Silitonga, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/2).
Meski begitu, Andres membantah keras jika ketidakhadiran SDA dikatakan sebagai cara menghambat proses penyidikan KPK terhadap kasus korupsi yang dilakukan kliennya.
“Intinya kita tidak tahu kapan kita mau sakit. Jadi, ini bukan upaya untuk menghambat penyidikan,” tegasnya.
Sejak digelarnya kembali kasus korupsi penyelenggaraan haji, Abraham Samad Cs setidaknya telah melayangkan dua kali surat pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama (Menag).
Pada pemeriksaan pertama, SDA enggan hadir dengan dalih ada kekeliruan di dalam surat pemanggilan mengenai status dirinya saat pemeriksaan. Dan yang kedua, dia beralasan karena tengah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit.Namun ketika dikonfirmasi, pihak rumah sakit mengaku tidak ada pasien bernama SDA (Baca: Pihak RS MMC: Tidak Ada Pasien Bernama SDA)

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sebagai pekerja dan karyawan, pastinya Anda mengetahui berbagai macam cuti yang diambil oleh sebagian karyawan, entah sakit atau pun melahirkan.

Namun tahukah Anda, bahwa ternyata ada cuti untuk patah hati? Ya, sebuah perusahaan di Jepang memberikan cuti khusus tambahan bagi karyawannya, yakni cuti patah hati karena putus cinta.

Cuti tersebut diberlakukan oleh perusahaan bernama Hime & Company yang berkantor pusat di kota Tokyo. Pihak manajemen dari perusahaan yang mayoritas karyawannya adalah wanita ini, memberikan ‘shitsuren kyuka’ atau cuti patah hati selama satu hari tanpa pemotongan gaji, agar karyawan mereka yang sedang patah hati, bisa melupakan kesedihan mereka dan kembali ‘segar’ di esok harinya.

Menurut CEO Hime & Company yakni, Miki Hiradate yang memberikan cuti tersebut menjelaskan, bahwa patah hati adalah sesuatu yang cukup serius. Setiap orang di dunia pasti mengalami saat menyedihkan tersebut. ‘Miki Hiradate’ juga menyebutkan kalau bekerja saat hati sedang kacau akan menambah buruk hasil pekerjaan dan mengganggu mood karyawan lainnya.

Menariknya, jumlah hari cuti patah hati ini diberlakukan dengan berbeda-beda. Bagi karyawan berusia 24 tahun, diberikan cuti patah hati sehari per tahun. Sementara itu, mereka yang berusia 25-29 tahun bisa mengambil 2 hari per tahun untuk cuti. Terakhir, bagi mereka yang lebih tua, diberikan 3 hari per tahun.

Adapun alasan yang melatar belakangi perbedaan tersebut adalah anggapan bahwa makin tua usia seseorang, maka mereka makin sulit mencari pasangan. Kondisi ‘putus’ pun dinilai akan semakin menyakitkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agara mendapatkan hak imunitas. Permintaan itu menyusul pimpinan KPK kembali berhadapan dengan polisi. 
“Menurut saya yang perlu imunitas dari kriminalisasi. Sebab, kriminalisasi ini hal yang tidak ada bisa diadakan dengan rekayasa-rekayasa,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di Gedung DPR, Selasa (10/2).
Dia mengklaim, kondisi pelaporan dari masyarakat ini amat rentan dengan dugaan kriminalisasi. “Penegakan hukum tidak didasarkan dengan kebenaran dan keadilan yang objektif. Jadi dari aspek yuridis formal yang berkeadilan,” kata dia. 
Balum lagi, kata Zulkarnain ini terkait juga dengan DPR yang berniat melakukan revisi UU KPK dan UU Tipikor.
“Menurut saya prioritas mengenai amandemen atau RUU tipikor itu, misalnya dari sisi ancaman, dari sisi sistem. Kemudian kita juga sudah meratifikasi UNCAC, itu bisa diakomodir UU Tipikor. Termasuk UU Perampasan Aset, kan nggak ada, kalau itu bisa diakomodir kan itu bagus,” kata dia.
Dia mengatakan, jika DPR menyoal langkah KPK yang kurang dalam pencegahan, Zulkarnain menilai sepenuhnya pencegahan sudah dilakukan.
“Contoh, di pencegahan kita koordinasi saja dengan kementerian dan lembaga, katakan pertambangan, itu dampak positifnya, tujuan kita menertibkan pertambangan biar clear dan clean, dampak positifnnya, PNPB di kementerian ESDM dalam 3 bulan kita seminarkan, naik Rp 7 triliun,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu