Jakarta, Aktual.co — Plt Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menghadiri sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) yang digelar hari ini, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (10/2).
Dia mengaku, kedatangannya kali ini diminta dari tim kuasa hukum BG untuk memberikan pernyataannya secara tertulis saat bertemu dengan sejumlah anggota Komisi III DPR RI, di gedung Parlemen untuk dijadikan bukti dalam sidang praperadilan BG.
“Saya diminta dari tim penasehat hukum terkait dengan pernyataan saya di komisi III,” kata Hasto di PN Jakarta Selatan.
Menurutnya, kedatangan di komisi hukum DPR itu diundang untuk menceritakan aktifitas politik Abraham Samad. “Saya sampaikan ketika di komisi III itu saya diundang bukan saya mengajukan, saya yang diundang di DPR yang merupakan forum rakyat Indonesia,” sambungnya.
Dalam pertemuan dengan sejumlah anggota Komisi III, dia pun memberikan pernyataan secara tertulis yang dapat ia pertanggungjawabkan dikemudian hari. 
“Saya beri pernyataan secara tertulis dan itu saya pertanggungjawaban di mata hukum secara politik dan etik. Tanggungjawab saya secara pribadi di mata Tuhan yang maha esa,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Komunikasi Politik Roni Tabroni, menilai langkah pelaksana tugas Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Krisyanto memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu diapresiasi.
“Kedatangan Hasto ke KPK untuk memastikan bahwa Hasto tidak membuat fitnah kepada Abraham Samad. Pembuktian data yang dimiliki Hasto menjadi penting bagi publik agar publik memiliki kepastian dari opini yang disampaikan Hasto sebelumnya,” kata Roni, di Jakarta, Selasa (10/2).
Dengan data-data yang disampaikannya kepada KPK, Hasto sedang membuka wawasan kepada publik tentang siapa sebenarnya pimpinan KPK selama ini.
“Apa yang disampaikan Hasto tentu saja jangan langsung dipandang negatif, sampai pembuktiannya benar-benar terbuka,” papar dosen UIN Bandung itu.
Menurut dia, gambaran yang terbentuk di awal memang Hasto terkesan ingin menggembosi KPK, tetapi jika dilihat lebih jauh, komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan cinta KPK, juga harus dibarengi dengan mengkritisi sosok-sosok yang menduduki jabatannya, termasuk ketua KPK.
“Atas laporan dan data-data yang dibawa Hasto tersebut, diharapkan pihak KPK dapat menanggapinya dengan serius. Sebagai bentuk keseriusan, KPK sebaiknya cepat membentuk komite etik,” jelas Roni.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi ikhwal banjir yang terjadi di Jakarta, pada Senin (9/2) kemarin.
Hal itu menyusul pernyataan Presiden Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan, permasalahan kemacetan dan banjir di Jakarta akan mudah teratasi jika dia menjadi presiden. Seorang presiden akan mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk bekerja sama.
“Ya ini kan salah satu janji presiden untuk menangani. Kita tau Ini kan tidak mudah, tapi dulu bilang kalau gubernur jadi presiden akan mudah melakukan koordinasi,” kata Fadli kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (10/2).
Pasalnya, sambung dia, banjir yang mengepung ibu kota itu mengakibatkan sejumlah aktifitas terutama perekonomian terganggu. Selain menangih janji Jokowi, Fadli juga mengingatkan, agar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) untuk bertindak tegas kepada bangunan tinggi seperti Mall yang berada di Jakarta.
“Jakarta sendiri ruang penyerapan rendah. Kita lihat bangunan apartemen Mal. Mal nya lebih dari seratus, sudah menyedot air tanah kemudian tidak ada penyerapan. Coba dong Gubernur DKI terapkan kalau betul-betul mau tegakkan hukum di Jakarta, Mall itu ditindak, berikan ruang penyerapan. Jadi jangan salahkan daerah lain,” tandasnya.
Sebelumnya sempat diberitakan, Presiden Joko Widodo mengatakan, permasalahan kemacetan dan banjir di Jakarta akan mudah teratasi jika dia menjadi presiden. Seorang presiden akan mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk bekerja sama.
Jokowi menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan bisa menanggulangi kemacetan dan banjir tanpa bantuan daerah lain karena salah satu sumber penyebab terjadinya dua masalah klasik Jakarta tersebut juga berasal dari daerah-daerah penyangganya.
“Seharusnya lebih mudah (mengatasi kemacetan) karena kebijakan transportasi itu harusnya tidak hanya Jakarta, tapi juga Jabodetabek. Itu seperti halnya dengan masalah banjir. Banjir tidak hanya masalah Jakarta karena 90 persen air yang menggenangi Jakarta itu justru berasal dari atas (Bogor). Semua pengelolaan 13 sungai besar yang ada di Jakarta juga semuanya kewenangan pemerintah pusat,” papar Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (24/3).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang