Jakarta, Aktual.co —  Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengusulkan tambahan ruang fiskal sebesar Rp20,9 triliun yang didapat dari pembahasan dalam rapat panitia kerja Badan Anggaran, dimanfaatkan untuk tambahan belanja Kementerian Lembaga (K/L).

“Kita lihat yang agak ‘urgent’ itu lembaga tinggi, untuk pemulangan TKI, kemudian untuk pemilu pilkada, atau rehabilitasi narkotika,” katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/2).

Ia menjelaskan dana tambahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk keperluan mendesak bagi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Ini yang Menkeu harus berikan dukungan, memang kalau ditanya ke kementerian (alokasi dana dari ruang fiskal ini) tidak pernah cukup, tapi kan (pemanfaatan dana ini) tinggal tergantung urgensinya saja,” kata Askolani.

Selain itu, Askolani mengatakan ruang fiskal tersebut bisa dimanfaatkan untuk tambahan anggaran bagi pagu transfer ke daerah, terutama dana desa yang dalam RAPBN-P 2015 baru dialokasikan sebesar Rp20,8 triliun.

“Untuk transfer ke daerah, bisa dua pilihan, bisa untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana desa, tergantung pembahasan di rapat panja C,” katanya.

Namun, penggunaan dan keperluan alokasi dana tambahan ini masih akan dibicarakan dalam rapat panitia kerja Badan Anggaran yang membahas belanja atau transfer ke daerah, antara pemerintah dengan DPR RI.

“Nanti dibicarakan sama banggar, kalau misalnya mau transfer daerah, berapa untuk Kementerian Lembaganya. Menkeu juga mengusulkan (tambahan uang fiskal) untuk mengurangi defisit, tapi hasilnya belum ada, masih dibicarakan,” ujar Askolani.

Pemerintah dan DPR telah sepakat menetapkan postur asumsi, pendapatan, pembiayaan dan defisit anggaran dalam rapat panitia kerja (panja) A Badan Anggaran, yang salah satu hasilnya mengubah beberapa asumsi makro dari nota keuangan RAPBN-P 2015.

Sejumlah asumsi yang berubah dari draf awal RAPBN-P tersebut antara lain nilai kurs rupiah dari sebelumnya Rp12.200 menjadi Rp12.500 per dolar AS dan harga ICP minyak dari 70 dolar AS menjadi 60 dolar AS per barel, sehingga mengubah postur pendapatan.

Dari perubahan postur tersebut, pemerintah mendapatkan tambahan alokasi dana Rp20,9 triliun, yang diusulkan pemanfaatannya untuk belanja Kementerian Lembaga, tambahan transfer ke daerah dan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran 1,92 persen terhadap PDB.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Ekonomi Hendri Saparini mengatakan paradigma pembangunan ekonomi perlu diperbarui agar tidak lagi bertumpu pada pertumbuhan ekonomi makro.

“Pembangunan ekonomi kini harus lebih ditekankan pada upaya mendorong pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat,” kata Hendri pada sesi pleno ‘Penguatan Peran Ekomi Umat Islam’ dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-6 di Yogyakarta, Senin (9/2) malam.

Dengan paradigma itu, kata Hendri, intervensi pemerintah dengan berbagai instrumen politik yang dimilikinya seperti regulasi dan anggaran lebih dibutuhkan, daripada hanya menyerahkan pada mekanisme pasar.

“Penyediaan kebutuhan dan layanan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, kemanan harus melibatkan intervensi pemerintah dan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar,” kata dia.

Selain itu, lanjut dia, dalam alokasi anggaran diharapkan tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro tanpa melihat siapa, bagaimana, dan di mana kegiatan ekonomi itu berlangsung.

Dengan demikian, kata dia, peran pemerintah melalui perubahan politik anggaran perlu dioptimalkan sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprioritaskan untuk pos belanja dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

Dia mencontohkan, alokasi anggaran seperti di sektor pertanian baik dari sisi pembangunan infrastruktur, penyediaan lahan, bibit serta pupuk yang berkualitas harus mendapatkan porsi yang memadai.

“Kebutuhan itu bukan hanya kebutuhan sandang, pangan, papan, tetapi juga meliputi energi, transportasi, kesehatan dan pendidikan,” kata dia.

Lebih jauh, Hendri menambahkan, anggaran juga harus dapat dioptimalkan untuk memenuhi kewajiban politik pemerintah yakni menyediakan lapangan kerja, memberikan akses terhadap faktor produksi agar ada kesempatan untuk meningkatkan pendapatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka