Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menagih janji yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyelesaian konflik antara KPK dan Polri.
Meski begitu, Deputi Bidang Pencegahan KPK Johan Budi SP meyakini Jokowi telah menyiapkan cara tersendiri untuk menuntaskan kemelut dua lembaga penegak hukum itu.
“Saya yakin pak Presiden Jokowi akan punya cara memutuskan yang baik untuk semuanya (KPK dan Polri),” harap Johan ketika konfrensi pers di gedung KPK, Senin (9/2).
Pihak KPK berharap, sepulang lawatan dari luar negeri, Jokowi bisa langsung bertindak tegas dan konkret demi perdamaian KPK dan Polri.
Karena menurut Johan, saat ini pihak tengah dilanda penurunan kinerja. Hal itu akibat dari konflik KPK dan Polri yang semakin meruncing.
“Tentu saya tidak jujur kalau mengatakan kinerja KPK tidak terganggu. Saya kira pak Presiden kita akan menemukan cara menyelesaikan polemik yang membuat situasi tidak kondusif,” kata dia.
Sebelum kunjungan kenegaraan ke luar negeri, Jokowi memang menjanjikan akan meyelesaikan konflik KPK dengan Polri usai kembali ke tanah air. Jokowi beralasan masih harus menyelesaikan sesuatu sebelum mengambil keputusan penyelesaian konflik tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Politisi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin mengkritisi sikap Kompolnas yang dinilai cenderung membuat suasana ditengah konfliknya Polri-KPK menjadi semakin keruh.
Hal itu menyusul pernyataan anggota Kompolnas yang mengumumkan secara terbuka calon-calon Kapolri, namun satu dengan lainnya berbeda.
“Kompolnas membingungkan. Disela- sela ramenya konflik Polri-KPK ternyata Kompolnas ikut menambah keruh suasana,” kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, di Jakarta, Selasa (10/2).
Seperti diberitakan, awalnya diumumkan ada sembilan orang yang akan diajukan, lalu kemudian diralat hanya tujuh hingga lima, terakhir calon dirampingkan dan dicoret dua orang yaitu komjen Budi Waseso dan komjen Putut Eko Bayuseno
Karena itu, dia menyarankan, agar Kompolnas untuk menahan diri dan lebih bijak dalam membuat sejumlah pernyataan ke publik, terutama yang menyangkut kridibilitas seseorang.
“Dilingkungan TNI/Polri ada etika yang harus  dipegang dan diikuti oleh para pimpinan dan pejabat personalianya : seleksi untuk promosi jabatan dilakukan dengan ketat tapi bersifat rahasia . Mengapa harus rahasia ? Ya karena menyangkut kredibilitas calon , agar tidak muncul fitnah , isu , rumor dan gosip dilingkungan calon itu sendiri , bahkan jangan sampai terjadi saling jegal dan saling fitnah . Suasana kebatinan “ jiwa korsa “ atau l`esprit de corps itu harus tetap dijaga dan dipelihara,” bebernya.
“Seharusnya menjaga suasana persatuan dan kesatuan dilingkungan Polri juga menjadi peran Kompolnas .  Seleksi terbuka dengan melibatkan publik itu mungkin tak dilarang , tapi kalau tiap hari ada pengumuman soal calon Kapolri , sebaiknya dihindari,” tegas Anggota Komisi I DPR RI itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan beberapa pihak yang dianggap mempunyai data dan informasi terkait pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Abraham Samad.
“Tidak berhenti di pak Hasto saja, ada juga pihak-pihak lain tapi saya belum tau siapa lagi yang akan dipanggil,” ungkap Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi SP di gedung KPK, Senin (9/2).
Namun demikian, Johan menegaskan bahwa pemanggilan beberapa pihak akan dilakukan setelah hasil analisa yang dilakukan Pengawas Internal (PI) KPK terhadap bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Hasto Kristiyanto.
“Pemanggilan beberapa pihak lain tergantung hasil pendalaman PI nanti,” paparnya.
Dia menjelaskan bahwa pemanggilan beberapa pihak selain Hasto bukan hanya untuk memperkuat fakta-fakta terkait persoalan hukum pimpinannya itu.
Mantan juru bicara KPK mengatakan ada kemungkinan pihak tersebut akan dimintai saran apakah perlu dibentuk Komite Etik.
“Setelah PI menyimpulkan, lalu berundinglah pimpinan (yang di luar diindikasikan melanggar kode etik) dan penasihat, tokoh-tokoh kredibel,” pungkasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto telah menyerahkan beberapa bukti yang dianggap sebagai fakta atas pelanggaran kode etik yang dilakukan Abraham Samad.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Polda Provinsi Riau bersama jajaran mewaspadai maraknya peredaran uang palsu khususnya di daerah-daerah pesisir atau jauh dari Ibu Kota Pekanbaru.
“Ini juga merupakan upaya pengembangan dari pengungkapan kasus uang palsu yang berhasil dibongkar beberapa hari lalu,” kata Kepala Bidang Humas Polda Riau Ajun Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo di Pekanbaru, Selasa (10/2).
Sebelumnya Polda Riau bersama jajaran Polres Rokan Hilir juga berhasil mengungkap kelompok pembuat uang palsu yang mengedarkannya di wilayah pesisir Riau.
Ketika itu, akhir pekan lalu, aparat berhasil menangkap seorang residivis Hermansyah, 44 tahun dan rekannya Junaidi, 42 tahun, yang didapati sedang membuat mata uang rupiah palsu.
“Pelakunya ada tiga orang, satu lagi yakni Basar namun masih DPO. Ketiganya bersama-sama membuat uang palsu lalu mengedarkannya di sekitar Rokan Hilir,” kata dia.
AKBP Guntur mengatakan, kasus tersebut terungkap saat Kepolisian Sektor Bagan Sinembah, Rokan Hilir menerima laporan adanya temuan uang palsu di daerah itu.
“Nama pelaku Hermansyah langsung muncul dalam target utama perburuan polisi. Lalu pada Jumat (6/2), anggota menciduknya sewaktu berada di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 6 Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah,” ujar dia.
Dia mengatakan, Hermansyah diamankan tanpa ada perlawanan, dan dari keterangan dia didapati dua nama pelaku lainnya yakni Junaidi dan Basar.
“Junaidi berhasil diamankan, sementara Basar masih dalam pengejaran.”
Guntur mengatakan, Junaidi berhasil ditangkap saat berada di Kepenghuluan (setingkat kelurahan) Sukajadi Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Rokan Hilir.
Dari tangan tersangka itu, lanjut dia, anggota berhasil mengamankan barang bukti berupa uang palsu senilai Rp5.600.000.
“Sejauh ini kasusnya masih dalam pengembangan dan seorang pelaku yang masuk dalam daftar pencarian masih dalam pengejaran,” kata dia.
AKBP Guntur mengimbau masyarakat untuk mewaspadai peredaran uang palsu dengan cara senantiasa mengamati mata uang yang diterima dari siapapun.
“Kenali ciri-ciri uang palsu dengan diraba, diterawang dan lainnya sehingga tidak menjadi korban pelaku pengedar uang palsu,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Presiden Jokowi menjelaskan penandatangan nota kesepahaman terkait industri otomotif Malaysia Proton.
“Kita saat itu diundang untuk datang ke Proton dan yang hadir di sana adalah chairmannya DR Mahathir Mohammad yang mengundang secara khusus dan hadir juga PM Malaysia Najib Razak, jadi saya pada posisi diundang datang,” katanya, Selasa (10/2) dini hari.
Menurut dia, penandatanganan nota kesepahaman itu adalah business to business dan juga masih dalam tahapan sangat awal.
Menurut Presiden, kalau bicara mobil nasional, dirinya akan bicara Esemka. “Yang jelas kalau mobil nasional itu brand dan principalnya harus di Indonesia,” katanya.
Dalam kesempatan itu Presiden juga menjelaskan hasil kunjungan kenegaraan ke Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina.
“Dengan Brunei Darussalam tidak banyak hal yang bisa kita sepakati karena kita tidak banyak masalah dengan Brunei. Brunei stabil dan baik, kondisi buruh migran baik dan kita mengundang banyak lagi investor ke Indonesia,” katanya.
Sementara dengan Filipina disepakati percepatan pembahasan mengenai batas landas kontinen. “Kemudian telah ditandatangani kerja sama terkait pemberantasan narkotika dan bahan berbahaya, kerja sama bidang pendidikan dan terkait pertahanan,” kata Jokowi.

Artikel ini ditulis oleh: