Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR F-PDIP, Masinton Pasaribu menilai keempat nama baru calon kapolri yang akan diserahkan Kompolnas kepada Presiden Jokowi, dalam kategori bagus.
Keempat calon Kapolri itu yakni Komjen Badrodin Haiti yang saat ini menjabat sebagai Wakapolri, Komjen Dwi Priyatno menjabat Irwasum Polri, Komjen Putut Eko Bayuseno menjabat Kabaharkam Polri, dan Komjen Budi Waseso menjabat sebagai Kabareskrim polri.
“Empat nama ini bagus semua ya,” akui Masinton kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senyan, Senin (9/2).
Kendati demikian, Komisi III DPR RI hanya dalam posisi menunggu untuk mengetahui keputusan yang akan diambil oleh Jokowi dalam kasus Komjen pol Budi Gunawan. Sebab, komisi bidang hukum perlu mengetahui alasan bilamana presiden tidak melantik Budi Gunawan sebagai kapolri.
“Tinggal menunggu aja presiden minta yang lain dan persetujuian. Tetap menuggu keputusan presiden dari yang disetujui DPR (Budi Gunawan).”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Kubu Komjen Budi Gunawan mempertanyakan pernyataan Ketua Tim Sembilan Buya Safii Ma’arif    meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memasukkan nama Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Saud Usman Nasution dan bekas Kabareskrim Komjen Suhardi Alius ke dalam bursa calon Kapolri.
Melalui Kuasa hukumnya Razman Arif Nasution, kubu Budi Gunawan menuding pernyataan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu hanya mewakili personal dan bukan sebagai anggota tim sembilan.
“Saya dengan tim kaget ketika Syafii Maarif kepala BNPT Saud Usman Nasution sebagai calon Kapolri. Ini kewenangan Kompolnas bukan kewenangan Syafii,” kata Razman, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (9/2).
Menurut Razman, kalaupun pernyataan tersebut mewakili tim sembilan tetap tidak sah. Karena hingga saat ini surat keputusan presiden atas tim yang dibentuk guna menyelesaikan konflik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi itu tidak ada.
“Kewenangan tim sembilan yang tidak jelas landasan kedudukan hukumnya itu  hanya didengar sedemikan rupa dan diminta Presiden,” ujarnya.
Dikatakan Razman, sudah dua kali tokoh nasional itu melakukan ngawur. “Pertama menyatakan bahwa presiden menghubungi beliau dan menyatakan tidak ada pelantikan Budi Gunawan. Ini diluar koridor, dan konteks serta kewenangan beliau. Kemudian menyebut pak Saud Usman sebagai calon Kapolri,” tandasnya.
Sebelumnya, Kompolnas merekomendasikan empat nama baru calon Kapolri menggantikan Komjen Budi Gunawan yang disebut-sebut batal dilantik Presiden Jokowi. Mereka adalah Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayu Seno, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, dan Kabareskrim yang baru naik bintang tiganya Komjen Budi Waseso.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat bekerja sama dengan Presiden dalam menelusuri rekam jejak para kandidat calon Kepala Kepolisian RI.
Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala mengaku pihaknya berencana akan bertemu Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM yang juga ketua Kompolnas, Tedjo Edi Purdijatno. Rencananya pertemuan tersebut akan digelar di kantor Menkopolhukam pada Senin (9/2) sore ini.
Intinya, pada pertemuan nanti, pihaknya akan meminta kepada Presiden untuk menghubungi KPK dan PPATK guna menelisik rekam jejak calon potensial berpangkat Komjen dilingkungan polri.
“Dulu kan dengan kami lambat, kalau Presiden yang melakukannya kami harapkan lebih cepat,” ujar Adrianus saat ditemui di Gedung Kompolnas, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (9/2).
Dikatakan Adrianus, pelibatan KPK dan PPATK sebaiknya dilakukan untuk mengantisipasi calon Kapolri yang bermasalah dengan hukum. Meski begitu, Adrianus mengatakan, Presiden tak punya waktu banyak untuk memilih calon orang nomor satu dikorps Bhayangkara itu. Dengan demikian, lanjut Adrianus, pihaknya berharap agar Presiden dapat mengecek langsung rekam jejak para kandidat Kapolri.
Lebih jauh Adrianus mengungkapkan, hingga saat ini belum ada permintaan resmi dari Presiden terkait nama-nama calon Kapolri yang diusulkan oleh Kompolnas, pada Jumat (6/2) lalu.
Kompolnas sendiri telah menyiapkan empat nama yaitu, Komjen Badrodin Haiti, Komjen Putut Eko Bayuseno, Komjen Budi Waseso, dan Komjen Dwi Prayitno. Nama-nama tersebut disiapkan menyusul calon tunggal kepala Polri, Komjen Budi Gunawan, yang terkait masalah hukum dengan KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengaku kecewa dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Negeri Jiran, Malaysia, yang tidak membahas secara tegas tentang sikap Indonesia terkait perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI).
Terutama, soal pelecehan maupun tindakan rasialis yang dilakukan oleh negeri tetangga yang selalu mengklaim serumpun itu.
“Saya menyesal tidak ada pembicaraan terkait bagaimana sikap Indonesia menegur sikap pemerintah Malaysia pada pelecehan atau rasialis. Yang ada hanya bahas mobil dan antara Menaker Indonesia dan Malaysia yang bicara soal perbaikan kerjasama,” kata Dede, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (9/2).
Menurut Dede, komisi IX sudah mengecek ke Kementerian Ketenagakerjaan, yang sudah melakukan sejumlah pembaharuan kerjasama soal pengiriman tenaga kerja.
Langkah awal adalah bagaimana memulangkan TKI dengan cara pemutihan yang statusnya ilegal ini kembali ke Indonesia.
“Pemutihan TKI dulu total TKI ilegal 600 ribu, sekarang sudah diputihkan150 ribu. Masih ada 450 ribu lagi TKI ilegal di Malaysia. Artinya ilegal dokumen mati dan tidak bisa diperpanjang,”
“Kita minta kementerian meneruskan program pemutihan, dan ternyata ada biaya sebesar 200 ringgit per kepala untuk pemutihan itu. Negara harus siapkan anggaran itu, jangan bebankan pada TKI. Pemutihan artinya dia bisa perpanjang kerja di sana atau dipulangkan,” tandasnya

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang