Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jadwalkan pemanggilan Direktur PT Borsido Jaya, Borris Irwan Simanjuntak terkait kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Bendahara Partai Demokrat (PD), Muhamad Nazarudin (MNZ) pada Senin (9/2).
Lembaga penegak hukum khusus kasus korupsi akan meminta keterangan Borris perihal kasus penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka MNZ.
“Iya, Borris diperiksa untuk kasus korupsi MNZ,” jelas Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di gedung KPK, Senin (9/2).
Seperti diketahui, MNZ telah didakwa menerima hadiah atau suap dari PT DGI agar perusahaan tersebut dimenangkan dalam tender pembangunan Wisma Atlet Sea Games 2011. MNZ mencoba menghilangkan uang suap tersebut dengan membeli sejumlah saham PT Garuda Indonesia pada 2010.
Adapun total saham yang dibeli MNZ adalah sebesar Rp 300,85. Rincian saham itu terdiri dari Rp 300 miliar untuk 400 juta lembar saham dan fee Rp 850 juta untuk Mandiri Sekuritas.
Pembayaran dilakukan dalam empat tahap, yakni tunai, melalui real time gross settlement (RTGS), dan transfer sebanyak dua kali.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah massa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pendukung Praperadilan (Ampera) mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan guna menuntut majelis hakim mengabulkan gugatan praperadilan calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG).
“Khusus kasus Budi Gunawan, (KPK) menyampingkan hukum dan merampas Hak Azasi seseorang terjadi,” kata Koordinator Lapangan Ampera Ichya Halimudin di PN Jakarta Selatan, Senin (9/2).
Ichya menganggap penyidik KPK melakukan kesalahan prosedur dan tidak cermat dalam menetapkan tersangka kasus suap terhadap BG.
Ichya mempersoalkan penetapan tersangka BG yang dilakukan dua komisioner KPK yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto menjelang tes uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon tunggal Kapolri.
KPK juga dinilai tidak melakukan prosedur hukum yang benar karena penetapan tersangka tidak didahului pemanggilan BG sebagai saksi terlapor.
Ichya mengungkapkan KPK juga menyalahi aturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam proses pengumpulan bahan, barang bukti dan keterangan dalam menangani kasus BG.
Selain itu, penyidik lembaga antirasuah itu tidak berkoordinasi dengan pihak Bank Central Asia (BCA) saat menyita barang bukti berupa dokumen berharga BG maupun rekening.
Ichya menambahkan KPK juga melanggar kesepakatan bersama lembaga lainnya yakni Polri dan Kejaksaan Agung dengan surat bernomor : SPJ-39/01/-03/2012 untuk KPK, Nomor: KEP-049/A/JA/03/2012 untuk Kejagung dan Nomor: B/23/III/2012 untuk Polri.
Surat kesepakatan itu mengenai ketentuan tidak mengambil alih suatu perkara yang telah ditangani terlebih dahulu oleh salah satu institusi penegak hukum.
Saat ini, hakim Rizaldi Saprin menunda sidang lanjutan gugatan praperadilan yang diajukan Komjen Polisi Budi Gunawan terkait penetapan tersangka suap oleh KPK di PN Jakarta Selatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sidang praperadilan yang diajukan oleh Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan dilanjutkan Selasa (10/2), dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dan bukti.
“Sidang hari ini ditutup dan dilanjutkan Selasa (10/2) pukul 09.00,” kata hakim tunggal yang memimpin persidangan Sarpin Rizaldi, di PN Jakarta Selatan, Senin (9/2).
Sarpin mengatakan, sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian untuk penguatan dalil-dalil yang pemohon (pihak Budi Gunawan) dan termohon (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Untuk besok, hakim memberikan kesempatan pada pihak Budi Gunawan terlebih dulu untuk menghadirkan saksi, saksi ahli, dan bukti untuk penguatan dalil.
Hakim memberikan waktu dua hari, Selasa (10/2) dan Rabu (11/2) untuk pihak Budi Gunawan menghadirkan saksi dan saksi ahli.
Sedangkan pihak KPK diberikan kesempatan menghadirkan saksi, saksi ahli dan bukti pada Kamis (12/2) dan Jumat (13/2).
“Masing-masing dua hari dua hari untuk pemohon dan termohon,” kata Sarpin sebelum menutup sidang.
Hakim telah menutup sidang hari ini yang berlangsung sekitar tiga jam sejak pukul 09.45 WIB hingga 13.15 WIB.
Pada sidang hari ini pihak pemohon telah membacakan permohonan gugatan dan dilanjutkan dengan jawaban permohonan gugatan dari pihak termohon.
Pihak KPK menolak seluruh alasan yang dijadikan dasar praperadilan oleh kuasa hukum Budi Gunawan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu