Jakarta, Aktual.co — ‎Kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan menyebut penetapan tersangka terhadap Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan telah menyalahi hak prerogatif Presiden Joko Widodo yang menunjuk Budi sebagai calon tunggal Kapolri.
“Penetapan status tersangka dilakukan dengan dilandasi oleh semangat untuk mengambil alih atau mengintervensi atau mempengaruhi hak prerogatif Presiden RI dalam menentukan calon Kapolri yang selanjutnya akan dimintakan persetujuannya kepada DPR,” kata kuasa hukum Budi, Yanuar Wasesa, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (9/2).
Yanuar juga menilai KPK terlalu arogan dalam menetapkan Komjen Budi sebagai tersangka karena seolah-olah presiden harus meminta pendapat KPK. 
Yanuar menyebut penggunaan wewenang KPK dalam menetapkan status tersangka terhadap kliennya dilakukan dengan tujuan lain. Tindakan KPK itu bertentangan dengan hak prerogatif presiden dalam menentukan calon Kapolri.
“Tegasnya, permasalahan tersebut berada di luar batas wewenang maupun tanggung jawab termohon, bahkan sama sekali bukan wewenang maupun tanggung jawab termohon,” kata dia.
Sidang praperadilan BG ini dipimpin oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi. Hari ini merupakan sidang perdana permohonan praperadilan tersebut setelah sebelumnya ditunda pada minggu lalu karena pihak KPK tidak hadir.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) menuai pro kontra, terlebih dari pemerintahan daerah (Pemda).
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan seharusnya pemerintah melakukan kajian ilmiah mendalam terlebih dahulu sebelum mengeluarkan suatu peraturan.
“Memang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seharusnya melalui proses kajian mendalam, karena kalau kita lihat banyak kebijakan itu yang instan dan tidak melalui suatu proses yang panjang melalui pengkajian,” kata Fadli, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (9/2).
“Coba dikaji dulu gitu, semaksimal mungkin, undang para ahli, tokoh, undang stakeholder dalam hal ini juga kepala daerah, bagaimana pendapat mereka tentang masalah ini,” imbuhnya.
Dia berpendapat, langkah untuk melakukan kajian itu agar tidak ada pertanyaan yang seolah belum siapnya suatu peraturan untuk diberlakukan.
“Jadi jangan ada pernyataan dulu kemudian baru dilihat dampaknya. Ini kan banyak, masalah kartu-kartu (KIP,KIS dan KKS) kemarin juga begitu, kemudian kurikulum juga begitu, ini kan kabinet bukan kabinet coba-coba. Jadi harusnya mereka mengkaji dulu secara mendalam, bagaimana implikasinya.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyato penuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menyerahkan bukti-bukti terkait pelanggaran etik yang diduga dilakukan Ketua KPK, Abraham Samad pada Senin (9/2). Hasto tiba di gedung KPK sekitar pukul 14.15 WIB.
“Saya datang memenuhi undangan KPK. Ini undangannya (sambil menunjukkan surat undangan KPK), jadi ini bukan surat pemanggilan,” tegas Hasto, di gedung KPK, Senin (9/2).
Kembali dijelaskan Hasto bahwa kedatangannya di lembaga ‘superbody’ itu adalah untuk melakukan klarifikasi terkait pernyataannya yang sebelumnya telah disampaikan di depan anggota Komisi III DPR RI.
“Jadi undangan klarifikasi atas pernyataan yang saya berikan ketika saya diundang oleh Komisi III DPR RI,” jelasnya.
Seperti diketahui, pada 4 Februari lalu Hasto telah lebih dulu membeberkan bukti-bukti terkait pelanggaran etik yang dilduga dilakukan oleh Abraham Samad.
Pada pertemuan tersebut, dia menyerahkan segala macam bukti yang bisa membuktikan jika Abraham Samad benar-benar telah menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan politik.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby