Jakarta, Aktual.co — Komisi IV DPR menyetujui penambahan anggaran Kementerian Pertanian pada APBN-P tahun 2015, dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertanian.
“Komisi IV DPR RI menyetujui pagu tambahan dalam RAPBN-P Kementerian Pertanian tahun 2015 sebesar Rp. 16.918.669.000,” kata Ketua Komisi IV Edhi Prabowo saat raker, di gedung DPR, Jakarta, Senin (9/2).
Komisi IV akan melanjutkan rapat kerja dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam waktu dekat untuk menyetujui APBN-P tahun 2015 setelah ada sinkronisasi di Badan Anggaran DPR RI.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian mengajukan anggaran dari Total APBN-P sebesar Rp. 16,92 triliun.
Sesuai surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) No. S-239/PK/2014 bidang pertanian mendapat alokasi DAK sebesar Rp2,67 triliun. Untuk mendukung upaya percepatan pencapaian swasembada beras, sektor pertanian mendapatkan alokasi anggaran tambahan DAK melalui mekanisme APBN-P 2015 sebesar Rp4 triliun. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sidang praperadilan yang dilayangkan Komjen Budi Gunawan atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta (PN Jaksel), Senin (9/2).
Persidangan yang dipimpin Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi mengendakan mendengarkan gugatan yang diajukan pihak Komjen Budi Gunawan selaku pemohon terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku termohon.
Tim kuasa hukum Komjen Budi Gunawan menyatakan keberatan atas penetapan tersangka kepada Komjen Budi Gunawan oleh KPK. Mereka menilai penetapan itu tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum alias cacat hukum.
Salah satu kuasa hukum tersangka Budi Gunawan (BG), Maqdir Ismail mengatakan, KPK tidak lengkap dalam menetapkan klieenya itu sebagai tersangka. Selain itu kubu BG menilai surat perintah penyidikan atas sangkaan yang ditudingkan kepada tersangka BG oleh KPK tidak sah.
Yakni melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
“Agar tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Dan oleh karenannya, penetapan aquo tidak mempunyai ketetapan mengikat,” ungkap Maqdir Ismail saat membacakan permohonan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
KPK selaku termohon lantas menimpali dalil yang telah disampaikan pihak kuasa hukum Budi Gunawan. Melalui kuasa hukumnya, KPK menyatakan bahwa penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka telah sesuai aturan.
Salah satu kuasa hukum KPK Katarina M. Girsang menyebut semua dalil yang disampaikan kuasa hukum Budi Gunawan keliru dan tidak benar. Dalam argumennya, pihak KPK menyatakan tidak dapat merubah status tersangka Budi Gunawan. Sebab KPK tidak mengenal istilah penghentian penanganan perkara (SP3). 
“Termohon menolak semua alasan pemohon,” ujar Katarina.
Setelah pihak termohon menjawab gugatan pemohon, hakim Sarpin pun menunda persidangan dan akan dilanjutkan pada Selasa (10/1) besok. Dalam sidang selanjutnya akan beragendakan pembuktian atas dalil yang telah disampaikan pada persidangan hari ini.
“Sidang ditunda sampai Selasa (10/2/2015) pukul 09.00 WIB. Pihak termohon dan pemohon diharapkan hadir kembali,” ucap Hakim Sarpin Rizaldi sebelum menutup persidangan.
Usai persidangan, pihak Budi Gunawan menyatakan siap membuktikan atas dalil yang telah disampaikan. Sejumlah saksi juga akan dihadirkan tim kuasa hukum Budi Gunawan. “Pembuktian akan kami sampaikan besok. Kita juga siapkan saksi-saksi,” kata Maqdir Ismail.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerukan agar Islam di Indonesia mampu menjadi teladan dan referensi bagi peradaban dunia.
“Indonesia harus menjadi pelopor pemikiran-pemikiran kebersamaan yang lebih baik. Harus menjadi referensi di dunia ini, Islam yang moderat, Islam menjadi referensi dunia,” kata Wapres, saat memberikan sambutan dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI di Pagelaran Keraton Yogyakarta, Senin (9/2).
Wapres dalam kesempatan tersebut, sekaligus juga melakukan pembukaan KUII VI dengan memukul alat musik tradisional bende.
Wapres mengatakan, Islam telah menjadi garda depan bagi pembangunan peradaban di Indonesia. Di Indonesia pula, Islam mampu tumbuh moderat hingga saat ini.
Islam Indonesia, menurut Wapres berbeda dengan Islam di Timur Tengah. Di Indonesia, Islam diajarkan secara damai melalui para ulama yang pedagang atau pedagang yang ulama. Wapres menyebut penyebaran ini dengan Islam transisional.
Sementara di Timur Tengah, sejarah pergolakan dan pertikaian memenuhi kawasan tersebut. Untuk itulah, menurut Wapres, Islam Indonesia moderat dan tidak heran bila mampu tumbuh berdampingan dengan berbagai agama lain.
Di wilayah politik, menurut Wapres saat ini semua partai politik mengakui sebagai nasionalis religius. Bahkan partai-partai Islam juga berwajah kebangsaan.
“Sepuluh ketua umum partai juga bergelar haji,” kata Wapres yang disambut tawa para hadirin.
Wapres menyakini, politisi di Indonesia juga lebih dewasa dibandingkan negara lain saat ini.
Wapres menyatakan, Indonesia kini menjadi salah satu negara mayoritas Islam yang besar, dan lebih baik dibandingkan negara-negara Islam lainnya. Indonesia kini menjelma menjadi negara yang dihormati berbagai kalangan.

Artikel ini ditulis oleh: