Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memperlajari putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengenai keringanan hukuman terhadap terdakwa kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Anas Urbaningrum.
Kuasa hukum Anas, Firman Wijaya berharap agar KPK tidak terburu-buru mengajukan kasasi terkait putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengurangi masa tahanan selama satu tahun.
“Menurut saya ini kurang fair nanti ada semacam prasangka terhadap majelis hakim seolah-olah nggak percaya. Saya pikir sebaiknya sama-sama menunggu dan membaca putusan,” ujar Firman di gedung KPK, Senin, (9/2).
Menanggapi kasasi yang bakal diajukan KPK, Firman pun enggan berkomentar. Dia mengatakan bahwa pihaknya juga harus mempelajari pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
“Kalau ada pengurangan kan berarti dikabulkan, setuju dengan permohonan banding kita. Bisa saja kita mengajukan kasasi tapi belum. Kita baca atau lihat putusannya. Yang penting jangan ada yudisial game dalam perkara ini,” harapnya.
Untuk diketahui, dalam putusan bandingnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk mengurangi masa hukuman yang semua delapan tahun menjadi tujuh tahun penjara.
Majelis hakim juga memutuskan akan mengembalikan tanah di Pesantren Krapyak, Yogyakarta, yang sebelumnya disita untuk dijadikan barang bukti oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Di sisi lain, pihak KPK melalui Deputi Pencegahan, Johan Budi SP mengatakan jika pihaknya kemungkinan besar akan mengajukan kasasi terkait keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPR Setya Novanto menghargai presiden dalam kerjasama pengembangan mobil nasional (mobnas) produksi Proton Holding Bhd, Malaysia. 
Pasalnya, kerjasama tersebut menjadi polemik dan dianggap tidak sejalan dengan janji-janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye pemilihan presiden (pilpres).
“Lepas dari persoalan ini kita menghargai pak Jokowi untuk melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak diluar dan ini tentu kita menanggapi secara baik. Namun, kita perhatikan juga masalah masalah berkaitan dengan produk produk dalam negeri,” ujar Setya Novanto, di gedung DPR, Jakarta, Senin (9/2).
Setya meminta masyarakat menghargai kerjasama itu sepanjang benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.
“kita lihat dulu apa yang akan dilakukan dalam perjanjian tersebut mari kita lihat juru bicara untuk Jokowi,” katanya
Menurutnya, sudah saatnya presiden memiliki juru bicara profesional karena hal-hal yang disampaikan presiden ini banyak memberikan kontribusi besar bagi negara dan harus ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang profesional untuk bisa merangkum apa apa yang ditengarai presiden.
“tentu hal-hal yang baik ini harus disuarakan betul-betul dan diteliti sehingga pihak-pihak yang menyampaikan itu juru bicaranya bisa sama kaedahnya dengan presiden.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menelusuri kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM), Waryono Karno (WK). 
Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Pusdiklat Ketenagalistrikan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Kapusdik EBT dan KE) KESDM, Indriyati.
“Indriyati diperiksa untuk tersangka WK,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di gedung KPK, Senin (9/2).
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk meyelidiki kasus korupsi yang dilakukan WK terkait kegiatan sosialisasi, sepeda sehat dan perawatan gedung Kantor Sekretariat ESDM pada 2012 lalu. WK sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK perihal kasus tersebut pada 17 Mei 2014.
Abraham Samad Cs menduga WK telah melakukan penggelembungan atau ‘mark up’ anggaran Kesekjenan KESDM. Dalam kasus ini, WK dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31/1999 sebagaimana di ubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Akibat korupsi tersebut, negara dirugikan hampir sebesar Rp9,8 miliar dari total anggaran Kesekjenan 2012 yang nilainya Rp25 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu