Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menelusuri kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM), Waryono Karno (WK). 
Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Pusdiklat Ketenagalistrikan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Kapusdik EBT dan KE) KESDM, Indriyati.
“Indriyati diperiksa untuk tersangka WK,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di gedung KPK, Senin (9/2).
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk meyelidiki kasus korupsi yang dilakukan WK terkait kegiatan sosialisasi, sepeda sehat dan perawatan gedung Kantor Sekretariat ESDM pada 2012 lalu. WK sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK perihal kasus tersebut pada 17 Mei 2014.
Abraham Samad Cs menduga WK telah melakukan penggelembungan atau ‘mark up’ anggaran Kesekjenan KESDM. Dalam kasus ini, WK dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31/1999 sebagaimana di ubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Akibat korupsi tersebut, negara dirugikan hampir sebesar Rp9,8 miliar dari total anggaran Kesekjenan 2012 yang nilainya Rp25 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sidang perdana praperadilan yang dilayangkan Komjen Pol Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN jaksel), Senin (9/2).
Sebelum sidang dimulai, masing-masing Kuasa hukum yakni antara kubu pemohon Budi Gunawan dan selaku pihak termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat meminta untuk melihat bukti surat kuasa masing-masing.
Namun setelah melihat surat kuasa, pihak Budi Gunawan mempermasalahkan surat kuasa lembaga antirasuah yang masih ditandatangani Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.
“Surat kuasa tersebut masih ditandatangani Bambang Widjojanto. Seingat kami pak Bambang menyatakan mengundurkan diri,” ujar kuasa hukum Budi Gunawan, Maqdir Ismail dalam persidangan praperadilan di PN Jaksel, Senin (9/2).
Mendengar pernyataan dari Maqdir, kuasa hukum KPK, Katarina M Girsang meyatakan bahwa hingga saat ini, Bambang Widjojanto masih berstatus sebagai pimpinan KPK. Pasalnya, belum ada keputusan presiden terkait pemberhentiannya
“Pemberhentian itu harus ada pengesahan presiden RI. ‎Sampai saat ini belum ada Keppres,” timpal Katarina.
Melihat perdebatan itu, Ketua Majelis Hakim ‎Sarpin Rizaldi menjelaskan bahwa Bambang Widjojanto masih berhak memberikan kuasa. Hakim Sarpin membenarkan penjelsan KPK dimana belum ada keputusan dari Presiden terkait pemberhentian Bambang.
“Bahwa sampai saat ini belum ada keputusan presiden terkait pemberhentian yang bersangkutan, saya pertimbangkan bahwa Bambang Widjojanto masih sah sebagai komisioner dan berhak untuk memberikan kuasa,” jelasn Sarpin.
Setelah tidak ada perdebatan lagi, Hakim Sarpin menanyakan kepada pihak KPK apakah ada keberatan terhadap surat kuasa kubu Budi Gunawan. KPK mengatakan tidak ada keberatan.
“Tidak keberatan yang mulia,” ujar Katarina menjawab Hakim Sarpin.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pada tanggal 9 Februari 2015, kita memperingati berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang didirkan pertama kali, saat itu di kota Solo.

PWI adalah organisasi wartawan pertama di Indonesia. Munculnya PWI diwarnai aspirasi perjuangan para pejuang kemerdekaan, baik mereka yang ada di era 1908, 1928 maupun klimaksnya pada tahun 1945 silam.

Sebelum lahirnya PWI terbentuk, sebuah panitia persiapan di awal Januari 1946. Sebagai organisasi profesi, PWI menjadi wahana perjuangan bersama para jurnalis.

Untuk diketahui, Organisasi PWI lahir mendahului SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar). Aspirasi perjuangan kewartawanan Indonesia yang melahirkan PWI juga melahirkan SPS, empat bulan kemudian yakni pada Juni 1946.

Pada tanggal 9 Februari 1946, diadakan pertemuan untuk membentuk Persatuan Wartawan Indonesia. Sebelumnya, tidak ada saat itu tanggal 9 Februari ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional (HPN). Gagasan ini baru muncul pada Kongres Ke-16 PWI di Padang.

Ketika itu, bulan Desember 1978, PWI Pusat masih dipimpin Harmoko. Salah satu keputusan Kongres adalah mengusulkan kepada pemerintah agar menetapkan tanggal 9 Februari sebagai HPN. Ternyata semua ini harus menunggu tujuh tahun lagi untuk dapat disetujui.

Melalui Surat Keputusan Presiden No. 5/1985, maka hari lahir PWI tersebut, resmi menjadi HPN. Sebenarnya 9 Februari 1946 memang punya nilai historis bagi komunitas pers di Indonesia. Sebab, pada hari itulah diselenggarakan pertemuan wartawan nasional yang melahirkan PWI, sebagai organisasi wartawan pertama pasca kemerdekaan Indonesia dan menetapkan Sumanang sebagai ketuanya.

Di tahun 2015 ini Hari Pers Nasional diperingati dengan melakukan kegiatan sosial, salah satunya adalah anggota PWI Perwakilan Kabupaten Majalengka menggelar acara lomba mewarnai tingkat Taman Kanak-kanak, senam sehat, pentas seni, bazar dan donor darah, di halaman Surya Toserba Kadipaten, Minggu (08/02). Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Surya Toserba, SLB-B YPLB dan PMI Majalengka.

Selain itu, dua anggota Persatuan Wartawan Indonesia Perwakilan Majalengka juga mendonorkan darahnya pada acara donor darah yang diselenggarakan PWI Perwakilan Majalengka menyambut Hari pers Nasional 2015 Minggu (8/2) di areal Toserba Surya

Artikel ini ditulis oleh: