Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut bahwa konflik yang terjadi antara KPK dengan Polri merupakan masalah prilaku individu.
“Masalah KPK dan Polri itu bukan masalah politik, bukan masalah agama.  Itu masalah perilaku, yang bagaimana itu bisa terjadi,” kata JK, di Yogyakarta, Senin (9/2).
Dia menambahkan, Konflik yang terjadi antara keduanya adalah masalah hukum yang harus segera diperbaiki agar tidak semakin berlarut dan melebar.
Diketahui, semenjak KPK menetapka Komjen Pol Budi Gunawan menjadi tersangka, tak lama kemudian Wakil pimpinan KPK Bambang Widjojanto ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Bahkan, laporan terhadap pimpinan KPK yang lain juga diajukan ke mabes polri. 
Tak hanya sampai disitu, Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membeberkan pertemuan elit partai PDIP dengan pimpinan KPK Abraham Samad terkait pencalonan cawapres pada masa pilpres 2014 lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (9/2) siang, di sela-sela kegiatannya menghadiri acara puncak perayaan Hari Pers Nasional 2015.
Informasi sidak ini sengaja diberikan secara mendadak kepada kalangan wartawan yang tengah meliput rangkaian perayaan HPN 2015, untuk menjaga rahasia kegiatan.
Tjahjo tiba di PTSP Batam sekitar pukul 11.30 WIB, ditemani sejumlah stafnya. Politisi PDIP itu lantas memasuki gedung PTSP dan bertanya kepada sejumlah staf serta masyarakat yang sedang mengurus perizinan.
“Apakah mengurus perizinan dimintai uang,” tanya Tjahjo kepada Kepala Badan Penanaman Modal PTSP Batam Gustian Riau, di Batam.
Menurut Gustian, tidak ada yang dimintai uang administrasi secara ilegal. Tjahjo pun kemudian menginformasikan hal itu kepada seluruh masyarakat yang tengah mengurus perizinan di sana.
Tjahjo juga sempat melihat-lihat kantor Indonesia Investment Information Center yang masih berada dalam satu gedung di PTSP. Di sana Tjahjo meminta agar disediakan data peluang investasi dari seluruh kabupaten di Indonesia.
“Kalau bisa semua kabupaten ada data di Indonesia Investment Information Center. Pariwisata kita juga tidak ada datanya yang lengkap di tempat seperti ini, padahal Batam itu pariwisatanya nomor tiga setelah Bali, dan Jakarta,” kata dia

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — ‎Kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan menyebut penetapan tersangka terhadap Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan telah menyalahi hak prerogatif Presiden Joko Widodo yang menunjuk Budi sebagai calon tunggal Kapolri.
“Penetapan status tersangka dilakukan dengan dilandasi oleh semangat untuk mengambil alih atau mengintervensi atau mempengaruhi hak prerogatif Presiden RI dalam menentukan calon Kapolri yang selanjutnya akan dimintakan persetujuannya kepada DPR,” kata kuasa hukum Budi, Yanuar Wasesa, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (9/2).
Yanuar juga menilai KPK terlalu arogan dalam menetapkan Komjen Budi sebagai tersangka karena seolah-olah presiden harus meminta pendapat KPK. 
Yanuar menyebut penggunaan wewenang KPK dalam menetapkan status tersangka terhadap kliennya dilakukan dengan tujuan lain. Tindakan KPK itu bertentangan dengan hak prerogatif presiden dalam menentukan calon Kapolri.
“Tegasnya, permasalahan tersebut berada di luar batas wewenang maupun tanggung jawab termohon, bahkan sama sekali bukan wewenang maupun tanggung jawab termohon,” kata dia.
Sidang praperadilan BG ini dipimpin oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi. Hari ini merupakan sidang perdana permohonan praperadilan tersebut setelah sebelumnya ditunda pada minggu lalu karena pihak KPK tidak hadir.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu