Jakarta, Aktual.co — Kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) menuai pro kontra, terlebih dari pemerintahan daerah (Pemda).
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan seharusnya pemerintah melakukan kajian ilmiah mendalam terlebih dahulu sebelum mengeluarkan suatu peraturan.
“Memang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seharusnya melalui proses kajian mendalam, karena kalau kita lihat banyak kebijakan itu yang instan dan tidak melalui suatu proses yang panjang melalui pengkajian,” kata Fadli, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (9/2).
“Coba dikaji dulu gitu, semaksimal mungkin, undang para ahli, tokoh, undang stakeholder dalam hal ini juga kepala daerah, bagaimana pendapat mereka tentang masalah ini,” imbuhnya.
Dia berpendapat, langkah untuk melakukan kajian itu agar tidak ada pertanyaan yang seolah belum siapnya suatu peraturan untuk diberlakukan.
“Jadi jangan ada pernyataan dulu kemudian baru dilihat dampaknya. Ini kan banyak, masalah kartu-kartu (KIP,KIS dan KKS) kemarin juga begitu, kemudian kurikulum juga begitu, ini kan kabinet bukan kabinet coba-coba. Jadi harusnya mereka mengkaji dulu secara mendalam, bagaimana implikasinya.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyato penuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menyerahkan bukti-bukti terkait pelanggaran etik yang diduga dilakukan Ketua KPK, Abraham Samad pada Senin (9/2). Hasto tiba di gedung KPK sekitar pukul 14.15 WIB.
“Saya datang memenuhi undangan KPK. Ini undangannya (sambil menunjukkan surat undangan KPK), jadi ini bukan surat pemanggilan,” tegas Hasto, di gedung KPK, Senin (9/2).
Kembali dijelaskan Hasto bahwa kedatangannya di lembaga ‘superbody’ itu adalah untuk melakukan klarifikasi terkait pernyataannya yang sebelumnya telah disampaikan di depan anggota Komisi III DPR RI.
“Jadi undangan klarifikasi atas pernyataan yang saya berikan ketika saya diundang oleh Komisi III DPR RI,” jelasnya.
Seperti diketahui, pada 4 Februari lalu Hasto telah lebih dulu membeberkan bukti-bukti terkait pelanggaran etik yang dilduga dilakukan oleh Abraham Samad.
Pada pertemuan tersebut, dia menyerahkan segala macam bukti yang bisa membuktikan jika Abraham Samad benar-benar telah menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan politik.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jadwalkan pemanggilan Direktur PT Borsido Jaya, Borris Irwan Simanjuntak terkait kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Bendahara Partai Demokrat (PD), Muhamad Nazarudin (MNZ) pada Senin (9/2).
Lembaga penegak hukum khusus kasus korupsi akan meminta keterangan Borris perihal kasus penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka MNZ.
“Iya, Borris diperiksa untuk kasus korupsi MNZ,” jelas Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di gedung KPK, Senin (9/2).
Seperti diketahui, MNZ telah didakwa menerima hadiah atau suap dari PT DGI agar perusahaan tersebut dimenangkan dalam tender pembangunan Wisma Atlet Sea Games 2011. MNZ mencoba menghilangkan uang suap tersebut dengan membeli sejumlah saham PT Garuda Indonesia pada 2010.
Adapun total saham yang dibeli MNZ adalah sebesar Rp 300,85. Rincian saham itu terdiri dari Rp 300 miliar untuk 400 juta lembar saham dan fee Rp 850 juta untuk Mandiri Sekuritas.
Pembayaran dilakukan dalam empat tahap, yakni tunai, melalui real time gross settlement (RTGS), dan transfer sebanyak dua kali.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby