Jakarta, Aktual.co — Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Denpasar, Sudjonggo akan menyelidiki surat yang dibuat oleh sembilan narapidana yang membela terpidana mati Warga Negara Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dari kelompok ‘Bali Nine’.
“Kami masih menyelidiki kebenaran surat itu,” katanya di Lapas Kerobokan, Senin (9/2). Penyelidikan itu terkait beredarnya surat yang dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo agar hukuman terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukumaran diringankan.
Sudjonggo mengatakan, akan menanyakan hal tersebut kepada majelis gereja karena narapidana itu masuk majelis gereja. Dia pun mempertanyakan mengapa surat itu baru dikirim padahal hukuman mati sudah sebulan lalu diputuskan dan Memori Peninjauan Kembali (PK) terhadap kedua napi sudah ditolak seminggu lalu. “Kenapa baru sekarang muncul surat ini?,”  ujar Sudjono.
Sebelumnya, belasan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Denpasar di Krobokan melayangkan surat ke Presiden Joko Widodo agar bisa meringankan hukuman terhadap terpidana Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.
Kedelapan narapidana ini juga menyatakan siap menggantikan hukuman mati terhadap Andrew Chan jika presiden tidak meringankan hukuman kepada Andrew.
Menurut mereka, Andrew Chan sudah banyak berubah dan sangat dibutuhkan oleh narapidana lainnya di Lapas itu Kelompok narkoba ‘Bali Nine’ merupakan sembilan warga negara Australia yang ditangkap pada 17 April 2005 di Bali setelah berusaha menyelundupkan heroin 8,2 kg dari Australia.
Mereka adalah Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Micel Czugaj, Renae Lawrence, Tach Duc Thanh Nguyen, Mattew Norma, Scott Rush, dan Martin Stephens.
Pengadilan Negeri Denpasar memvonis Lawrence, Czugaj, Stephens, dan Rush dengan hukuman seumur hidup, sedangkan Myuran Sukumaran dan Andrew Chan dijatuhi hukuman mati.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Bekas Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musirawas Chaidirsyam divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang selama 18 bulan penjara.
Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Patris Yusran menilai, Chaidirsyam secara sah terbukti terlibat korupsi program revitalisasi Perkebunan tahun 2011.
“Dalam proyek program Revitalisasi Perkebunan (Revbun) sekitar tahun 2011 telah merugikan negara sebesar Rp3,6 miliar,” kata Kepala Kejari Patris, Senin (9/2).
Dia mengatakan, terdakwa terbukti melanggar pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 jo 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.
Atas putusan itu, terdakwa menerima ganjaran hukuman yang dijatuhkan selama 18 bulan penjara, denda Rp50 juta subsidair satu bulan penjara dan dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp500 ribu itu.
Sedangkan jaksa Penuntut Umum masih pikir-pikir atas vonis Pengadilan Tipikor itu. Karena jaksa menganggap vonis tersebut jauh dari tuntutan Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, dengan hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair tiga bulan penjara.
“Tuntutan kami terhadap Chaidirsyam sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1992 jo 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun rupanya hakim berpendapat lain,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Meri Apriyani.
Menurut dia, peran dari Chaidirsyam pada kasus Revbun merugikan Negara Rp3,681 miliar itu diketahui dan ikut menandatangani surat permohonan biaya pembuatan sertifikat.
Ternyata sertifikat dikeluarkan terdakawa bersama kroninya fiktif dan tanda tangannya ikut untuk mengucurkan dana kredit kepada sejumlah petani dan keberadaan petani pun tidak jelas.
“Saat itu kami minta bersangkutan setiap sidang kooperatif, bukan saja dihadapan persidangan, karena keterkaitan dia dalam kasus tersebut bukan korban atau dikorbankan,” jelasnya.
Dalam kasus itu nama-nama petani dimasukan sebagai penerima dana Revbun ternyata keberadaanya fiktif dan bukan berasal dari Desa Lubuk Pauh seperti dalam berita acara.
Tapi salah gunakan untuk kepentingan pribadi bersama kroninya yang sudah divonis lebih dulu, hal itu diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP telah merugikan negara Rp3,6 miliar.
Berdasarkan data yang ada, pada surat permohonan pembuatan sertifikat seluas 236 hektare mestinya ditanami karet, tapi nyatanya hanya 20 hektere yang ditanami, selebihnya lokasi Revbun itu berada di kawasan hutan Samangus, bukan di lahan perkebunan petani.
Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum Seksi Pidana Khusus Kejari telah menahan tersangka Ngadino, bagian Analisis Kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Lubuklinggau dan telah divonis 4 tahun penjara.
Pada 12 Mei 2014 kembali dilakukan penahanan terhadap dua orang tersangka dari perbankan yakni, mantan Pimpinan Cabang BRI Lubuklinggau, Sulaiman Tahe (Mantan Pimcab BRI tahun 2008-2011) dan Sudarman (mantan pimcab BRI Lubuklinggau 2006-2008) dan divonis empat tahun penjara.
Selanjutnya pada 11 juli 2014 penyidik Seksi Pidsus Kejari menahan oknum Anggota DPRD Musirawas Budiman saat kasus bergulir diduga koordinator pengrekrutan petani, divonis delapan tahun penjara dan diminta mengembalikan kerugian Negara sebesat Rp3,6 miliar, serta denda RP300 juta subsidair tiga bulan penjara.
Berikutnya pada 13 Juli 2014 kembali ditahan anggota DPRD Kabupaten Musirawas AL Imron Harun saat kasus bergulir sebagai oknum Kades Lubuk Pauh divonis enam tahun dan denda Rp200 juta subsidair dua bulan penjara.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Arena Afiati, staf PDAM Tirta Mayang Jambi yang diperbantukan sebagai bendahara DPD Perpamsi Jambi, divonis majelis hakim Tipikor Jambi dengan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp150 juta.
Selain itu vonis hakim Tipikor Jambi yang dipimpin Paluko Hutagalung, terdakwa kasus korupsi dana Perpamsi senilai Rp 2,1 miliar yang juga dikenakan wajib mengganti uang kerugian negara atas perbutannya senilai Rp 800 juta.
Vonis majelis hakim Tipikor Jambi itu lebih rendah tiga tahun penjara dari tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa penuntut umum dengan hukuman delapan tahun penjara yang dibacakan pada persidangan sebelumnya.
Terdakwa Arena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan JPU, sesuai pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31/2009 tentang pidana korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Kemudian dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa melakukan tindak pidana korupsi dana dari DPD Perpamsi senilai Rp2,1 miliar guna pembayaran rekening air TNI-Polri tahun 2012-2013.
Perbuatan terdakwa Arena dilakukannya bersama dengan dua pejabat PDAM lainnya yang juga ditahan pihak Kejaksaan tinggi Jambi adalah Firdaus dan Arif.
Terkait kasus ini, dalam kurun waktu 2012-2013, ada dana dari Pusat ke DPD Perpamsi Jambi sekitar Rp2,1 miliar guna pembayaran rekening air TNI-Polri di Jambi dan seharusnya uang tersebut ditransfer dari DPD Perpamsi ke PDAM Tirta Mayang Kota Jambi untuk pembayaran.
Namun diduga ada pengambilan uang secara tunai oleh Arena Afiati. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jambi mengakibatkan kerugian negara Rp1,110 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu