Jakarta, Aktual.co — Polisi jalan raya (PJR) Polda Jambi berhasil menggagalkan aksi penculian balita berusia dua tahun yang dilakukan pasangan suami istri (pasutri) asal Sumatera Utara (Sumut).
“Kedua pasutri pelaku pencurian balita itu Manggala Manurung, 35 tahun, yang bekerja sebagai buruh bongkar pasir dan istrinya Lisa, 29 tahun, yang merupakan warga KM 12 Binjai, Sumatera Utara,” kata Kepala Satuan Polisi Jalan Raya (PJR) Polda Jambi, AKBP Budi Rohmat, di Jambi, Senin (9/2).
Budi yang didampingi Panit I, Iptu Harefa ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Dia menambahkan mereka ditangkap di atas bus kini diamankan di Mapolsek Betara.
Penangkapan tersebut berawal dari laporan orang tua korban Sela, kepada Polsek Betara Resor Tanjab Barat pada Minggu (8/2) sekitar pukul 09.00 WIB.
Dalam laporannya menyatakan kehilangan anaknya Erik bin Haidir, dua tahun warga Paret Pompong, Jalan Barito 2, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjab Barat.
Atas laporan itu diduga korban dibawa pelaku penculik ke arah Medan kemudian Polsek Betara berkoordinasi dengan Unit II 35 PJR yang dipimpin Iptu Harefa.
PJR Polda Jambi kemudian melakukan penyisiran di seputaran pos dan warung-warung yang ada di lokasi dan anggota juga melakukan ‘swiping’ terhadap bus yang melintas dari arah Jambi maupun yang menuju arah ke Medan, Sumatera Utara.
“Tepatnya di Simpang Km 35 jalan Lintas Timur Sumatera yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi kedua pelaku menumpang bus jurusan Medan diamankan tengah membawa bayi balita laki-laki,” kata Harefa.
Penangkapan tersebut pihaknya langsung berkoordinasi dengan Polsek Betara, yang kemudian untuk ditindaklanjuti dan kedua pelaku kini sedang diperiksa untuk mengungkap kasus tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Penuntut Umum Jakarta Selatan menuntut hukuman percobaan setahun terhadap Sartje Rory Momongan yang menjadi terdakwa penggelapan surat lahan hasil tukar guling dengan Gelora Bung Karno (GBK).
“Tuntutan jaksa hanya lima bulan penjara dengan hukuman percobaan setahun dan tidak menjalani penahanan,” kata salah satu ahli waris pemilik lahan GBK Jen Siwi menirukan pembacaan tuntutan JPU Indra di Jakarta, Senin (9/2).
Menurut dia, Sartje membawa kabur surat lahan tanah berlokasi di Jalan MT Haryono Tebet Jakarta Selatan yang merupakan lahan ganti di GBK.
Jen menjelaskan penggelapan yang dituduhkan kepada Sartje berawal ketika ibunya, Anantje Magdalena Robot memiliki lahan di komplek GBK.
Saat itu, pemerintah hendak membangun komplek olahraga di kawasan lahan GBK, sehingga pemilik lahan mendapatkan tanah pengganti.
Pada 24 Oktober 1964, Anantje mendapatkan lahan ganti di sekitar Jalan MT Haryono dari pemerintah yang menyerahkan surat izin mempergunakan tanah atau Occupatie Verguning beserta surat bukti penyetoran untuk izin Hak Pakai Persil 21.
“Termasuk surat tanda penerimaan pembayaran yang diserahkan oleh Jajasan Bung Karno,” ujar Jen.
Selanjutnya, Anantje berniat menjual lahan ganti di Jalan MT Haryono itu seharga Rp7,5 miliar dengan menyerahkan dokumen kepada Sartje yang merupakan istri sopir Anantje pada 2006.
Tanpa sepengetahuan majikannya, Sartje menjual lahan itu pada 19 Juli 2008 dengan membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Cipto Sulistio.
Bahkan Sartje mempergunakan Surat Ijin mempergunakan Tanah (Occupatie Veguning) guna dititipkan di Kantor Notaris Sri Dewi.
Saat ini, sidang kasus penggelapan dokumen lahan tanah bernilai miliaran rupiah itu memasuki agenda pledoi dan putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Jen berharap majelis hakim menjatuhkan hukuman yang sepadan kepada terdakwa yang telah merugikan orang lain karena lahan ganti miliknya tidak dapat diperjualbelikan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi V Bahrum Daido mempertanyakan alasan Menhub Ignasius Jonan melantik tersangka gratifikasi Eddi sebagai Direktur Angkutan Lalu Lintas Jalan. Bahrum mengatakan Jonan harus ikuti standar operasional untuk tidak melantik tersangka.
“Jonan harus lihat contoh yang dilakukan oleh pak Jokowi. Jokowi kan tidak melantik tersangka seharusnya dia juga ikut SOP-nya Pak Jokowi untuk tidak melantik tersangka. Kalau dia melantik tersangka gitu ya kita perlu tanyakan subjektifitasnya Pak Jonan terhadap pembrantasan korupsi,” ujar Bahrum Daido, Senin (9/2).
Bahrum mengatakan persoalan tersebut akan ditanyakan pada saat rapat kerja Komisi V DPR dengan Kemenhub selanjutnya.
“Pertanyaannya kenapa sampai dilantik, apa alasannya, jadi mungkin nanti ada raker dengan menhub dalam rangka pembahasan anggaran sekaligus kita akan tanyakan kepada pak Jonan di rapat kerja dengan Komisi V,” katanya
Bahrum menambahkan kemungkinan hari selasa atau rabu minggu ini Komisi V DPR akan mengadakan raker sekaligus mempertanyakan alasan melantik Eddi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bareskrim Mabes Polri didesak untuk mengusut dugaan bantuan dana sebesar Rp30 miliar dari KPK ke 31 LSM (lembaga swadaya masyarakat).
Pengusutan itu untuk memastikan, apakah ada gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dalampemberian dana itu.
Indonesia Police Watch (IPW) menduga bahwa aliran dana tersebut kuat dugaan berhubungan dengan penangkapan terhadap mantan Ketua BPK Hadi Purnomo yang mencoba membongkar aliran dana tersebut.
“IPW menilai, Bareskrim perlu mengusut kasus ini. Sebab KPK adalah lembaga negara yang jumlah pendanaannya dari negarasangat terbatas. KPK bukanlah perusahaan profit atau konglomerasi NGO yang bertugas menyalurkan dana-dana luar negeri ke sejumlah LSM,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya yang diterima Aktual.co, di Jakarta, Senin (9/2).
“Sehingga, jika benar ada penggunaan “dana komunitas” KPK sebesar Rp 10 miliar per tahun periode 2011 – 2013 yang dibagikan kepada 31 LSM, itu berpotensi sebagai gratifikasi atau penyalahgunaan uang negara yangharus dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Dikatakan Neta, dana tersebut mirip dengan dana bantuan sosial untuk LSM dan komunitas anti korupsi. Namun, tujuan dan prosedur pengunaannya tidak sejelas dana Bansos. Sehingga bisa diduga sejumlah LSM mengkampanyekan antikorupsi dengan menggunakan dana gratifikasi. Akan tetapi, sambung dia, dukungan dana ituberhenti di 2013 setelah diaudit oleh BPK dan dilaporkan ke DPR.
“Hal inilah yang diduga menjadi sebab penetapan tersangka atas mantan Ketua BPK Hadi Purnomo yang hingga sekarang tidak pernah diproses KPK,” bebernya.
IPW, ucap Neta mendesak, Bareskrim Polri mengusut dugaan penyalahgunaan dana KPK itu dengan cara membuka audit BPK dan meminta penjelasan Hadi Purnomo.
“Jika ditemukan data-data penyalahgunaan anggaran di KPK, Bareskrim jangan ragu dan takut untuk membongkarnya dan memeriksa semua pihak yang terlibat, baik pejabat KPK maupun sejumlah LSM yang menerima dana Rp 30 miliar dari KPK tersebut,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang