Jakarta, Aktual.co — Persatuan  Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik dan Pemerintahan Seluruh Indonesia  mendesak Jokowi untuk tidak ragu melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri karena sudah sesuai dengan UUD 1945.
Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik dan Pemerintahan Indonesia Marrie Andi Muhamadiyah, Senin (9/2). 
Yurispendensi hukum dan politik untuk melantik pejabat negara yang sudah dtetapkan sebagai tersangka oleh KPK dapat mengikuti 10 kepala daerah yang terpilih dalan pilkada dan sebelum dilantik jadi tersangka kasus korupsi tapi tetap dilantik oleh Mendagri dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban konstitusi negara yang diatur dalam UUD 1945, 
“Contohnya, Bupati terpilih Hambit Bintih, Bupati Gunung Mas yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap ketua MK,” ungkapnya.
Apalagi untuk kasus Budi Gunawan sudah ada lembaga oenegak hukum yaitu Polri yang sebelum BG ditetapkan tersangka oleh KPK.
“Polri sudah mengeluarkan produk hukum tahun 2010 bahwa BG clear dari dugaan kepemilikan rekening gendut yang dihasilkan dari gratifikasi,” tutupnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik dan Pemeriitahan Indonesia Marrie Andi Muhamadiyah mengatakan bahwa para pengganggu pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri telah mengusik hak konstitusional presiden.
Kata dia, dalam masalah pengangkatan  Kapolri saat ini Presiden Jokowi dan Budi Gunawan sama sama mempunyai hak konstitusi didalam pemerintahan serta kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan yang dijamin oleh UUD 1945 
“Jika tekanan segelintir group didalam masyarakat seperti para group masyarakat pengiat penegaskan hukum dan antikorupsi serta  tim 9  independen yang bekerja tanpa landasan hukum atau bisa disebut tim ilegal yang telah menghalang halangi pelantikam Budi Gunawan sebagai Kapolri artinya mereka sudah melakukan pelanggaran hak konstitusional Jokowi sebagai presiden dan Budi Gunawan yang sudah di setujui oleh DPR untuk menjabat Kapolri yang sudah melalui tahapan sesuai hukum dan UU yang berlaku,” paparnya panjang dalam siaran pers, Senin (9/2).
Patut disayangkan juga pernyataan salah satu Tim 9 yaitu Syafii Maarif yang sudah kenyang makan garam tentang  hak konstitusi bagi warga negara justru memberi masukan Presiden  untuk tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri  yang akan menghilangkan ke kewajiban Jokowi dan Budi Gunawan yang diamanatkan oleh konstitusi negara 
Terkait usulan Seskab Andi Widjajanto kepada Jokowi terkait Budi Gunawan dengan meminta Budi Gunawan mundur juga tidak ada bedanya dengan Syafii Maarif yang telah melanggar hak dan kewajiban secsra konstitusional yang dimiliki Jokowi dan Budi Gunawan 
“Karena itu pernyataan Seskab sebagai pembantu presiden justru terkesan ada agenda ingin mengkudeta Jokowi sebagai presiden karena tidak menjalankan kewajiban konstitusinya sesuai UUD 1945,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kunjungan Presiden Jokowi ke Malaysia mendapatkan reaksi keras dari rakyat Indonesia, karena dalam kunjungan ini Jokowi menandatangani kesepakatan dengan pihak proton yang akan menjadi mobil nasional Indonesia.
Direktur Gaspol Indonesia Virgandhi Prayudantoro, mengatakan bahwa langkah yang diambil Jokowi merupakan langkah yang keliru, karena dulu Jokowi menggembar-gemborkan mobil esemka tapi ternyata malah ingin menjadi proton buatan malaysia sebagai mobil nasional kita. 
“Banyak rakyat Indonesia kecewa dengan langkah yang diambil Jokowi, karena kalau mau sekalian bagus kenapa kita tidak kerjasama dengan pabrikan Jepang, Korea atau Eropa yang lebih bagus daripada Malaysia” ujar Gandhi dalam rilisnya, Senin (9/2).
Sambung Gandhi, dengan kesepakatan ini membuktikan bahwa sebenarnya mobil emseka yang booming dulu hanya dipakai oleh Presiden Jokowi sebagai pencitraannya agar mendapatkan dukungan rakyat yang luas. Harusnya Indonesia mengembangkan mobil esemka bukan malah bekerja sama dengan malaysia.
“Harusnya Jokowi memikirkan ini sebagai salah satu pertimbangannya yang tepat, apalagi kita tahu ada AM Hendropriyono di balik kesepakatan perjanjian ini, dengan adanya ini kita sudah sangat jelas bahwa Jokowi mengakomodasi para pendukung sejatinya selama ini ” tutupnya

Artikel ini ditulis oleh: