Jakarta, Aktual.co —Pengoperasian pukat gerandong (pukat tarik) yang membuat berkurangnya pendapatan nelayan tradisional, kini sudah dilarang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yakni berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2015.
 Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Batubara, Edy Alwi menyambut gembira pelarangan itu. Dengan dilarangnya alat tangkap itu, diharapkan pendapatan nelayan kecil di Batubara dapat semakin meningkat sehingga perekonomian mereka berubah lebih baik lagi.
“Nelayan tradisional sangat mendukung dan menyambut baik Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang larangan penggunaan alat tangkap trawl, pukat hela dan pukat tarik,” ujar dia di Medan, Minggu (8/2).
Tokoh nelayan itu menyebutkan, setelah adanya larangan alat tangkap tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Batubara dan petugas Keamanan Laut (Kamla) dapat menertibkan jika ada yang masih menggunakan itu saat beroperasi di laut.
Pemerintah setempat juga harus mendukung Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut yang bertujuan untuk menjaga sumber biota yang terdapat di laut.
“Jangan ada lagi alat tangkap yang dilarang pemerintah tersebut kelihatan beroperasi di Perairan Batubara, dan harus ditertibkan secara tegas bagi yang melakukan pelanggaran,” kata dia.
Alwi menambahkan, sebelum beroperasinya pukat gerandong tersebut, pendapatah nelayan tradisional bisa mencapai Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu sekali melaut.
Namun, jelasnya, pendapatan nelayan tradisional semakin berkurang menjadi Rp100 ribu, dan bahkan kadang-kadang mereka tidak memperoleh hasil tangkapan setelang pulang melaut.
“Hal ini benar-benar memprihatinkan bagi kehidupan nelayan kecil di Batubara, dan juga mereka banyak yang terlilit hutang dengan para tengkulak yang selama ini meminjamkan uang untuk biaya keperluan melaut,” kata Ketua HNSI itu.
Data yang diperoleh, luas Kabupaten Batubara mencapai lebih kurang 904.96 kilometer persegi (KM2) dan populasi penduduk sebanyak 382.474 jiwa. Sedangkan, jumlah nelayan tradisional di Kabupaten Batubara mencapai sebanyak 21.000 orang.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, mencatat sebanyak 54 warga terkena penyakit demam berdarah dengue (DBD) selama Januari 2015.
Kepala Dinas Kesehatan Sumbawa Barat, dr Syaefuddin Naim, mengakui jumlah penderita DBD melonjak hingga 100 persen dari tahun sebelumnya.
Merebaknya penyakit DBD, ujar dia, merupakan siklus lima tahunan. Hingga jumlah penderitanya meningkat.
“Kalau data mingguan, untuk saat ini sudah mulai terjadi penurunan, meskipun kasusnya terjadi hampir di semua wilayah,” ujarnya,” di ibu kota kabupaten di Taliwang, Minggu (8/2).
Syaefuddin mengatakan hampir setiap tahun ada warganya yang terkena penyakit DBD. Hal itu terjadi karena Sumbawa Barat merupakan daerah endemik penyakit tersebut.
Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat untuk pro aktif dan intensif melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), sebab dengan cara itu bisa terhindar dari gigitan nyamuk Aedes Aegipty.
“Karena daerah endemik, jadi setiap tahun pasti tetap ada masyarakat yang terjangkit DBD, hanya saja jumlahnya tidak sebanyak saat ini,” ucapnya.
Dinas Kesehatan sendiri, sambung Syaefuddin, telah melaksanakan berbagai langkah antisipasi maupun pemberantasan sejak September 2014, atau sebelum masuk musim penghujan.
Menurut dia, sosialisasi dan program yang dilaksanakan pemerintah akan lebih efektif, jika masyarakat ikut berperan, terutama dalam melaksanakan PSN, termasuk 3M plus (menguras, menutup, mengubur) wadah atau barang bekas yang bisa menjadi sarang nyamuk.
Dinas Kesehatan juga telah melakukan “fogging” (pengasapan) di sejumlah wilayah yang ditemukan ada penderita DBD.
Dinas terkait juga telah meminta bantuan perusahaan tambang emas Perseroan Terbatas Newmont Nusa Tenggara (NNT), agar bisa membantu melakukan fogging, khususnya di dalam Kota Taliwang, karena penderita terbanyak DBD sebagian besar ditemukan di ibu kota Kabupaten Sumbawa Barat itu.
Namun, kata Syaefuddin, upaya pengasapan bukan cara untuk membasmi atau mengatasi munculnya penyakit DBD.
Pengasapan hanya untuk membunuh nyamuk dewasa, sementara jentik nyamuk tidak bisa dibunuh dengan cara itu. Jentik-jentik itu hanya butuh waktu satu minggu untuk menjadi dewasa dan siap menjadi vektor penyebar penyakit.
“Jadi yang terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan PSN maupun 3M plus sebagai langkah pencegahan,” katanya.
Sementara itu, seluruh pasien yang positif menderita DBD dipastikan dirawat di rumah sakit umum daerah (RSUD) Sumbawa Barat, kecuali ada permintaan dari pihak keluarga pasien untuk dirujuk.
Syaefuddin menegaskan, RSUD Sumbawa Barat memiliki alat kesehatan dan fasilitas yang cukup memadai untuk mendiagnosa dan merawat pasien yang dinyatakan positif DBD.
“Jadi selain atas permintaan sendiri atau pihak keluarga, pasien tidak harus dirujuk,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Kondisi cuaca tidak menentu, Kota Bandar Lampung rawan berkembang virus demam berdarah dengue (DBD). 
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandarlampung, dr Amran, mengakui cuaca menjadi salah satu faktor yang membuat virus DBD berkembang lebih cepat.
“Mengingat saat hujan biasanya masih banyak air tergenang. Dan di situ lah tempat favorit nyamuk Aedes Aegypti berkembang,” tutur dia, di Bandar Lampung, Minggu (8/2).
Nyamuk Aedes Aegypti, sambung dia, merupakan faktor utama pembawa virus DBD ke manusia. Untuk pencegahannya, masyarakat harus cepat membersihkan genangan air hujan yang ada di sekitar rumah.
Sebanyak 20 kecamatan di Lampung sudah masuk endemik DBD dan patut diwaspadai. Selain faktor utama perubahan cuaca, tumpukan sampah juga ikut membantu mempercepat pertumbuhan virus ini.
Sampai Minggu, dari data yang diperoleh, pasien DBD sebanyak 89 orang. Yaitu warga Bandar Lampung 69 orang, dan 20 warga dari luar Bandar Lampung.
Sejauh ini Dinkes Bandar Lampung terus berupaya secara optimal menekan penyebaran DBD. Karena dalam beberapa hari saja 20 kecamatan sudah masuk endemik. Padahal di awal Februari baru 14 kecamatan.
“Sesuai dengan instruksi wali kota, kami telah melakukan fogging di seluruh wilayah Bandarlampung,” kata dia. Untuk fogging yang dilakukan di puskesmas, diharapkan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Camat dan lurah setempat.
“Peringatan DBD yang tadinya hanya 18 kecamatan, sekarang sudah 20 kecamatan sehingga harus dikoordinasikan agar berjalan dengan baik, dan obat fogging serta absensi dapat digunakan secara efektif,” kata dia.
Pihaknya masih memiliki persediaan obat yang banyak di setiap puskesmas di Bandarlampung untuk melakukan fogging dan penggunaan bubuk abate.
“Secara bertahap, fogging, sosialisasi dan abatesasi akan terus dilakukan sehingga optimal dan berjalan beriringan. Bagi warga yang belum menerima bubuk abate langsung saja ke kecamatan, atau pun puskesmas bisa diminta gratis, tidak dipungut biaya,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Kabar yang menyebut ada bakteri di pakaian bekas impor yang dijual di Indonesia, kembali menuai bantahan keras dari pihak pedagang.
Salah satunya, Aras, pedagang pakaian bekas impor di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).
Ditegaskannya, sejak pakaian bekas impor mulai diminati masyarakat setempat sejak tahun 90-an, belum pernah sekalipun ada laporan pembeli mengeluh sakit usai memakai pakaian yang dijualnya. 
Mengenai kabar yang menyebut ada temuan bakteri dan jamur berbahaya yang mematikan di pakaian bekas impor, dikatakan dia, tidak mempengaruhi minat masyarakat di Nunukan.
“Memang sering diberitakan di televisi soal bakteri dan jamur yang ditemukan di pakaian bekas impor. Tapi saya lihat tidak mempengaruhi minat masyarakat untuk membeli pakaian bekas impor,” ujar Aras, di Nunukan, Minggu (8/2).
Meski diakuinya, bisa jadi di antara pakaian yang diimpor dari Malaysia itu ada yang mengandung bakteri dan jamur. Hanya saja,  kata Aras, selama ini belum pernah mendapatkan atau mendengarkan adanya “pencinta” pakaian bekas impor yang mengeluhkan berdampak pada kesehatannya.
“Selama ini belum pernah mendapatkan laporan atau mendengar informasi adanya masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat sering mengenakan pakaian bekas impor,” jelas dia.
Sama halnya dengan H.Ramli, pedagang pakaian bekas lainnya di pusat grosir pakaian bekas impor atau lebih dikenal masyarakat setempat sebagai pakaian cakar (cap karung).
Pedagang yang satu ini mengungkapkan, masalah adanya dugaan pakaian bekas impor yang banyak diperjualbelikan di daerah itu belum berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.
Ia mengatakan, selama ini masih mampu meraup hasil pejualan hingga Rp1 juta per hari dengan berjualan jaket levis dan celana panjang training bekas impor.
H Ramli menduga, bakteri dan jamur yang ditemukan itu pada pakaian wanita seperti celana dalam dan BH yang memang sangat meragukan karena dipastikan pengguna pertama di luar negeri pernah mengenakannya berkeringat.
Adanya kecurigaan bakteri dan jamur itu berkembang saat dalam karung, kedua pedagang ini mengatakan, kecil kemungkinan terjadi karena telah disemprot dengan bahan pengawet sebelum dikarungkan.

Artikel ini ditulis oleh: