Banda Aceh, Aktual.co — Kapolda Aceh Irjen Pol Husein Hamidi, menerima dua pucuk senjata api dari Relawan Jokowi di kantor Jokowi Center, Kota Meulaboh, Aceh Barat, Minggu (8/2). 
Penyerahan senjata api masing-masing jenis AK 56 dan Revolver itu diserahkan langsung Ketua Umum Relawan Jokowi Center Aceh, Neta Firdaus pada acara coffee morning.
“Dua senjata itu disrahkan oleh relawan kita asal Aceh Barat dan Aceh Selatan. Kedua senjata itu sudah lama disimpan oleh relawan,” terang Neta.
Relawan menyadari kepemilikan senjata api itu bisa memperburuk suasana yang sudah kondusif di Aceh selama ini. Awalnya, relawan merasa takut dan mengabarkan ke kantor relawan bahwa mereka memiliki senjata api.
“Saya bilang, bawa saja. Tidak akan ada masalah. Senjata itu kita serahkan langsung ke Kapolda. Namun, kami tidak boleh menceritakan detail siapa pemilik senjata ini,”ungkap Neta.
Sementara, Kapolda Aceh Irjen Pol Husein Hamidi mengapresiasi langkah relawan Jokowi yang menyerahkan senjata tersebut padanya. 
Kapolda mengimbau seluruh masyarakat yang mengetahui atau memiliki senjata api segera menyerahkan pada aparat keamanan terdekat. “Khusus untuk warga yang menyerahkan secara sukarela senjata api, maka tidak akan diproses,” pungkas Kapolda.

Artikel ini ditulis oleh:

Semarang, Aktual.co — DPRD Kota Semarang mendorong dugaan kasus mark-up pembelian gedung Oudetrap senilai Rp8,7 miliar di kawasan Kota Lama segera dituntaskan. 
Saat ini, pembelian gedung Gambir itu masih ditangani penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
“Kami minta agar penyidik segera menuntaskan kasus tersebut. Sebab, pembelian itu uang rakyat dan harus transparan,” tandas Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, saat ditemui di kantornya, Minggu (8/2).
Dalam lelang gedung kasus itu, diketahui harga likuidasi gedung dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp2,4 miliar. Meski begitu, pemerintah sebagai pembeli gedung membayar diluar harga pelelangan dari likusidasi BRI.
Menurut dia, gedung senilai Rp8,7 miliar yang dibeli Pemerintah Kota Semarang berdasarkan tim appraisal. Tim yang dibentuk tentu sudah mempertimbangkan dan menentukan harga pasar umum atas gedung tersebut. Bahkan, sudah melalui beberapa tahap negoisasi sampai beberapa kali dengan pembeli.
Ditanya pengawasan DPRD atas pembelian itu, dirinya menyebut bukan lagi ranah dan tanggungjawabnya. Sebab, dirinya sebagai legislatif yang berfungsi dalam budgeting telah menyerahkan kepada ekesukutif.
“Itu bukan lagi kewenangan kami. Posisi kami hanya mengawasi setelah pelaksaankegiatan,” beber dia.
Pembelian gedung Gambir itu dibeli senilai Rp8,7 miliar oleh pemerintah Kota Semarang. Untuk diketahui, luas tanah gedung Gambir tersebut adalah 1196 meter persegi dengan nilai mencapai Rp7 miliar.
Sementara, Direktur Direskrimsus Polda Jateng, Kombes pol Djoko Hadipoerbo saat dihubungi hanya mengatakan pihaknya telah melakukaan pemeriksan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Program kredit usaha produktif (KUP) yang digagas Bupati Kudus Musthofa, diharapkan bukan sekadar program sensasional, karena program serupa pernah ada namun tidak membuahkan hasil maksimal.
Hal ini dikatakan oleh Koordinator Gerakan Masyarakat Transformasi Kudus, Slamet Machmudi, di Kudus, Minggu (8/2).
“Program KUP tersebut hampir sama dengan Kredit Usaha Tani (KUT) pada era 1990-an yang hingga kini tak jelas pengembalian dananya,” ujarnya.
Meskipun tidak bisa disamakan, secara konsep memiliki mekanisme dan tujuan yang nyaris sama, seperti pemberian kredit tanpa agunan dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
Jika hal itu dipersiapan secara matang dan benar, KUP bakal menjadi jawaban UMKM yang selama ini menghadapi kendala permodalan. Apalagi, selain tanpa agunan, bunga pinjaman yang ditawarkan juga cukup rendah dibanding lembaga keuangan konvensional.
Program sebelumnya juga dinilai banyak menyentuh pada Kredit Komersil sehingga program pengentasan kemiskinan belum maksimal. Untuk memberikan kemudahan, KUP tersebut ditawarkan dengan bunga pinjaman yang lebih murah sekitar 6 persen per tahun dan tanpa agunan.
Nilai pinjaman permodalan disesuaikan dengan kategori kartu UKM KUP sebagai sertifikat kredit dan penjaminan untuk berbagai bidang usaha.
Untuk kartu UKM berwarna merah untuk pinjaman maksimal Rp5 juta, biru maksimal Rp10 juta, hijau maksimal Rp15 juta, dan abu-abu maksimal Rp20 juta.
Sebelum menjalankan program KUP tersebut, Pemkab Kudus masih melakukan verifikasi data UKM yang ada, melalui desa, kecamatan, dan dinas terkait.

Artikel ini ditulis oleh: