Jakarta, Aktual.co — Sejuta kartu pos dari masyarakat Bali yang dikirimkan untuk Presiden RI, Joko Widodo guna mendukung upaya revitalisasi Teluk Benoa. Dukungan riil tersebut sekaligus bentuk langsung dukungan warga Bali terhadap kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014.
Koordinator aksi sejuta Kartu Pos Rakyat Bali, I Gede Wijaya, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, mayoritas rakyat Bali ingin mendukung revitalisasi Teluk Benoa dengan cara damai. 
“Rakyat Bali cinta damai, yang mendukung revitalisasi menghindari aksi provokasi dan anarkhi melalui berbagai pagelaran konser. Kami memilih cara ini karena pesan yang ingin kami sampaikan lebih efektif, langsung sampai pada presiden,” kata Wijaya.
Diungkapkan, dalam Kartu Pos juga diberikan kesempatan bagi warga Bali untuk menyampaikan harapannya kepada Presiden. Beberapa diantaranya yang sudah dituliskan seperti ‘Jokowi adalah Kita, Kita Dukung Revitalisasi’ dan ‘Revitalisasi Harga Mati’.
Ditekankan Wijaya, gagasan mengirim sejuta kartu pos muncul karena hingga kini belum ada tanda-tanda revitalisasi akan dilakukan. Pemerintah dalam hal ini, ingin mendengarkan langsung tanggapan masyarakat Bali. Wijaya sendiri bersama rekan-rekannya turut turun langsung untuk mendengarkan harapan warga.
“Tampaknya banyak rakyat Bali yang selama ini salah menerima informasi tentang manfaat revitalisasi Teluk Benoa,” jelasnya.
Untuk diketahui, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 51/2014 yang membolehkan dilakukan revitalisasi di Teluk Benoa. Perpres diterbitkan karena kondisi Teluk Benoa yang memprihatinkan. Dari ancaman pendangkalan yang berdampak pada kehidupan hutan mangrove karena sedimentasi, hingga sampah-sampah sisa pembangunan jalan tol dan rumah tangga. 
Dari luas perairan Teluk Benoa yang seluas +/- 1400 Ha, area yang akan direklamasi seluas 700 Ha (50 persen), dan hanya 400 Ha (28,5 persen) yang akan dikembangkan sebagai pusat-pusat wisata yang baru. 
Sisanya seluas 300 Ha beserta Perairan Teluk Benoa akan didedikasikan untuk ruang terbuka hijau dan fasilitas sosial serta fasilitas umum (Fasos Fasum). Studi kelayakan bersama yang dilakukan IPB, ITB, UGM, ITS dan Unhas juga menghasilkan kesimpulan, kawasan Teluk Benoa dapat direvitalisasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menilai ada upaya untuk memperkeruh suasana pemerintahan. Kisruh KPK-Polri, menurutnya, hanya bagian dari upaya untuk melemahkan Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara.
“Kita tahu ada upaya sistematis untuk menjauhkan pak Jokowi dari parpol, Ibu Mega, pendukungnya, dan rakyat,” kata Masinton, di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2).
Buktinya apa? Masinton menjelaskan isu-isu tentang Presiden Jokowi ‘diperintah’ Megawati, Jokowi hanya petugas partai, serta dianggap tidak tegas atas KPK-Polri yang berseteru sudah cukup menjadi indikator untuk merusak pemerintahan Jokowi.
“Ini upaya sistematis yang mencoba menjauhkan Jokowi dengan rakyat yang ujungnya akan meruntuhkan legitimasi Presiden,” ungkap Masinton yang juga anggota DPR Komisi III tersebut.
Namun demikian, Masinton enggan menyebut kekuatan yang dianggapnya ingin menjatuhkan Presiden tersebut. Masinton menegaskan, PDIP tanpa diminta pun akan terus mengawal pemerintahan Presiden Jokowi-JK, sebagai partai pengusung Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menepis isu publik yang menyebut, bahwa partai pendukung Presiden Joko Widodo sangat mengintervensi setiap kebijakan. Bahkan, dia juga menyampaikan dengan tegas, bahwa tidak benar, bila ada rumor yang menyebut, Jokowi akan keluar dari partai dan membuat partai baru.
“Kalau ditanyakan partai-partai pendukung menekan Jokowi, saya katakan kalau itu tidak betul. Kita yakin bahwa antara partai dengan Presiden hubungannya baik, tidak ada saling tekan, justru saling sinergi. Jadi dalam konteks penekanan itu tidak ada,” kata Masinton di Jakarta, Sabtu (7/2).
Ia kembali menerangkan, dalam komunikasi antara partai pendukung dengan Presiden sudah sepatutnya komunikasi itu harus berjalan lancar. Pasalnya, Presiden juga harus didukung oleh partai-partai.
“Agar partai juga mengerti apa yang menjadi program prioritas Jokowi dalam waktu dekat. Nah, jadi dalam konteks penekanan itu tidak ada. Seperti yang dikabarkan selama ini diramaikan bahwa Presiden merasa tertekanlah atau apa itu tidak benar,” ungkapnya. 
Menurutnya, partai-partai semua mengerti, bahwa Jokowi sekarang bukan lagi calon Presiden melainkan sudah menjadi Presiden Republik Indonesia.
“Kan gini, Jokowi itu kan kader partai yang saat ini telah menjadi kepala negara. Fokus kerja pak Jokowi saat ini adalah membenahi negara dan pemerintahan, jadi tidak ada setir menyetir. Coba kita lihat kronologi dari masanya dia menjadi Wali Kota Solo, menjadi Gubernur DKI Jakarta, tidak ada tekanan disitu, tidak ada titipan-titipan disitu, pure pak Jokowi menjalankan nawacitanya dalam pemerintahan lima tahun ke depan dan bekerja dalam konteks ideologi nasional PDIP yang juga menjadi ideologi bangsa ini,” jelasnya menutup pembicaraan. 

Artikel ini ditulis oleh: