Medan, Aktual.co —  Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara memang kaya akan aset sejarah dan kebudayaan, utamanya sejarah dan kebudayaan Islam.
Namun sayang, masih banyak aset sejarah dan budaya yang masih terkesan terbengkalai dan tidak terawat sama sekali di Kecamatan yang diprediksi sebagai awal masuknya ajaran Islam ke Nusantara itu. Salah satunya, tapak kaki berukuran raksasa yang berada di Desa Bukit Patupangan.
“Lokasinya dekat pemukiman warga, selama ini dijadikan sebagai sumber air bagi warga sekitar, karena airnya jernih,” ujar Ketua Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) STKIP Barus, Oka Andika kepada Aktual.co di Pandan, Tapteng, Jumat (6/2).
Tapak kaki berukuran panjang dua meter dan lebar satu meter dan berbentuk kaki sebelah kiri itu, kata Oka, selama ini tidak terawat, penuh rumput dan dibiarkan begitu saja.
“Bentuk sumurnya sudah seperti tapak kaki, dan kalau dilihat ke dasarnya, sangat jelas bahwa itu adalah tapak kaki, jari-jarinya juga jelas. Sayang selama ini tidak diperdulikan dan dibiarkan begitu saja,” tutur Oka.
Sementara itu, Poppy Tanjung, Bendahara Mapala STKIP menambahkan sejumlah spekulasi soal tapak itu bermunculan. Diantaranya, tapak kaki itu diduga berkaitan erat dengan tapak kaki yang berada di Aceh Selatan Provinsi Aceh, yang kini menjadi objek wisata bernama Tapak Tuan.
“Dugaan yang di Aceh (Tapak Tuan) itu tapak sebelah kanan, dan yang di Barus itu sebelah kiri,” ungkapnya.
Spekulasi lain, lanjut Poppy, yakni penuturan warga sekitar yang mengaku pernah bermimpi tentang sumur itu, dan bertemu dengan seorang perempuan berukuran raksasa. “Kalau menurut masyarakat sih, perempuan, berdasarkan mimpi,” kata dia.
Ditambahkan Poppy, pihaknya dari Mapala STKIP saat ini tengah berupaya menyelamatkan aset budaya itu. Salah satunya, meminta agar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bersedia melakukan pemugaran.
Pemugaran itu, lanjut Poppy, selain sebagai upaya penyelamatan aset budaya, tentunya akan menambah khasanah wisata di Kecamatan Barus Kabupaten Tapteng.
“Rencana mau mengajukan ke Bupati agar tapak itu dipugar, dan digali serajahnya, karena ini kan aset budaya, lalu dibuat keterangannya. Ini kita lakukan supaya lestari, turun temurun, agar dapat menjadi aset sejarah, karena barus ini kan memang kaya dengan sejarah peradaban,” tandas Poppy.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Nasdem, Taufiqulhadi mengatakan, elite politik akan memenangkan narasi pemberitaan mengenai pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo. Pasalnya, agenda ditentukan oleh elite politik sebagai puncak penguasaan persepsi.
“Dalam skema segitiga, di puncak adalah elite, kedua kelas menengah dan di bawah adalah rakyat. biasanaya agenda ditentukan oleh elite, yang mengklaiam apa yang dipikirkannya adalah yang dipikirkan rakyat,” ujar Taufiqulhadi, pada diskusi perspekti Indonesia, Jakarta, Sabtu (7/2).
Menurutnya, pemberitaan media yang terus-menerus membahas problem KPK dan Polri, khususnya menyoroti pelantikan Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri memberikan efek ‘mendadak politik’ kepada publik. 
Sehingga publik bersuara dan berharap presiden Jokowi untuk segera mengambil keputusan mengenai hal tersebut.
“Menurut saya langkah formal yang harus diambil presiden agar bisa menjanjikan kepastian, secara hukum harus melantik BG meskipun nanti dimundurkan,” katanya lagi. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo sedang dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sangat sulit. Hal tersebut juga tidak terlepas dari intervensi dan lobi-lobi politik baik dari internal partai pengusung Jokowi atau pun eksternal partainya. Sehingga mencuat opini-opini publik yang menginginkan agar Jokowi menarik diri dari partai pengusungnya, dalam hal ini PDI Perjuangan (PDI-P).
“Tidak akan ada yang tidak mungkin dalam politik. Pendapat publik itu bebas saja. Tapi harus diketahui juga, Jokowi itu bukan Gusdur, Jokowi bukan Ahok,” kata pengamat politik Hanta Yudha di Jakarta, Sabtu (7/2).
Namun demikian, ia kembali menegaskan, bukan hal yang mustahil seorang Jokowi keluar dari partai mengingat ini adalah politik.
“Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik,” ujarnya.
Hanta menilai justru sinyal-sinyal yang sejauh ini telah ditunjukan Jokowi adalah kode bahwa dirinya juga bisa memilih jalannya sendiri.
“Poinnya itu bukan Jokowi akan pindah, tapi kode. Ini kode kalau jokowi mencoba menunjukan kalau dirinya juga bisa pindah, bisa manuver, bisa bermain catur, bisa bersilat lidah dengan pak Prabowo. Seperti itu. Kode itu sangat jelas,” terangnya lagi. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Stigma negatif soal langkah Presiden Jokowi yang selalu diatur dalam mengelola pemerintahan kembali menguat. Apalagi sikap Presiden yang terkesan ‘lamban’ dalam mengambil keputusan perihal kisruh Polri-KPK menguatkan sinyal Jokowi hanyalah ‘Presiden Boneka’.
Namun hal tersebut dibantah oleh Politisi PDIP, Masinton Pasaribu. Anggota DPR Komisi III itu justru marah dengan anggapan Presiden Jokowi disetir Megawati selaku Ketua Umum PDIP, Partai utama pengusung Jokowi di Pilpres 2014 lalu.
“Pak Jokowi itu tidak pernah ditekan-tekan Bu Mega, partai, janganlah seperti itulah, beliau ini kan Kepala Negara” keluh Masinton, dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat (7/2).
Masinton menegaskan, Jokowi bukan hanya anggota partai biasa di PDIP, tapi kata Masinton, Jokowi punya tempat tersendiri di dalam partai yang sepuluh tahun menjadi oposisi.
“Pak Jokowi itu kader utama dipartai. Nggak ada itu dibilang pak Jokowi kayak anak tiri di partai, Justru Jokowi itu jadi sangat terhormat, pernah jadi Gubernur, Walikota,” bebernya.
Oleh karena itu, Masinton berharap agar publik sabar menunggu keputusan dari Jokowi soal kisruh Polri-KPK. Meskipun Masinton tidak mau memberi tenggat waktu kapan presiden akan mengambil langkah tegas soal nasib dua lembaga hukum yang sedang beradu. 
Sekedar informasi, saat ini Presiden Jokowi sedang melakukan kunjungan luar negeri dan dijadwalkan kembali ke tanah air pada minggu depan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Fauzi H Amro anggota Komisi V DPR dari Fraksi Hanura mengecam keras tindakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang melantik seorang tersangka gratifikasi menjadi pejabat di Kemenhub.
“Secara etika sudah enggak bener ini yang dilakukan Jonan,” ungkapnya kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (7/2).
Fauzi sebagai legislator yang juga punya hak pengawasan akan mempertanyakan masalah ini ke Menteri Perhubungan Jonan.
“Saya akan mempertanyakan,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Eddi yang akan dilantik Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjadi Direktur Angkutan Lalu Lintas Jalan ternyata tersangka kasus gratifikasi ponten UPTD Terminal Bungurasih pada tahun 2009.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Nasdem Taufiqulhadi mengatakan elit politik akan memenangkan narasi pemberitaan mengenai pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya agenda ditentukan oleh elite politik sebagai puncak penguasaan persepsi.
“Dalam skema segitiga, dipuncak adalah elit, kedua kelas menengah dan dibawah adalah rakyat. biasanaya agenda di tentukan oleh elite, yg mengklaiam apa yang dipikirkannya adalah yang dipikirkan rakyat,” ujar Taufiqulhadi pada diskusi perspekti Indonesia, Jakarta, Sabtu (7/2).
Menurutnya pemberitaan media yang terus-menerus membahas problem KPK dan Polri, khususnya menyoroti pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri memberikan efek ‘mendadak politik’ kepada publik. Sehingga publik bersuara dan berharap presiden untuk segera mengambil keputusan mengenai hal tersebut.
“Menurut saya langkah formal yang harus diambil presiden agar bisa menjanjikan kepastian, secara hukum harus melantik meskipun nanti dimundurkan,” katanya

Artikel ini ditulis oleh: