Semarang, Aktual.co — Sidang praperadilan PT Malindo Feedmill Tbk terhadap Kepolisian Daerah Jawa Tengah ditolak majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jumat (6/2). Praperadilan itu menyusul dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan penggelapan dan penipuan dengan tersangka Soedibjo alias Kho In Tjiok, pemilik PT Indo Perkasa Usahatama (IPU).
Hakim tunggal, Fathul Bahri menilai pengeluaran SP3 oleh Polda Jateng atas kasus tersebut sah secara hukum.
“Dalam pokok perkara, menolak seluruh gugatan pemohon dan membebankan biaya perkara sebesar lima ribu kepada pemohon,” tegas Fathul.
Hakim menyatakan, SP3 yang dikeluarkan Polda Jateng atas kasus yang dilaporkan PT Malindo Feedmill Tbk telah sesuai dan sah. Dia juga menambahkan bahwa perjanjian kerjasama antara PT Malindo dengan Soedibjo alias Kho In Tjiok masuk ranah perdata.
Dalam pertimbangan hukumnya, Fathul menyatakan, gugatan praperadilan pemohon, didasarkan akta perjanjian kerjasama. Hal itu didukung bukti kuitansi pembayaran sebesar total Rp8 miliar lebih.
Hakim juga menilai Perjanjian telah diawali kesepakatan jual beli tanah sehingga hal itu masuk ranah hukum perdata. Atas wanprestasi yang terjadi, perbuatan Sudibyo dinilai hakim bukan merupakan tindak pidana.
Hakim mengadopsi keterangan saksi ahli termohon, Dr Pudjiono SH MHum bahwa, untuk dinilai sebagai penggelapan dan penipuan harus dilihat unsur niatnya. Menurut saksi, unsur pidana masuk jika dalam kesepakatan jual beli terdapat ketiadaan barang yang dijanjikan dan adanya kebohongan.
Atas putusan itu, Eriek Ekaputra Ibrahim SH, kuasa hukum PT Malindo mengaku kecewa. Menurutnya, sesuai saksi ahli Prof Andi Hamzah yang dihadirkannya, kasus pidana masuk dalam perjanjian jual beli yang dilakukan kliennya.
“Penyidik harusnya bisa mengembangkan kasusnya. Penyidik harus jeli. Meski itu kewenangan penyidik. Yang penting rasa keadilannya ada. oleh karena itu, kami akan terus menempuh jalur hukum atas perkara ini,” tukas Eriek.
Eriek menambahkan bahwa itikad baik atas kerjasama jual beli sudah dilakukan oleh pihaknya, namun tidak ada balasan baik atas hal itu. dia mengatakan kalau cara penegakan hukum seperti ini, mau apa lagi. Buktinya sudah beli,  lanjutnya, tapi sekarang pihaknya  tidak mendapat keadilan.
Gugatan praperadilan sebelumnya ajukan atas SP3  Soedibjo oleh Polda Jateng tertanggal 8 Mei 2013. Kasus muncul atas jual beli tanah seluas 33.120 meter persegi di kawasan industri Candi Ngaliyan, antara PT Malindo dengan Soedibyo pada 2010 lalu seharga Rp 15 miliar lebih.
PT Malindo yang sudah membayar sekira Rp 8 miliar lebih dijanjikan tanah siap bangun. Namun kenyataannya, hal itu tidak direalisir karena sejumlah masalah. Atas hal itu, PT Malindo melapor ke polisi atas dugaan penggelapan dan penipuan. namun, pihak kepolisian malah mengeluarkan SP3 terhadap masalah tersebut. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Pers Bagir Manan meminta media massa tidak menjadi terompet atau bagian dalam suasana kegaduhan kekuasaan yang belakangan ditampilkan pelaku politik di tanah air.
“Dalam suasana kegaduhan demi kegaduhan kekuasaan, pers atau media tidak semestinya menjadi terompet apalagi menjadi bagian dari kegaduhan itu,” kata Bagir Manan dalam sambutan acara Konvensi Media Massa di sela rangkaian perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2015, di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (7/2).
Bagir mengharapkan pers dan media di Indonesia senantiasa menggiatkan agar pelaku politik dan kenegaraan berhenti dari terus-menerus bergaduh sekadar untuk memperoleh, atau berbagi kekuasaan semata.
“Saya perlu ingatkan kembali, pers atau media harus menempatkan diri sebagai ‘the spearhead’, keluar dari berbagai kegaduhan yang tidak memberi manfaat bagi kepentingan rakyat banyak,” ujar dia.
Bagir sebelumnya juga pernah menyampaikan di tengah bergulirnya pemerintahan baru saat ini, pers harus mampu melindungi dirinya sendiri dengan menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai ketentuan kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi senior Bursah Zarnubi menilai presiden Joko Widodo ragu-ragu dalam pengambilan putusan melantik Komjen Budi Gunawan.
“Keputusan presiden ragu-ragu, sehingga membuat gaduh problem,” ujar Bursah pada diskusi perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta, Sabtu (7/2)
Menurutnya, sesuai prosedur Komjen Budi Gunawan harus dilantik sebagai Kapolri karena presiden tidak boleh merusak sistem melalui hak prerogatif.
Bursah mengatakan sebagai Presiden, Jokowi harus tegas dalam memutuskan dan harus siap menerima resiko sebagai pemimpin negara.
“Tidak akan teruji kepempinan jika keputusannya linglung, resiko kepemimpinan tidak semua diuntungkan,” katanya
Bursah menambahkan kepemimpinan presiden Jokowi dari awal sudah tidak mantap mulai dari menjanjikan mekanisme pembentukan kabinet yang bebas korupsi ke banyak menterinya.
“Kepemimpinannya harus tegak supaya dipercaya rakyat, kita butuh presiden yang otonom,” katanya

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dalam melewati masa 100 hari Pemerintahannya, Presiden Joko Widodo telah banyak didera berbagai permasalahan politik. Berbagai tekanan datang silih berganti dari kelompok tertentu setiap kali mantan Wali Kota Solo ini akan mengambil suatu keputusan.
Pengamat Politik Hanta Yudha, tekanan dalam sistem politik merupakan hal yang wajar dan pasti selalu ada.
“Kalau soal tekanan dalam situasi apapun pasti ada, tinggal kita lihat dosisnya sebesar apa,” kata Hanta Yudha di Jakarta, Sabtu (7/1).
Akan tetapi, lanjutnya, bisa diredam atau tidaknya tekanan tersebut tergantung bagaimana sikap dari seorang Joko Widodo sebagai Kepala Negara.
“Tergantung pada keberanian dan keterampilannya dalam negosiasi dinamika politik. Dalam politik tidak mungkin ada pilihan tanpa resiko,” ujarnya.
Meski dalam sistem presidensil Jokowi memiliki kedudukan paling tinggi tapi sistem itu berada dalam dinamika politik saat ini yang sulit. Maka dari itu Jokowi harus memperkuat koalisi politiknya.
“Namun di satu sisi itu akan ada tekanan juga dari koalisinya dalam memutuskan sesuatu. Jadi tinggal dilihat seberapa berani dan terampil jokowi dalam hal ini. Kalau resiko tentu ada, tapi seorang presiden harus berani dalam memutuskan sesuatu,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh: