Jakarta, Aktual.co — Pelantikan Kadishub Kota Surabaya Eddi menjadi Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Ditjen Perhubungan Darat dipermasalahkan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Permasalahan itu yakni jabatan yang ditinggalkan Eddi masih aktif serta tidak ada pemberitahuan sehingga terjadi jabatan ganda.
“Dia (Eddi) minta persetujuan daftar, nggak tahu kalau dilantik,” ungkap Risma di Surabaya, Jum’at (6/2).
Mantan Kepala Bappeko Kota Surabaya ini juga menyatakan hingga saat ini dia belum menerima pemberitahuan pelantikan Eddi.
“Untuk pelantikan Kadishub Kota Surabaya sebagai Direktur LLAJ Kemenhub tanpa pemberitahuan ke pemerintah kota adalah tindakan salah,” kata Risma.
Selain pelantikannya tidak prosedural, Eddi sendiri sampai saat ini statusnya masih tersangka kasus dugaan korupsi toilet Purabaya yang ditangani Polrestabes Surabaya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat LIMA Indonesia Ray Rangkuti menilai ada konflik batin Presiden Joko Widodo atas kegamangannya dalam persoalan melantik atau tidak Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
“Saya melihat ada konflik batin presiden, karena posisinya sudah sampai hitam putih, artinya rakyat jelas menginginkan BG tidak dilantik, tapi ada politisi yang mendesak melantik BG, sikap presiden harus jelas,” ujar Ray Rangkuti pada diskusi perapektif Indonesia, Jakarta, Sabtu (7/2)
Menurutnya, ada tanda-tanda keputusan presiden. pertama Mensesneg sampaikan pada publik bahwa Budi Gunawan mengundurkan diri, dan kedua ada kabar pesan singkat (sms) kepada Syafii Maarif bahwa posisi presiden tidak melantik budi Gunawan.
Ray melihat ada kesimpulan dari kedua tanda tersebut bahwa posisi presiden sepertinya tidak akan melantik. Tetapi persoalanya Presiden belum memutuskan dan mengumumkan kepada publik.
“Persoalannya bukan melantik atau tidak dilantik, ini perang batin presiden untuk mengumumkan kepada masyarakat,” katanya

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo meninggalkan Kuala Lumpur bertolak ke Brunei Darusalam, Sabtu, setelah melakukan kunjungan kenegaraan selama dua hari di Malaysia.
Informasi yang dihimpun dari Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden RI di Kuala Lumpur, Sabtu, menyebutkan, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi beserta rombongan bertolak ke Brunei Darusalam dari Bandara Internasional Kuala Lumpur sekitar pukul 08.20 waktu setempat.
Sesampai di Bandara Internasional Brunei Darussalam, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana akan disambut dengan upacara penyambutan kenegaraan sekitar pukul 11.00 waktu setempat.
Agenda kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Brunei Darussalam itu antara lain pertemuan bilateral Pemerintah RI dengan Brunei, penandatanganan kerja sama Pemerintah RI dengan Brunei di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan.
Selain itu juga direncanakan kunjungan ke lokasi bersejarah di Brunei Darussalam dan jamuan makan malam kenegaraan oleh Sultan Brunei beserta Baginda Raja Istri Pangeran Anak Hajjah Soleha untuk Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi di Dewan Persantapan Diraja Istana Nurul Iman Bandar Sri Begawan.
Sementara itu pada kunjungan kenegaraan hari kedua (Minggu) rencana agenda kegiatan Presiden Joko Widodo antara lain kunjungan ke Brunei LNG dan pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo tengah dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sangat sulit. Hal ini juga tidak terlepas dari intervensi dan lobi-lobi politik.
Melihat hal itu, Ketua Umum DPP PROJO Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa fenomena-fenomena yang terjadi adalah adanya upaya pembenturan Jokowi dengan rakyat, Jokowi dengan partai politik dan partai politik dengan rakyat.
“Secara sistematis, ada upaya Jokowi dijauhkan dari rakyat. Karena kita tahu Presiden Jokowi ini dipilih dan diusung oleh rakyat, jokowi kuat karena dukungan rakyat. Jadi isu-isu yang ada saat ini adalah upaya untuk menjauhkannya dari rakyat,” kata Budi di Jakarta, Sabtu (7/2).
Sebagai eks organisasi relawan Jokowi yang saat ini telah menjadi ormas, Projo juga menepis rumor yang mengatakan Jokowi akan beralih ke Koalisi Merah Putih (KMP) dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
“Pilpres sudah selesai, Presiden Jokowi sudah jadi presiden RI, bukan milik KMP atau KIH. Pokoknya Projo selalu mendukung Jokowi,” jelasnya.
Sementara itu, Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu optimis Jokowi tidak akan pernah meninggalkan koalisi pendukungnya, apalagi membentuk partai baru.
“Saya yakin Jokowi tidak akan melakukan itu, Jokowi akan bersilahturahmi dengan siapapun, sesuai dasar negara kita yaitu persatuan Indonesia, jadi Jokowi akan dengarkan siapapun,” jelasnya.
Menurutnya, upaya menjauhkan Jokowi dari rakyat itu lebih berbahaya daripada intervensi-intervensi yang ada dan yang harus dihindari adalah upaya-upaya menjauhkan Jokowi dari rakyat lalu menghancurkan legitimasi presiden Jokowi.
“Itu yang berbahaya dan harus dihindari,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Semarang, Aktual.co — Sidang praperadilan PT Malindo Feedmill Tbk terhadap Kepolisian Daerah Jawa Tengah ditolak majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jumat (6/2). Praperadilan itu menyusul dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan penggelapan dan penipuan dengan tersangka Soedibjo alias Kho In Tjiok, pemilik PT Indo Perkasa Usahatama (IPU).
Hakim tunggal, Fathul Bahri menilai pengeluaran SP3 oleh Polda Jateng atas kasus tersebut sah secara hukum.
“Dalam pokok perkara, menolak seluruh gugatan pemohon dan membebankan biaya perkara sebesar lima ribu kepada pemohon,” tegas Fathul.
Hakim menyatakan, SP3 yang dikeluarkan Polda Jateng atas kasus yang dilaporkan PT Malindo Feedmill Tbk telah sesuai dan sah. Dia juga menambahkan bahwa perjanjian kerjasama antara PT Malindo dengan Soedibjo alias Kho In Tjiok masuk ranah perdata.
Dalam pertimbangan hukumnya, Fathul menyatakan, gugatan praperadilan pemohon, didasarkan akta perjanjian kerjasama. Hal itu didukung bukti kuitansi pembayaran sebesar total Rp8 miliar lebih.
Hakim juga menilai Perjanjian telah diawali kesepakatan jual beli tanah sehingga hal itu masuk ranah hukum perdata. Atas wanprestasi yang terjadi, perbuatan Sudibyo dinilai hakim bukan merupakan tindak pidana.
Hakim mengadopsi keterangan saksi ahli termohon, Dr Pudjiono SH MHum bahwa, untuk dinilai sebagai penggelapan dan penipuan harus dilihat unsur niatnya. Menurut saksi, unsur pidana masuk jika dalam kesepakatan jual beli terdapat ketiadaan barang yang dijanjikan dan adanya kebohongan.
Atas putusan itu, Eriek Ekaputra Ibrahim SH, kuasa hukum PT Malindo mengaku kecewa. Menurutnya, sesuai saksi ahli Prof Andi Hamzah yang dihadirkannya, kasus pidana masuk dalam perjanjian jual beli yang dilakukan kliennya.
“Penyidik harusnya bisa mengembangkan kasusnya. Penyidik harus jeli. Meski itu kewenangan penyidik. Yang penting rasa keadilannya ada. oleh karena itu, kami akan terus menempuh jalur hukum atas perkara ini,” tukas Eriek.
Eriek menambahkan bahwa itikad baik atas kerjasama jual beli sudah dilakukan oleh pihaknya, namun tidak ada balasan baik atas hal itu. dia mengatakan kalau cara penegakan hukum seperti ini, mau apa lagi. Buktinya sudah beli,  lanjutnya, tapi sekarang pihaknya  tidak mendapat keadilan.
Gugatan praperadilan sebelumnya ajukan atas SP3  Soedibjo oleh Polda Jateng tertanggal 8 Mei 2013. Kasus muncul atas jual beli tanah seluas 33.120 meter persegi di kawasan industri Candi Ngaliyan, antara PT Malindo dengan Soedibyo pada 2010 lalu seharga Rp 15 miliar lebih.
PT Malindo yang sudah membayar sekira Rp 8 miliar lebih dijanjikan tanah siap bangun. Namun kenyataannya, hal itu tidak direalisir karena sejumlah masalah. Atas hal itu, PT Malindo melapor ke polisi atas dugaan penggelapan dan penipuan. namun, pihak kepolisian malah mengeluarkan SP3 terhadap masalah tersebut. 

Artikel ini ditulis oleh: