Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Pers Bagir Manan meminta media massa tidak menjadi terompet atau bagian dalam suasana kegaduhan kekuasaan yang belakangan ditampilkan pelaku politik di tanah air.
“Dalam suasana kegaduhan demi kegaduhan kekuasaan, pers atau media tidak semestinya menjadi terompet apalagi menjadi bagian dari kegaduhan itu,” kata Bagir Manan dalam sambutan acara Konvensi Media Massa di sela rangkaian perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2015, di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (7/2).
Bagir mengharapkan pers dan media di Indonesia senantiasa menggiatkan agar pelaku politik dan kenegaraan berhenti dari terus-menerus bergaduh sekadar untuk memperoleh, atau berbagi kekuasaan semata.
“Saya perlu ingatkan kembali, pers atau media harus menempatkan diri sebagai ‘the spearhead’, keluar dari berbagai kegaduhan yang tidak memberi manfaat bagi kepentingan rakyat banyak,” ujar dia.
Bagir sebelumnya juga pernah menyampaikan di tengah bergulirnya pemerintahan baru saat ini, pers harus mampu melindungi dirinya sendiri dengan menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai ketentuan kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi senior Bursah Zarnubi menilai presiden Joko Widodo ragu-ragu dalam pengambilan putusan melantik Komjen Budi Gunawan.
“Keputusan presiden ragu-ragu, sehingga membuat gaduh problem,” ujar Bursah pada diskusi perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta, Sabtu (7/2)
Menurutnya, sesuai prosedur Komjen Budi Gunawan harus dilantik sebagai Kapolri karena presiden tidak boleh merusak sistem melalui hak prerogatif.
Bursah mengatakan sebagai Presiden, Jokowi harus tegas dalam memutuskan dan harus siap menerima resiko sebagai pemimpin negara.
“Tidak akan teruji kepempinan jika keputusannya linglung, resiko kepemimpinan tidak semua diuntungkan,” katanya
Bursah menambahkan kepemimpinan presiden Jokowi dari awal sudah tidak mantap mulai dari menjanjikan mekanisme pembentukan kabinet yang bebas korupsi ke banyak menterinya.
“Kepemimpinannya harus tegak supaya dipercaya rakyat, kita butuh presiden yang otonom,” katanya

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dalam melewati masa 100 hari Pemerintahannya, Presiden Joko Widodo telah banyak didera berbagai permasalahan politik. Berbagai tekanan datang silih berganti dari kelompok tertentu setiap kali mantan Wali Kota Solo ini akan mengambil suatu keputusan.
Pengamat Politik Hanta Yudha, tekanan dalam sistem politik merupakan hal yang wajar dan pasti selalu ada.
“Kalau soal tekanan dalam situasi apapun pasti ada, tinggal kita lihat dosisnya sebesar apa,” kata Hanta Yudha di Jakarta, Sabtu (7/1).
Akan tetapi, lanjutnya, bisa diredam atau tidaknya tekanan tersebut tergantung bagaimana sikap dari seorang Joko Widodo sebagai Kepala Negara.
“Tergantung pada keberanian dan keterampilannya dalam negosiasi dinamika politik. Dalam politik tidak mungkin ada pilihan tanpa resiko,” ujarnya.
Meski dalam sistem presidensil Jokowi memiliki kedudukan paling tinggi tapi sistem itu berada dalam dinamika politik saat ini yang sulit. Maka dari itu Jokowi harus memperkuat koalisi politiknya.
“Namun di satu sisi itu akan ada tekanan juga dari koalisinya dalam memutuskan sesuatu. Jadi tinggal dilihat seberapa berani dan terampil jokowi dalam hal ini. Kalau resiko tentu ada, tapi seorang presiden harus berani dalam memutuskan sesuatu,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dalam melewati masa 100 hari Pemerintahannya, Presiden Joko Widodo telah banyak didera berbagai permasalahan politik. Berbagai tekanan datang silih berganti dari kelompok tertentu setiap kali mantan Wali Kota Solo ini akan mengambil suatu keputusan.
Wakil ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan bahwa masa 100 hari pertama Pemerintahan Jokowi tentu menjadi tolok ukur. Setelah dilantik Jokowi seharusnya sudah menjadi milik rakyat bukan suatu kelompok.
“Dia seharusnya menjadi counterpart bagi DPR. Tapi tentu juga dia masih harus adaptasi dengan situasi politik. Saat ini beliau masih disibukan dengan masalah politik,” kata Taufik di Jakarta, Sabtu (7/1).
Bahkan, trademark ala Jokowi yang identik dengan blusukan perlahan seperti luntur terkuras oleh permasalahan politik yang terjadi sejak akhir desember lalu, yakni pada saat permasalahan penunjukan Kapolri baru dimulai.
“Prerogeratif Presiden menunjuk kapolri sendiri memang perlu minta bantuan kepada DPR. Sebab presiden perlu memberi kesempatan kepada rakyat melalui DPR untuk menanyakan langsung visi misi calon pembantu Presiden seperti Kapolri serta Panglima,” ujarnya.
Lanjutnya, meski dalam rapat Paripurna pemilihan Kapolri sendiri dihujani dengan interupsi dan penolakan, sehingga harus dilakukan lobi panjang yang memakan waktu satu jam setengah, tapi pada akhirnya melahirkan keputusan untuk menyetujui Budi Gunawan menjadi Kapolri.
“Jadi tidak semudah seolah tinggal stempel saja. Singkat cerita kami setuju. Tinggal diajukan kepada presiden. Dan seharusnya bisa menjadi ruang bagi Presiden untuk melantik. Tapi karena ada masalah status hukum dengan calon Kapolri ini, jadi tertunda sampai sekarang,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh: