Jakarta, Aktual.co — Pengadilan Tinggi Jakarta mengurangi vonis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam perkara tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah dari sejumlah proyek pemerintah dan tindak pidana pencucian uang menjadi tujuh tahun penjara.
“Sudah ada putusan pada 4 Februari 2015. Putusan PT menjadi 7 tahun, turun satu tahun, dendanya sama,” kata Humas PT Jakarta M Hatta melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat (6/2).
Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada 24 September 2014 memutuskan Anas divonis 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp57,59 miliar dan 5,26 juta dolar AS.
“Selain itu, tanah yang Krapyak dikembalikan ke pesantren untuk kepentingan santri,” tambah Hatta.
Dalam putusan PN, majelis hakim yang dipimpin oleh Haswandi memerintahkan perampasan tanah Pondok Ali Ma’sum, Krapyak, Yogyakarta seluas 7.870 meter persegi karena dinilai bentuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Anas.
“Mengenai tanah di Mantri jeron, pengelolaan dan pemanfaaatannya diserahkan ke yayasan Ali Ma’sum, Krapyak, majelis hakim berpendapat jika dituangkan di amar putusan, di kemudian hari dikhawatirkan timbul permasalahan hukum perdata. Untuk harta tersebut dirampas negara,” kata Ketua majelis hakim Haswandi, dalam sidang 24 September 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung menyatakan eksekusi terhadap 11 terpidana mati yang sudah ditolak permohonan grasinya, tinggal menunggu penentuan tanggalnya saja.
“Belum (penentuan tanggal) semuanya akan dikendalikan Kejagung,” kata Jaksa Agung RI HM Prasetyo, di Jakarta, Jumat (6/2).
Intinya, kata dia, ketika grasi sudah ditolak maka eksekusi sudah bisa dilakukan.
Termasuk pada Sylvester Obiekwe Nwolise alias Mustopa, Warga Negara Nigeria, meski di dalam penjara masih bisa mengendalikan peredaran narkoba.
Dikatakan, WN Nigeria itu menjadi prioritas utamanya juga karena masih mengendalikan narkoba.
“Tentunya tidak akan kita biarkan seperti itu,” katanya.
Seperti diketahui, eksekusi mati tahap II akan dilakukan setelah sukses melaksanakan tahap I dengan enam terpidana mati yang dieksekusi di Pulau Nusakambangan, Cilacap dan Boyolali, Jawa Tengah.
Kejagung sendiri sudah menerima 11 Keppres yang menolak permohonan grasi terpidana mati yang terdiri 8 kasus narkotika dan 3 kejahatan pembunuhan.
Ke-11 Keppres itu, Syofial alias Iyen bin Azwar (WNI) kasus pembunuhan berencana, Mary Jane Fiesta Veloso (WN Filipina) kasus narkotika, Myuran Sukumaran alias Mark (WN Australia) kasus narkotika, Harun bin Ajis (WNI) kasus pembunuhan berencana, Sargawi alias Ali bin Sanusi (WNI) kasus pembunuhan berencana, dan Serge Areski Atlaoui (WN Prancis) kasus narkotika.
Martin Anderson alias Belo (WN Ghana) kasus narkotika, Zainal Abidin (WNI) kasus narkotika, Raheem Agbaje Salami (WN Cordova) kasus narkotika, Rodrigo Gularte (WN Brazil) kasus narkotika, dan Andrew Chan (WN Australia) kasus Narkotika.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyadmadji menjelaskan soal surat edaran kepada seluruh kepala daerah agar menyebut nama ‘Presiden Jokowi’ pada suatu acara atau wawancara.
“Jadi supaya ada keseragaman para kepala daerah di Indonesia dalam rangka untuk menyebut presiden, dalam acara atau dalam wawancara. Kan ada acara dialog juga ketika menyampaikan permasalahan di daerah. Akhirnya disepakati menyebut Pak Jokowi, jangan Joko Widodo,” kata Dodi, Jumat (6/2).
Menurut dia, sebelumnya para kepala daerah saat di Istana Bogor, kamis (22/1), kebingungan dalam penyebutan nama presiden pada sebuah acara resmi. Kini, penyebutan sudah mulai dilakukan pada saat acara bersama kepala daerah.
Diketahui, beredar surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri bernomor 100/449/SJ, tentang keseragaman pnyebutan nama presiden pada saat acara kenegaraan maupun kunjungan kerja di Provinsi, Kabupaten dan Kota, dengan sebutan “Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi”.
Surat ditandatangani Sekjen Kemendagri Yuswandi A Temenggung, atas nama mendagri.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ini mungkin disebut evolusi terbesar yang pernah dilaporkan peneliti, bahwa terdapatnya biota sulfur-bakteri yang hidup jauh di bawah laut, tidak berubah sama sekali dalam 2,3 miliar tahun, menurut sebuah studi baru.

“Tampaknya mengejutkan bahwa kehidupan tidak berkembang selama lebih dari 2 miliar tahun – hampir setengah sejarah Bumi,” ungkap Dr. J. William Schopf, profesor ilmu bumi, planet dan ruang angkasa dari UCLA dan pemimpin tim internasional ilmuwan yang melakukan penelitian tersebut, dalam sebuah pernyataan tertulis.
 
“Mengingat bahwa evolusi adalah sebuah fakta, berkurangnya evolusi perlu dijelaskan lebih jauh.”

Untuk penelitian ini, tim Schopf membandingkan unsur kimia, komposisi, dan struktur bakteri dari tiga periode sekitar 2,3 miliar tahun yang lalu, 1,8 miliar tahun yang lalu, dan hari ini. Bakteri kuno ditemukan pada fosil dalam bebatuan di Australia. Sedangkan, bakteri yang modern dikumpulkan dalam lumpur di lepas pantai Chile.

Kemudian perbandingan seperti apa yang dihasilkan? Tiga sampel “pada dasarnya sama” satu sama lain, para peneliti menulis dalam kertas yang menjelaskan temuan mereka, yang dipublikasikan secara online, pada 2 Februari dalam jurnal PNAS.

Jadi apa penjelasannya? Menurut para peneliti, bakteri laut tidak berevolusi karena mereka tidak membutuhkannya- yaitu, karena lingkungan (habitat) mereka tidak berubah.

“Mikroorganisme ini baik-disesuaikan dengan sederhana, sangat stabil lingkungan fisik dan biologis mereka,” kata Schopf dalam pernyataannya.
 
“Bila mikroorganisme berada di lingkungan yang tidak berubah, tapi mereka tetap berkembang, yang akan menunjukkan bahwa pemahaman manusia tentang teori evolusi Darwin sangat salah”

Artikel ini ditulis oleh: