Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR Komisi III, Bambang Soesatyo merasa dipermainkan oleh sikap Presiden Jokowi. Pergantian calon Kapolri dari Komjen Budi Gunawan menjadi Komjen Badrodin Haiti dianggap akan memperlebar masalah.

“Kami sadari kami hanya dijadikan alat, Jokowi memang tidak hendaki BG,” ungkap Bambang dalam diskusi bertajuk ‘Babak baru KPK-Polri’ di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/2).

Bambang menuding Jokowi mendapat tekanan hebat untuk memperjuangkan BG menjadi Kapolri. Dan, seakan ‘ikut bermain’, KPK menetapkan BG sebagai tersangka menjelang dilantik. Namun DPR, kata Bambang, tak mau begitu saja dipermainkan Presiden.

“Saya tahu Presiden harapkan BG ditolak. Tapi kami tidak mau itu. Maka bola kami tendang balik ke Istana maka dia maju kena mundur kena,” ungkapnya sumringah.

Sekarang, kata Bambang, ditengah rencana untuk menguji Komjen Badrodin, DPR juga tengah mengkaji sejauh mana kemungkinan dilakukan hak angket terhadap Presiden.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Gubernur Maluku Said Assagaff mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak yang disahkan DPR pada 17 Februari 2015.
“Sebagai warga negara yang baik, apalagi dalam kapasitas Gubernur haruslah mendukung keputusan yang diamanatkan Undang-undang No.1/2015 tentang Perppu 1/2014 mengenai pemilihan gubernur,” kata dia ketika dihubungi, Sabtu (21/2).
Said yang sapaan akrabnya Bib itu juga mendukung penyelenggaraan Pilkada hanya satu putaran karena efektif dan efisien.
“UU NO.1/2015 itu tidak hanya efektif dan efisien dari segi anggaran. Namun, para penyelenggaraannya efektif bagi para kandidat yang nantinya mengikuti Pilkada,” katanya.
Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 DPR RI dan Pemerintah menyepakati 10 poin dalam revisi UU Pilkada itu.
Kesepuluh poin itu adalah penguatan pendelegasian tugas kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pilkada, syarat pendidikan calon Gubernur dan Bupati/Wali Kota paling rendah SLTA atau sederajat.
Berikutnya, syarat usia calon gubernur disepakati paling rendah 30 tahun dan untuk Bupati/ Wali Kota paling rendah 25 tahun. Panja dan Pemerintah juga sepakat tahapan uji publik dihapus, syarat dukungan penduduk untuk calon perseorangan disepakati 3,5 persen.
Pembiayaan pilkada disepakati dari APBD yang didukung APBN. Sedangkan ambang batas kemenangan disepakati nol persen.
Kesepakatan berikutnya adalah sengketa hasil pilkada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK), mekanisme pencalonan adalah paket, yaitu satu kepala daerah dan satu wakil kepala daerah, serta jadwal pilkada dilaksanakan dalam tiga gelombang.
“Jadi harus diterima keputusan UU tersebut dan tidak masalah karena telah diamanatkan,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) geram ketika Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri dan menunjuk calon Kapolri baru.
“PDIP marah ketika Presiden mengganti calon Kapolri. Tapi sampai sekarang kita tidak tahu marahnya itu seperti apa,” ujar Bambang saat menggelar diakusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/2).
Menurut Bambang, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu saat ini masih merumuskan manuver politik meski Budi Gunawan sudah mendapat jatah sebagai calon Wakapolri untuk mendampingi Komjen Badrodin Haiti memimpin Korps Bhayangkara.
Meski Jokowi telah menetapkan calon tunggal Kapolri baru, Bambang memastikan segala kemungkinan bisa terjadi di Parlemen yang punya kuasa memutuskan lolos atau tidaknya pencalonan. 
Pasalnya, DPR punya jeda 20 hari di luar hari kerja untuk menindaklanjuti calon Kapolri pilihan Presiden. “Jadi bisa dipastikan selama tiga pekan ke depan kepolsian tidak punya Kapolri definitif. Selama itu pula perkembanan politik bisa berubah,” ungkap Bambang.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Denpasar, Aktual.co — Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa menyatakan, kesiapannya untuk memimpin kembali ‘partai berlambang matahari’ tersebut lima tahun ke depan.

Mengalirnya dukungan politik baik di tingkatan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Indonesia kepada Hatta Rajasa untuk menahkodai PAN juga ditegaskan oleh Ketua DPW PAN Bali, Njoman Gede Suweta.

Kedatangan Ketua Umum Hatta Rajasa yang didampingi oleh Ketua DPW PAN Bali Njoman Gede Suweta di Kantor Gubernur Bali guna menyampaikan secara formal mengenai penyelenggaraan Kongres IV PAN.

Sekaligus meminta agar Gubernur I Made Mangku Pastika menghadiri dan memberikan sambutan pada saat pembukaan Kongres IV PAN di Nusa Dua Bali tanggal 28 Februari sampai 2 Maret 2015 mendatang.
 
“Saya sangat siap untuk memimpin PAN,”tegas Hatta, Sabtu (21/2).

Dikatakan Hatta Rajasa, mayoritas kader partai baik di tingkatan DPW dan DPD PAN di Indonesia  memberikan dukungan politik guna menahkodai kembali PAN lima tahun ke depan.

“Kesiapan saya untuk memimpin PAN tidak terlepas dari dukungan DPW dan DPD PAN se-Indonesia,” bebernya.

Ketika disoroti mengenai belahan politik yang bisa terjadi pasca Kongres PAN, Hatta Rajasa menegaskan PAN merupakan partai yang solid dan senantiasa menjaga dan menjunjung rasa persatuan dan persaudaraan.

Oleh karena itu, dirinya yakin walaupun ada kompetisi dalam Kongres PAN, namun tidak akan membuat partai ini menjadi goyah, terbelah dan sampai ada yang membuat tandingan pasca kongres.

“Kran demokrasi akan dibuka pada kongres mendatang. Suhu politik tentunya kian meningkat, tetapi dengan rasa persatuan dan persaudaraan yang melekat kuat di segenap kader partai, kami yakin tidak akan terjadi belahan politik pasca kongres nanti,” tegas calon Wapres tersebut.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPW PAN Bali, Njoman Gede Suweta menambahkan, sejauh ini dua kandidat yang akan bertarung dalam Kongres PAN yakni Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan.

Keduanya merupakan kader terbaik PAN. Seluruh kader, katanya, akan senantiasa menjaga soliditas partai meskipun dinamika politik akan terus berkembang pada saat kongres mendatang.

“Kami yakin dan optimis bahwa tidak akan terjadi perpecahan atau konflik dalam tubuh partai pasca kongres,” tegas mantan Wakpolda Bali tersebut.

Artikel ini ditulis oleh: