Jakarta, Aktual.co — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menyebut kasus yang menimpa Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, merupakan ancaman untuk MK.
Demikian disampaikan Mahfud, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/2).
“Bahaya bagi MK kalo suatu saat semua orang berperkara, kemudian setelah berperkara di putusan saksinya disuruh datang ke notaris bahwa saya membuat kesaksian gak benar nanti kan seluruh perkara akan begitu, ujar Mahfud.
Ia menambahkan, dengan adanya kasus yang menjerat BW ini, nantinya akan berimbas pada semua saksi yang bersidang pada Mahkahmah Konstitusi, akan takut untuk datang bersaksi di sidang MK. Hal tersebut bisa membahayakan MK.
Pada kasus ini, Bambang Widjojanto ditetapkan menjadi tersangka mengarahkan saksi memberi keterangan palsu dalam sengketa pilkada kotawaringin barat, di MK tahun 2010.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik dari lembaga riset Populi Center, Nico Harjanto, menekankan siapapun Kapolri yang akan dilantik Presiden Joko Widodo, maka penegakan hukum terhadap kasus korupsi akan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Penegakan hukum tidak mungkin hanya bergantung pada satu orang. Misalkan Kapolrinya si A kemudian masalah hukum dinilai akan beres, dalam konteks sekarang pemikiran seperti itu sangat tidak masuk akal,” kata Nico, di Batam, Jumat (6/2).
Sekalipun Kapolri terpilih bisa dipengaruhi untuk menghambat penyelidikan lembaga lain, pada akhirnya penegakan hukum akan menang.
“Pada akhirnya penegakan hukum akan menang, dibandingkan dengan upaya-upaya mempolitisasi suatu kasus atau menghentikan suatu kasus,” kata dia.
Hingga kini pelantikan calon Kapolri terpilih Budi Gunawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, belum juga diputuskan oleh Presiden Jokowi. Pihak-pihak di lingkar dalam istana mengusulkan pelantikan dibatalkan, sedangkan partai pendukung Jokowi terutama PDIP meminta pelantikan tetap dilakukan.
Di sisi lain para pimpinan KPK satu per satu dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan kasus-kasus lama.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku belum menentukan tanggal bagi pelaksanaan eksekusi hukuman mati bagi para terpidana narkoba gelombang kedua. 
“Belum ada penetapan tanggal. Nanti kan semuanya dikendalikan dari sini,” kata Prasetyo di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (6/2).
Mantan Politikus asal Partai Nasdem itu menyebut, kejaksaan juga sudah melakukan konfirmasi pada pihak kedutaan besar Australia, terkait penetapan hukuman mati yang menimpa satu warga negara negeri Kanguru itu.
Dia mengaku, komunikasi dengan Australia memang harus dilakukan sebagai prosedur dari penerapan hukuman mati. Apalagi, yang menyangkut dengan para terhukum mati yang merupakan warga negara asing.
“Ada notifikasi terbaru dari pihak Indonesia kepada pihak kedutaan Australia, sebagai sebuah prosedur yang harus diikuti ketika warga negara lain menjalani proses hukum.”
Kedutaan besar Australia, sambung dia memberikan informasi kepada keluarga yang tervonis hukuman mati itu. Dengan begitu, Kejaksaan memiliki kekuatan hukum untuk memastikan tanggal eksekusi mati.
“Kita harapkan merekalah yang akan memberitahukn kepada pihak keluarga si terhukum mati ini.” 
Dengan demikian, lanjut dia, mereka lebih tahu apa yang terjadi dengan warga negaranya yang dinyatakan terbukti bersalah di Indonesia. 
“Artinya ini sudah memiliki kekuatan hukum yang pasti sehingga berikutnya hanya tinggal dieksekusi,” katanya menambahkan.
Diketahui, Kejaksaan Agung setidaknya masih akan mengeksekusi mati lima narapidana yang terjerat narkoba. 
Mereka adalah Syofial alias Iyen bin Azwar (Indonesia), Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina), Myuran Sukumaran alias Mark (Australia), Sargawi alias Ali bin Sanusi (Indonesia), dan Serge Areski Atlaoui (Prancis).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu