Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau, untuk meninjau kawasan industri serta menghadiri pembukaan ASEAN Summit dan Kongres XXIV Serikat Perusahaan Pers Tahun 2015.
Keterangan Sekretariat Wapres yang diterima di Jakarta, Jumat (6/2), menyebutkan Wapres yang didampingi Ibu Mufidah Jusuf Kalla ke Batam menggunakan pesawat Kepresidenan Boeing 737-400 TNI-AU dari Pangkalan TNI-AU Halim Perdanakusuma.
Agenda pertama selama di Batam, Wapres Kalla akan meninjau Kawasan Industri Terpadu Kabil untuk meninjau pabrik “handphone” PT Sat Nusapersada.
Dari situ Kalla akan menunaikan shalat Jumat di Masjid Raya Batam dan selanjutnya beserta rombongan akan menghadiri pembukaan ASEAN Summit dan Kongres XXIV SPS 2015 di kawasan Batam Center.
Usai membuka acara tersebut, Wapres dan rombongan menuju Bandar Udara Internasional Hang Nadim untuk kembali ke Jakarta.
Ikut dalam rombongan itu, antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara serta Seswapres Mohammad Oemar.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik dan Ketatanegaraan dari Sinergi Demokrasi untuk Masyarakat Demokrasi (Sigma) Said Salahudin mengatakan DPR dapat mengambil peran dalam penyelesaian konflik KPK dan Polri.
“Selama ini kan terbangun kesan di masyarakat bahwa Polri melakukan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, pascalembaga antirasuah itu menetapkan status tersangka terhadap calon Kapolri Budi Gunawan,” ujar Said Salahudin, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (6/2).
Menurut dia, untuk membuktikan ada atau tidaknya kriminalisasi terhadap KPK, ada baiknya DPR memanggil para pelapor pimpinan KPK ke polisi untuk dimintai keterangan.
“Dengan mendengarkan keterangan langsung dari mereka maka bisa diketahui motif pelaporan orang-orang itu. Apakah mereka melapor karena mendapatkan tekanan dari pihak-pihak tertentu ataukah laporan itu mereka sampaikan karena ingin menegakan hukum,” ujar dia.
Dia menambahkan, belum lama ini Komisi III DPR RI pernah memanggil sejumlah orang yang menjadi saksi kasus pelaporan Ketua KPK Abraham Samad ke Polisi.
“Nah, mestinya seluruh pelapor pimpinan KPK juga dipanggil oleh DPR agar publik bisa menilai alasan dibalik laporan mereka itu,” ucap dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pembatalan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo sebagai pengguna dan yang mengusulkan.
“Presiden yang mengusulkan. Kalau merasa ada koreksi, bisa saja dilakukan. Menurut saya tidak ada masalah,” kata Fadli Zon di Jakarta, Kamis (5/2).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri tak terima jika disebut Komnas HAM telah melanggar hak asasi manusia dalam melakukan penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW).
Namun demikian, Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso mengatakan, apa yang disampaikan oleh Komnas HAM sah-sah saja.
“Boleh saja itu pendapat Komnas HAM, tapi bukti yang pasti melalui praperadilan biar diuji secara hukum. Jangan bilang ini pelanggaran HAM,” ungkap Budi, Jumat (6/2).
Komnas HAM menduga ada penanganan paksa yang melampaui langkah yang seharusnya dilakukan Polri. Salah satunya soal surat pemanggilan.
“Penangkapan tidak didahului surat panggilan. Prosesnya tidak jujur melihat dimensi waktu dan dimensi politik,” kata anggota Komnas HAM.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan tugas dari TNI adalah menjaga stabilitas negara dan selalu berlatih mempersiapkan kemungkinan apapun tanpa berpihak, kecuali demi bangsa.
Ia mengimbau kepada masyarakat luas agar tenang dan tidak perlu khawatir mengenai keamanan negara.
Selain itu ia menyampaikan bahwa TNI masih ada dan siap membantu apabila dibutuhkan.
“Biar bagaimanapun kami mematuhi perintah jabatan tertinggi, dalam hal ini instruksi Presiden adalah yang kami laksanakan,” katanya.
Moeldoko berharap semua aparat keamanan negara, termasuk unsur TNI, selalu kompak dan terkoordinasi setiap melaksanakan tugas.

Artikel ini ditulis oleh: