16 Januari 2026
Beranda blog Halaman 38850

KPK Periksa Direktur Axa Mandiri Terkait Kasus Nazaruddin

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus Wisma atlet dan dugaan pencucian uang mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat, M Nazaruddin.
Saksi tersebut yakni, Direktur PT AXA Mandiri Financial Indonesia, Charlie Limboro. 
“Dia akan diperiksa untuk tersangka MNZ,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (6/2/2015).
Selain Charlie, KPK juga memanggil Ellisnawaty selaku Direktur PT Marell Mandiri (anak perusahaan Permai Group) dan Team Leader Bussiness Banking Centre Bank Mandiri Ahmad Arif Purwoko.
“Mereka juga saksi untuk tersangka MNZ,” imbuh Priharsa.
Tak hanya dalam kasus dugaan gratifikasi dalam pelaksanaan proyek PT DGI, ketiga saksi juga akan diperiksa dalam kasus lain yang menyeret Muhammad Nazaruddin itu. 
“Iya, diperiksa untuk dugaanTPPU dalam pembelian saham Garuda,” jelas Priharsa.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Pemkab Tangerang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Dihapus

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, keberatan jika Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dihapus. Alasannya, bisa menghilangkan salah satu pendapatan daerah. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengakui jika PBB dihapus, pendapatan daerah yang hilang sekitar Rp255 miliar. 
Kata dia, di 2014, pontensi PBB di Kabupaten Tangerang sebesar Rp279 miliar dan terealisasi sebesar Rp238 miliar. Di Kota Tangerang Selatan, realisasi penerimaan pajak tahun 2014 sebesar Rp225 miliar, dan di Kota Tangerang mencapai Rp319 miliar. 
“Realisasi penerimaan PBB tiap tahunnya juga selalu melebihi target. Karena tingginya kesadaran pemilik lahan dan bangunan untuk membayar pajak,” ujar dia.
Pendapatan dari PBB sebesar itu, ujar dia, bisa digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur publik. Seperti jalan, jembatan, atau sekolah. Karena itu, Ahmed meminta wacana penghapusan PBB perlu dipertimbangkan kembali.
Sebelumnya, wacana penghapusan PBB dilontarkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Fery Mursyildan Baldan. Selain ingin menghapus PBB, dia juga ingin ditetapkan zonasi kisaran harga tanah.
Tujuannya, kata Fery, untuk memerangi spekulan tanah dan menyejahterakan rakyat karena hanya membayar PBB saat pertama kali membeli rumah tinggal. 

Artikel ini ditulis oleh:

Presiden Joko Widodo di Malaysia

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) dan Ibu Negara Ny. Iriana Joko Widodo (kedua kanan) turun dari pesawat setibanya di Kompleks Bunga Raya, Kuala Lumpur International Airport (KLIA), Kamis (5/2). Kepala Negara beserta delegasi melakukan kunjungan kenegaraan selama tiga hari di Malaysia sebelum ke Brunei Darussalam dan Filipina. ANTARA FOTO/ Udden Abdul

TNI Siap Bantu Keamanan Terkait Konflik KPK-Polri

Jakarta, Aktual.co — Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan Tentara Nasional Indonesia siap membantu stabilitas keamanan negara terkait dengan polemik antara Komisi Pemberantas Korupsi dan Polri.
“Saat ini belum ada instruksi dari Presiden terkait polemik KPK-Polri, namun kami selalu siap bila dibutuhkan untuk menjaga keamanan,” kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko ketika menghadiri acara olahraga bersama prajurit di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta, Jumat (6/2).
Ia menjelaskan bukan wewenang TNI untuk turut campur dalam permasalahan terkait dengan politik.
“Kami tidak mau mengomentari masalah hukum dan politik pada saat ini, sebab itu sudah ada lembaga yang menangani,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jajaran Polda Sumut Diharap Solid Sikapi Suksesi Kapolri

Jakarta, Aktual.co — Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo meminta seluruh jajaran yang dipimpinnya untuk tetap solid menyikapi suksesi dan pergantian Kapolri.
Dalam serah terima jabatan Wakapolda di Aula Kamtibmas Polda Sumut di Medan, Jumat (6/2), Kapolda mengakui jika suksesi itu membawa pengaruh pada internal Polri.
Pergantian yang berujung pada munculnya masalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut menjadi tantangan dan dinamika tugas Polri sejak awal tahun 2015.
Namun sebagai lembaga penegak hukum dan penjaga keamanan di Sumut, jajaran kepolisian di daerah itu tidak boleh terpengaruh dengan dinamikan tersebut dan harus fokus dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.
Untuk itu, Wakapolda Sumut yang baru Brigjen Pol Ilham Salamudin diharapkan dapat memimpin internal Polda Sumut untuk menjamin soliditas dan kesatuan dalam menghadapi suksesi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Bareskrim Sudah Gelar Perkara untuk Jerat Abraham Samad

Jakarta, Aktual.co — Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sudah melakukan gelar perkara (ekspose) kasus penyalahgunaan wewenang terkait pertemuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dan elit PDI Perjuangan.
“Memang kemarin pukul 09.30 sampai 13.00 WIB sudah dilakukan gelar perkara kasus AS,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Rikwanto di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (6/2).
Menurut dia, dari hasil gelar perkara tersebut pihak penyidik menghasilkan beberapa rekomendasi dalam rangka untuk melengkapi berkas. Pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi tersebut juga akan menentukan nasib atau status hukum Abraham Samad.
“Dalam kaitan penanganan kasus yang melibatkan KPK memang sudah dikeluarkan sprindik kepada BW, AS maupun APP,” kata dia. Dia pun mengatakan, untuk pimpinan KPK lainnya masih di proses. “Untuk BW sudah menjadi tersangka, untuk AS dan APP belum. Kalau ditanyakan kapan menjadi statusnya tersangka, sementara penyidik belum pada kesimpulan tersebut.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Berita Lain