Jakarta, Aktual.co — Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan Tentara Nasional Indonesia siap membantu stabilitas keamanan negara terkait dengan polemik antara Komisi Pemberantas Korupsi dan Polri.
“Saat ini belum ada instruksi dari Presiden terkait polemik KPK-Polri, namun kami selalu siap bila dibutuhkan untuk menjaga keamanan,” kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko ketika menghadiri acara olahraga bersama prajurit di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta, Jumat (6/2).
Ia menjelaskan bukan wewenang TNI untuk turut campur dalam permasalahan terkait dengan politik.
“Kami tidak mau mengomentari masalah hukum dan politik pada saat ini, sebab itu sudah ada lembaga yang menangani,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sudah melakukan gelar perkara (ekspose) kasus penyalahgunaan wewenang terkait pertemuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dan elit PDI Perjuangan.
“Memang kemarin pukul 09.30 sampai 13.00 WIB sudah dilakukan gelar perkara kasus AS,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Rikwanto di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (6/2).
Menurut dia, dari hasil gelar perkara tersebut pihak penyidik menghasilkan beberapa rekomendasi dalam rangka untuk melengkapi berkas. Pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi tersebut juga akan menentukan nasib atau status hukum Abraham Samad.
“Dalam kaitan penanganan kasus yang melibatkan KPK memang sudah dikeluarkan sprindik kepada BW, AS maupun APP,” kata dia. Dia pun mengatakan, untuk pimpinan KPK lainnya masih di proses. “Untuk BW sudah menjadi tersangka, untuk AS dan APP belum. Kalau ditanyakan kapan menjadi statusnya tersangka, sementara penyidik belum pada kesimpulan tersebut.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I Palasah Kabupaten Majalengka Lintang, 13 tahun, meregang nyawa setelah mendapatkan hukuman dari gurunya yakni W, gara-gara tidak mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR).
Peristiwa itu terjadi Kamis (5/2) kemarin sekitar pukul 08.00 WIB. Korban diharuskan menjalani hukuman berlari mengelilingi lapangan basket setelah dihukum oleh gurunya. Tapi sanksi itu bukan hanya terjadi kepada Lintang, melainkan ke beberapa peserta didik yang tengah mendapatkan hukuman sama.
Ganjaran hukuman lari itu diberikan W, 10 keliling untuk murid wanita. Adapun pria 15 keliling lapangan. “Pada saat disuruh lari 10 keliling, tapi ketika menjalani hukuman dua keliling badan korban ambruk,” kata Kapolres Majalengka AKBP Suyudi Ario Seto, Jumat (6/2).
Dia mengatakan, korban yang ambruk seketika langsung tidak sadarkan diri. Akhirnya Lintang dilarikan ke Puskesmas terdekat sekolah. “Nyawanya masih ada (ketika diangkat),” kata dia.
Dia mengatakan, di Puskesmas Waringin, tim medis langsung melakukan pertolongan untuk segera menyadarkan korban. Namun upaya itu tidak berbuah hasil. 
Kondisinya pun kian melemah hingga akhirnya, nyawa gadis itu tak dapat tertolong. “Tidak dapat tertolong. Sebenarnya si anak ini memang kondisinya lemah,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan HAM, Yasona Hamonangan Laoly mengatakan untuk menghindari kevakuman yang terjadi pada level pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi setidaknya ada dua cara.
Salah salah satunya penujukan pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK itu sendiri melalui perppu atau dengan melakukan seleksi mengisi kevakuman tersebut.
“Kalau dengan proses seleksi panjang, kita bentuk Pansel, umumkan, uji kelayakan dan kepatutan. Yang paling cepat untuk menjaga KPK adalah nonaktifkan lalu terbitkan Perppu,” kata Yasona kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (6/2).
“Sudah ada yurisprudensinya pada jaman pimpinan Bibit – Chandra,” imbuh dia.
Sementara itu, ketika ditanyakan ikhwal sudah adanya sprindik terhadap pimpinan KPK, salah satunya Abraham Samad? Ia lebih menyerahkan kepada pihak kepolisian dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri.
“Terserah polisi. Jika bareskrim sudah menetapkan tersangka mau tidak mau. (Akan tetapi) kita tidak mau KPK jadi korban secara institusi. Kita dukung KPK kalau nanti tidak efektif karena tidak ada Busyro penggantinya belum ada, BW sudah tersangka, jika nanti bareskrim menetapkan AS tersangka maka mau tidak mau, pertama harus non aktif, kedua buat Perppu,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang