18 Januari 2026
Beranda blog Halaman 38855

Penangkapan BW, Polri: “Jangan Bilang Ini Pelanggaran HAM”

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri tak terima jika disebut Komnas HAM telah melanggar hak asasi manusia dalam melakukan penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW).
Namun demikian, Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso mengatakan, apa yang disampaikan oleh Komnas HAM sah-sah saja.
“Boleh saja itu pendapat Komnas HAM, tapi bukti yang pasti melalui praperadilan biar diuji secara hukum. Jangan bilang ini pelanggaran HAM,” ungkap Budi, Jumat (6/2).
Komnas HAM menduga ada penanganan paksa yang melampaui langkah yang seharusnya dilakukan Polri. Salah satunya soal surat pemanggilan.
“Penangkapan tidak didahului surat panggilan. Prosesnya tidak jujur melihat dimensi waktu dan dimensi politik,” kata anggota Komnas HAM.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Panglima TNI: TNI Siap Jaga Stabilitas Negara

Jakarta, Aktual.co — Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan tugas dari TNI adalah menjaga stabilitas negara dan selalu berlatih mempersiapkan kemungkinan apapun tanpa berpihak, kecuali demi bangsa.
Ia mengimbau kepada masyarakat luas agar tenang dan tidak perlu khawatir mengenai keamanan negara.
Selain itu ia menyampaikan bahwa TNI masih ada dan siap membantu apabila dibutuhkan.
“Biar bagaimanapun kami mematuhi perintah jabatan tertinggi, dalam hal ini instruksi Presiden adalah yang kami laksanakan,” katanya.
Moeldoko berharap semua aparat keamanan negara, termasuk unsur TNI, selalu kompak dan terkoordinasi setiap melaksanakan tugas.

Artikel ini ditulis oleh:

Koridor Satwa Liar Aceh

Sejumlah gajah dan pawang dari CRU Trumon melakukan patroli menyusuri koridor satwa liar di Desa Naca, Kecamatan Trumon, Aceh Selatan, Kamis (5/2). Koridor satwa liar seluas 2.700 ha merupakan koridor satwa liar yang menghubungkan Suaka Margasatwa Rawa Singkil dan Taman Nasional Gunung Leuser hasil kerjasama dari Yayasan Leuser Internasional dan Tropical Forest Conservation Action (TFCA) Sumatra, yang bertujuan menekan konflik satwa liar dengan masyarakat. ANTARA FOTO/Regina Safri

KPK Periksa Direktur Axa Mandiri Terkait Kasus Nazaruddin

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus Wisma atlet dan dugaan pencucian uang mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat, M Nazaruddin.
Saksi tersebut yakni, Direktur PT AXA Mandiri Financial Indonesia, Charlie Limboro. 
“Dia akan diperiksa untuk tersangka MNZ,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (6/2/2015).
Selain Charlie, KPK juga memanggil Ellisnawaty selaku Direktur PT Marell Mandiri (anak perusahaan Permai Group) dan Team Leader Bussiness Banking Centre Bank Mandiri Ahmad Arif Purwoko.
“Mereka juga saksi untuk tersangka MNZ,” imbuh Priharsa.
Tak hanya dalam kasus dugaan gratifikasi dalam pelaksanaan proyek PT DGI, ketiga saksi juga akan diperiksa dalam kasus lain yang menyeret Muhammad Nazaruddin itu. 
“Iya, diperiksa untuk dugaanTPPU dalam pembelian saham Garuda,” jelas Priharsa.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Pemkab Tangerang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Dihapus

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, keberatan jika Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dihapus. Alasannya, bisa menghilangkan salah satu pendapatan daerah. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengakui jika PBB dihapus, pendapatan daerah yang hilang sekitar Rp255 miliar. 
Kata dia, di 2014, pontensi PBB di Kabupaten Tangerang sebesar Rp279 miliar dan terealisasi sebesar Rp238 miliar. Di Kota Tangerang Selatan, realisasi penerimaan pajak tahun 2014 sebesar Rp225 miliar, dan di Kota Tangerang mencapai Rp319 miliar. 
“Realisasi penerimaan PBB tiap tahunnya juga selalu melebihi target. Karena tingginya kesadaran pemilik lahan dan bangunan untuk membayar pajak,” ujar dia.
Pendapatan dari PBB sebesar itu, ujar dia, bisa digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur publik. Seperti jalan, jembatan, atau sekolah. Karena itu, Ahmed meminta wacana penghapusan PBB perlu dipertimbangkan kembali.
Sebelumnya, wacana penghapusan PBB dilontarkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Fery Mursyildan Baldan. Selain ingin menghapus PBB, dia juga ingin ditetapkan zonasi kisaran harga tanah.
Tujuannya, kata Fery, untuk memerangi spekulan tanah dan menyejahterakan rakyat karena hanya membayar PBB saat pertama kali membeli rumah tinggal. 

Artikel ini ditulis oleh:

Presiden Joko Widodo di Malaysia

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) dan Ibu Negara Ny. Iriana Joko Widodo (kedua kanan) turun dari pesawat setibanya di Kompleks Bunga Raya, Kuala Lumpur International Airport (KLIA), Kamis (5/2). Kepala Negara beserta delegasi melakukan kunjungan kenegaraan selama tiga hari di Malaysia sebelum ke Brunei Darussalam dan Filipina. ANTARA FOTO/ Udden Abdul

Berita Lain