15 Januari 2026
Beranda blog Halaman 38866

BKPM: 15.550 Investor Tak Kunjung Realisasikan Investasinya

Jakarta, Aktual.co — Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani mengatakan bahwa sebanyak 15.550 calon investor pemilik izin prinsip dengan nilai penanaman modal mencapai Rp1.000 triliun tak kunjung merealisasikan investasinya.

“Kamu sudah kirim surat pada yang bersangkutan dari Januari lalu, belum ada respon. Jika dalam 30 hari tidak ada respon, maka secara tegas akan kami cabut izinnya,” ujarnya di Menara Kadin Jakarta, Kamis (5/2).

Lebih lanjut Franky menjelaskan bahwa sekitar 70 persen dari investor tersebut merupakan investor asing, sedangkan 30 persennya merupakan investor dalam negeri.
“Permasalahan internal investor juga bisa mengganggu rencana investasi yang sudah direncanakan. Tapi mungkin karena berbelitnya proses birokrasi juga sehingga investor malas melakukan perpanjangan izin,” terangnya.

Meski demikian, BKPM akan teteap memfasilitasi para investor agar mau mengurus izin prinsipnya, seperti permberian insentif bagi para investor dalam hal penyederhanaan izin. Menurut Franky, hal ini dilakukan agar tidak ada lagi investasi yang mangkrak.

“Kita akan selesaikan 95 proyek mangkrak sisa periode kemarin,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Kowani Minta Buku “Saatnya Aku Belajar Pacaran” Ditarik Dari Pasaran

Jakarta, Aktual.co —  Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo Rubianto Wiyogo meminta buku berjudul “Saatnya Aku Belajar Pacaran” karya Toge Aprilianto agar ditarik dari peredaran karena dinilai tidak mendidik.

“Buku itu harus ditarik, karena sudah bersifat amoral. Kalau dibiarkan dikhawatirkan akan merusak generasi muda,” ujar Giwo usai acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Jakarta, Kamis (5/2).

Buku “Saatnya Aku Belajar Pacaran” menuai kontroversi karena dianggap mengajarkan seks bebas pada generasi muda.

Dalam buku tersebut disebutkan kalau pacar mengajak berhubungan badan, maka wajar kalau diturutin jika sanggup dan tahu akibat dari perilaku tersebut.

Giwo meminta agar pengarang, penerbit, juga yang menyalurkan buku tersebut harus diberi sanksi tegas agar kejadian tersebut tidak lagi terulang.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) harus turun tangan dalam masalah ini. Harus diselesaikan secara tuntas, agar tidak terjadi presiden buruk pada dunia perbukuan,” ujar dia.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh juga meminta buku tersebut juga ditarik.

“KPAI meminta langkah cepat para pihak, khususnya penerbit dan penulis untuk menarik buku dari peredaran,” kata Niam.

Niam menilai buku tersebut bertentangan dengan komitmen revolusi mental yang hendak dibangun pemerintah kabinet kerja.

KPAI juga meminta pemerintah dan aparat kepolisian untuk mengambil langkah preventif mencegah peredaran secara luas dan penegakan hukum yang tegas.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Malaysia Lupa Sejarah

Medan, Aktual.co — Kerapnya aksi-aksi berbau penghinaan yang dilontarkan dari negara Malaysia kepada Indonesia menunjukkan bahwa tetangga jiran itu pelupa sejarah.
“Malaysia adalah negara pelupa, lupa akan sejarah,” tandas Wakil Ketua PW GP Ansor Sumut, Safrizal Elbatubara kepada Aktual.co di Medan, Kamis (5/1).
Malaysia, lanjut Safrizal lupa akan kontribusi besar yang telah disumbangkan oleh Indonesia sebagai tetangga dalam pembangunan di negaranya.
“Mereka lupa kontribusi Indonesia, misalnya dalam dunia pendidikan, dulu siapa yang bersumbangsih besar mendidik disana (Malaysia)? Indonesia mengirimkan tenaga didiknya, mereka lupa?,” tukasnya.
Soal keberadaan TKI di Malaysia, Safrizal menekankan, bahwa Malaysia juga mendapat keuntungan luar biasa dari keberadaan tenaga kerja itu. Sejumlah perusahaan di negara Jiran itu, menurut Safrizal disokong oleh tenaga kerja Indonesia.
“Jadi jangan lupa sejarah!!,” tandasnya.
Ditambahkannya, iklan salah satu perusahaan asal Malaysia yang dinilai berbau penghinaan terhadap TKI harus direspon keras oleh Indonesia. Salah satunya, adalah menghentikan pengiriman TKI.
“Moratorium pengiriman TKI, lalu mari kita lihat seberapa lama mereka bertahan tanpa tenaga kerja Indonesia,” imbuh Safrizal.

Artikel ini ditulis oleh:

Soal PMN, Komisi XI Prioritaskan UMKM

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad mengatakan sekitar 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN). Modal itu masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun 2015.
Hingga saat ini, Komisi XI masih mengkaji usulan beberapa BUMN yang akan menerima PMN. Kendati demikian, beberapa BUMN yang dianggap bergerak di sektor vital dipastikan akan mendapatkan suntikan modal PMN.
“Kita mungkin terlalu penakut untuk memberikan PMN agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” ucap Fadel, di gedung DPR, Senayan, Kamis (5/2).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, dari 35 BUMN yang diusulkan mendapat PMN, sekitar 10 diantaranya akan mendapat dana dari pemerintah. “Selebihnya kemungkinan kita tunda,” ujarnya.
Sementara, diluar 10 BUMN tersebut masih perlu dipelajari dan didalami kembali beberapa aspeknya.
Berdasarkan hasil konsultasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, BUMN yang akan menerima dana segar dari pemerintah hanya yang dinilai vital membawahi sektor masyarakat luas, khususnya UMKM.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Menhub Jonan Klaim Jokowi Setuju Cilamaya Dibangun Pakai Dana Swasta

Jakarta, Aktual.co —  Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengatakan bahwa pembangunan pelabuhan Cilamaya sudah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, pembangunan tersebut tidak menggunakan dana APBN melainkan dana swasta.

“Cilamaya itu harus dibangun, tapi uangnya uang swasta aja, gak usah pakai uang APBN,” kata Jonan di Kantornya, Jakarta, Kamis (5/2).

Menurutnya, dengan pembangunan pelabuhan Cilamaya ini, cost logistik yang selama ini dikeluhkan oleh para pelaku usaha akan mengalami penurunan. Mengingat selama ini peranan pelabuhan di Indonesia cukup besar dipegang oleh Tanjung Priok.

“Bukan dua pilihan, tapi memang pilihan biar cost logistiknya murah, Presiden setuju cilamaya dibangun tetapi tetap dengan uang swasta,” tambahnya.

Ia menerangkan, selama ini jika ada himbauan bahwa pembangunan Cilamaya untuk dikaji ulang, hal itu karena dianggap oleh Bappenas menggunakan dana APBN, saat ini telah disetujui jika pembangunan tersebut menggunakan dana swasta. Kendati demikian, sampai saat ini pihak swasta pun belum ada yang meminati.

“Karena kan harus ada persaingan, kalau cuma priok saja kan itu peranananya besar bagaimana ingin menurunkan cost,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Iklan Kontroversi, Malaysia Diminta Awasi Masyarakatnya

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPR Setya Novanto, menyesalkan tindakan yang mendiskreditkan masyarakat Indonesia terkait iklan sebuah perusahaan di Malaysia.
Pemerintah Malaysia seharusnya tegas dalam mengawasi masyarakatnya agar tidak melakukan tindakan yang justru dapat mempengaruhi hubungan baik Indonesia-Malaysia.
“Kita mohon, pemerintah Malaysia lebih menertibkan masyarakatnya (terkait iklan),” kata Setya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/2).
Dirinya mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia dalam menyikapi persoalan ini. Dia menilai, persoalan itu harus segera diselesaikan sebelum menimbulkan polemik yang lebih dalam.
“Jangan sampai menimbulkan konflik yang lebih mendalam,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Berita Lain