Medan, Aktual.co — Di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Apel asal Amerika Serikat dengan merek Grunny Smith yang telah dilarang peredarannya masih beredar bebas di pasaran.

Pantauan Aktual.co, salah satu kios yang menjual apel yang mengandung bakteri berbahaya bernama Listeria Monocytogenes itu yakni di kios buah di jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Pandan.

Pemilik kios yang namanya tak mau disebut mengaku, dirinya sudah mengetahui kabar terkait bahaya apel itu. Namun, dirinya mengaku masih menjualnya karena peminat apel itu masih cukup tinggi.

“Iya sudah tau (berbahaya-red). Tapi masih banyak yang nanyak (beli-red) bang,” ujar pemilik kios kepada Aktual.co, Kamis (5/2)

Ditanya mengapa tidak mengembalikan saja apel itu, sebab sudah ada pelarangan untuk diperdagangkan, pemilik kios mengaku distributor asal medan tempat ia memperoleh apel itu tidak mau lagi menerima apel itu.

“Gak mau dikembalikan,” katanya.

Sementara itu, Kadisperindag Sumut, Bidar Alamsyah yang dikonfirmasi Aktual.co terkait hal tersebut mengaku heran. Pasalnya, Bidar menyebutkan telah menyurati Disperindag Kabupaten dan Kota se Sumut untuk mengawasi peredaran apel itu.

“Ah apa iya? Kita sudah surati kabupaten kota agar apel itu ditarik,” ujar Bidar.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI terhitung mulai Senin (26/1) lalu, telah melarang masuknya Apel Granny Smith dan Gala dari Amerika Serikat masuk ke Indonesia.

Penghentian impor berawal dengan adanya peringatan Kementerian Pertanian Amerika Serikat terkait dugaan bahwa apel tersebut yang mengandung bakteri berbahaya bernama Listeria Monocytogenes.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Nama mantan Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan masuk dalam berkas tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap terdakwa pengusaha sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau, Gulat Medali Emas Manurung.
Menurut Jaksa, aksi pidana Gulat maupun Gubernur Riau, Annas Maamun bermula akibat  pemberian Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) Nomor 673/Menhut-II/2014 tertanggal 8 Agustus 2014 oleh Zulkifli Hasan kepada Annas saat perayaan HUT Riau 9 Agustus 2014. Ketika acara tersebut, Zulkifli memberikan mengajukan revisi jika terdapat daerah atau kawasan yang belum terakomodir dalam SK tersebut.
Selanjutnya, Zulkifli kedapatan melakukan pertemuan dengan Gubernur Riau, Annas Maamun dan Wakil Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rachman. Pada kesempatan pertemuan itu bahkan Zulkifli mengiyakan dengan tanda centang atas permintaan Annas
Bahkan dalam sadapan telpon Annas-Gulat lainnya, Annas mengaku berniat memberikan uang suap yang diminta Rp2,9 miliar akan diberikan sebagai operasional anggota Komisi IV DPR periode 2009-2014 sebanyak 64 orang dan Menhut saat itu Zulkifli Hasan. Hal tersebut bahkan diakui langsung Gulat.
“Keterangan-keterangan itu saling berkesesuaian dengan alat bukti, petunjuk (sadapan), dan keterangan terdakwa serta barang bukti sehingg memperkuat tentang kebenaran fakta hukum,” ujar Anggota JPU, Luki Dwi Nugroho, ketika membacakan tuntutan, di pengadilan Tipikor.
Pada persidangan ini,Gulat Medali Emas Manurung dengan pidana penjara 4 tahun 6 bulan dan denda Rp150 juta subsider enam bulan kurungan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi V DPR Sadarestuwati menilai Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) tidak melaksanakan pekerjaannya atau jalan ditempat, dalam pembangunan di pulau Madura selama lima tahun.
“Saya lihat BPWS ini jalan di tmpat, kalau jalan ya hanya untuk di pengmbangan SDM tetapi tugas inti BPWS yang sekian tahun lalu itu ‘stuck’,” ujar Sadarestuwati, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi V DPR, Kamis (5/2).
Diharapkan, BPWS yang baru bisa bekerja untuk menyelesaikan apa yang harus di tangani, termasuk ‘masterplan’ yang sudah dibuat dan dipaparkan di Komisi V pada tahun lalu. Selain itu, BPWS harus lebih fokus pada pembangunan sisi Madura yang paling dekat dan jelas terlihat ketika menyebrang jembatan suramadu.
Menurutnya, daripada dana yang dianggarkan hanya digunakan untuk pelatihan SDM, alangkah baiknya pekerjaan pembangunan yang belum dilakukan bisa dilaksanakan. Jika kesulitan dalam menerima persetujuan pemerintah daerah, maka secara intensif BPWS harus terus melakukan komunikasi dengan pemerintah di Madura.
“Saya rasa jika ini tercapai pasti orang Madura sudah lebih lunak dan pekerjaan ini bisa dilaksanakan.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, mengatakan jika komisi bidang hukum DPR masih perlu melakukan sejumlah pendalaman terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad.
Salah satu pendalaman adalah dengan memeriksa sejumlah saksi atau orang yang disebut namanya oleh Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (4/2) kemarin.
“Kita tidak bisa menerima bulat-bulat apa yang disampaikan mas Hasto, sehingga komisi III nanti memanggil pihak-pihak yang disebutkan oleh mas Hasto. Termasuk pak Abraham Samad agar semuanya bisa terkonfirmasi, baik itu keterangan langsung maupun berdasarkan alat bukti lainnya,” ucap Masinton, di gedung DPR, Senayan, Kamis (5/2).
Dia menambahkan, kemungkinan akan digelar kembali ikhwal kasus tersebut dengan mengundang para pihak terkait dalam waktu dekat.
“Minggu depan lah (temasuk Abraham Samad). Yang disebut dan tentunya itu bisa berbarengan nanti (dengan pihak lainnya),” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang