Jakarta, Aktual.co —Serangan 11 September 2001 dilakukan oleh Zionis sebagai upaya memulai perang terhadap Islam dan “kudeta” kekuasaan di Amerika Serikat, menurut seorang pakar dan jurnalis di Wisconsin. Agenda sesungguhnya dari serangan 9/11 adalah untuk “memeras” Arab Saudi dan Pakistan serta menggunakan seluruh sumber daya pemerintah AS untuk mendukung Israel, kata Dr Kevin Barrett, salah satu pendiri Aliansi Muslim-Yahudi-Kristen.

“Ini diatur oleh Zionis yang merupakan kekuatan utama di balik 9/11. Zionis ingin memastikan 9/11 bisa digunakan untuk mengancam Arab Saudi dan mencegahnya meninggalkan orbit imperial AS dan juga untuk mengancam Pakistan dan memaksa Pakistan untuk menyetujui invasi (tentara AS) di Afghanistan,” kata Barrett kepada Press TV, Selasa (17/2).

“Jadi pada dasarnya Arab Saudi dan Pakistan dikondisikan sebagai penjahat 9/11 untuk menciptakan situasi di mana pemerasan Zionis yang merebut kekuasaan di Amerika Serikat dengan kudeta 11 September 2001 untuk kemudian dapat menggunakan semua sumber daya pemerintah AS dan militernya guna mendukung ekspansi dan genosida Israel di Palestina dan untuk memulai perang terhadap Islam secara permanen atas nama Israel,” tambahnya.

Jakarta, Aktual.co —Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, menyatakan bahwa negaranya tidak berperang melawan Islam. Obama menepis anggapan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan kelompok militan yang semakin marak belakangan ini, terkait dengan ideologi agama Islam yang sebenarnya. “Kami tidak berperang melawan Islam. Kami berperang melawan mereka yang melecehkan Islam,” kata Obama dalam Konferensi Anti-Ekstremisme, di Washington D.C., dikutip dari CNN, Rabu (18/2).

Pada konferensi tersebut, Obama berharap dapat menyusun cara untuk melawan teror yang diluncurkan oleh berbagai kelompok militan di daratan Eropa, Kanada dan Australia yang gencar dalam beberapa bulan terakhir. “Para pemimpin Muslim harus berbuat lebih banyak untuk mendiskreditkan gagasan bahwa bangsa kita (Amerika Serikat) bertekad untuk menekan Islam,” kata Obama, mengacu pada tuduhan dari kelompok militan yang mengatasnamakan Islam, bahwa AS merupakan musuh utama Islam.

Obama mengatakan pemuda Muslim sangat rentan terhadap propaganda ekstrimis, yang dapat mendorong mereka untuk bergabung Negara Islam di Suriah atau melakukan serangan di dalam negeri. Obama mengkhawatirkan maraknya aksi militan yang mengatasnamakan Islam membuat masyarakat Muslim dikucilkan di AS dan diasosiasikan dengan sel radikal. “Saya tidak berdalih dengan label. Saya pikir kita semua mengakui bahwa ini adalah masalah tertentu yang memiliki akar dalam komunitas Muslim,” kata Obama dalam wawancara dengan CNN, pada Januari.

“Tapi saya pikir kita harus ingat bahwa mayoritas umat Islam menolak ideologi (ekstremisme) ini,” kata Obama melanjutkan. “Kami tahu cara terbaik untuk melindungi pemuda agar tidak jatuh ke dalam cengkeraman ekstremis adalah melalui dukungan dari keluarga, teman, guru, dan pemimpin agama,” ucap Obama. Obama juga menjelaskan bahwa terdapat penyebab lain tindakan ekstremisme, yaitu pemerintah otoriter yang melanggar hak asasi manusia, dan sering dipandang sebagai sumber ekstremisme di Timur Tengah.

“Kelompok-kelompok seperti al-Qaidah dan ISIS memanfaatkan kemarahan orang-orang yang merasa mengalami ketidakadilan dan korupsi, dan merasa tidak ada kesempatan memperbaiki kehidupan mereka. Dunia harus menawarkan sesuatu yang lebih baik kepada para pemuda,” kata Obama melanjutkan. Obama juga menyebutkan bahwa tidak semua serangan ekstremis diluncurkan atas nama Islam. Obama menyebut serangan teror terhadap sebuah kuil Sikh di Wisconsin pada tahun 2012, dan pada pusat komunitas Yahudi pada tahun lalu, dilakukan oleh warga kulit putih yang rasis.

Sementara, dilaporkan Reuters, beberapa pemimpin Muslim di AS juga telah mendorong upaya pemerintah untuk membina hubungan dengan komunitas mereka. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Jeh Johnson, telah mengunjungi komunitas Muslim di seluruh Amerika Serikat pada Juni lalu untuk mengimbau mereka terkait perilaku yang harus diperhatikan agar pemuda Muslim terhindar dari radikalisme.

Di Minneapolis, Jaksa Agung Andrew Luger meminta masyarakat untuk menyediakan layanan sosial yang memberdayakan pemuda Muslim dan menjauhkan mereka ekstremisme. “Upaya ini mengaburkan batas antara jangkauan di masyarakat dan tindak intelijen,” kata Jaylani Hussein, direktur eksekutif Dewan Hubungan Amerika-Islam di Minnesota, Selasa (17/2).

Gedung Putih mengklaim pihaknya secara konsisten menghindari penamaan ‘ekstremisme Islam’ sebagai pembahasan utama dalam Konferensi Anti-Ekstremisme. Seorang pejabat senior pemerintah menyatakan pertemuan tersebut tidak hanya membahas soal ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok militan ISIS di Irak dan Suriah.

“Ekstremisme berasal dari aksi teroris yang datang dalam segala macam bentuk,” kata pejabat yang tak diidentifikasi namanya tersebut. “Para pelaku serangan di Perancis dan Denmark adalah teroris, dan bukan penganut agama tertentu,” katanya melanjutkan.

Namun, penolakan menggunakan istilah ‘ekstremisme Islam’ menuai kritik dari pakar terorisme yang menganggap Gedung Putih seharusnya tidak “malu-malu” untuk menyebutkan ancaman radikal datang dari kelompok militan yang mengatasnamakan Islam. “Para teroris sendiri mengaku melakukan hal ini atas nama Islam, dan Gedung Putih terkesan tidak menyelesaikan masalah dengan apa adanya, kata analis CNN, Bobby Ghosh.

Jakarta, Aktual.co —Redaktur Senior Aktual, Satrio Arismunandar, melakukan liputan jurnalistik ke Irak sejak 20 Februari 2015. Selama sekitar dua minggu, ia dijadwalkan mengunjungi berbagai kota di negeri kaya minyak yang sering dilanda perang itu. Berikut ini adalah laporannya.“Jangan mudah percaya dengan laporan media massa Barat tentang konflik sektarian di Irak,” ujar Des Alwi, mantan staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Irak, yang telah satu setengah tahun bertugas di KBRI Baghdad, Januari 2015. Lulusan jurusan

Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia itu kini sudah ditugaskan ke pos diplomatik lain di Eropa.“Media Barat sering menulis soal konflik keras antara warga Sunni versus Syiah di Irak. Tetapi itu sebetulnya hanya di tataran politik. Dalam kehidupan sehari-hari, warga Syiah dan Sunni di Irak biasa tinggal berdampingan, bertetangga, dan rukun-rukun saja,” lanjut Des Alwi, yang selama bertugas di KBRI Baghdad tidak membawa istri dan anaknya, yang tetap tinggal di Indonesia.

Larangan membawa keluarga itu adalah aturan standar untuk semua staf KBRI Baghdad, sejak kantor KBRI dibuka kembali pada 2012. Kantor KBRI sempat dikosongkan ketika terjadi invasi militer Amerika Serikat ke Irak, yang berujung dengan jatuhnya pemerintahan Presiden Irak, Saddam Hussein pada 2003. Saat itu semua staf KBRI diungsikan karena pertimbangan keamanan.

Aktivitas KBRI Baghdad kini telah dihidupkan kembali dan dipimpin oleh Duta Besar Safzen Noerdin, yang pernah menjadi Komandan Korps Marinir TNI-AL. Penunjukan Safzen yang berlatar belakang militer mungkin tepat, karena Irak memang daerah rawan dan membutuhkan duta besar dengan kualifikasi khusus.

Kini kondisi keamanan di Irak dianggap sudah jauh lebih kondusif, meski letupan konflik –seperti ledakan-ledakan bom di tempat umum—terkadang masih terjadi. Maka Baghdad (Irak), bersama dengan Tripoli (Libya), Kabul (Afganistan), dan Sana’a (Yaman), oleh Kementerian Luar Negeri RI masih dikategorikan sebagai daerah penugasan yang berbahaya. Jadi, larangan bagi staf KBRI untuk membawa keluarga itu tetap diberlakukan.