Jakarta, Aktual.co — Calon Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengatakan akan mengedepankan komunikasi yang intensif antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka penegakan hukum apabila menjadi Kapolri nanti.
Menurut Badrodin, saat ini komunikasi antar KPK dan Polri masih kurang baik dalam penanganan suatu perkara. Selama ini, sambung dia, kedua lembaga penegak hukum ini  melakukan komunikasi bila ada persoalan antar kedua lembaga.
“Secara personal, pimpinan KPK dan Polri itu baik. Tapi komunikasi antar kedua lembaga selalu terbangun setelah ada kasus. Nah, kenapa tidak kalau sekarang dibangun sejak awal saja? Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kisruh berkepanjangan,” ujar Badrodin saat ditemui di rumah dinasnya yang berada di Jalan Panglima Polim III Nomor 7A, Kebayoran, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).
Mantan Kabaharkam Polri ini pun akan menjadikan komunikasi antar lembaga penegak hukum seperti Polri, KPK dan Kejaksaan bukan hanya pada level pimpinan saja. “Pola itu harus diubah, apalagi hubungan pada level pelaksana, artinya level penyidik, seolah ditanamkan bahwa penyidik di KPK ini yang yang menyidik dari Polri seolah-olah sasarannya selalu Polri, kan itu enggak boleh. Itu yang harus dibangun,” tegasnya.
Sehingga, lanjut dia, bila ada penyimpangan langsung dapat diperbaiki. “Jangan seolah-olah terus dibiarkan jadi akhirnya hubungan ini baik dipermukaan tapi di dalam ada kecurigaan,” tambahnya.
Lulusan terbaik Akpol tahun 1982 itu pun yakin  komunikasi itu dapat berimbas positif terhadap kerjasama antar-lembaga institusi penegak hukum. Menurutnya bila komunikasi dapat berjalan dengan baik maka penegakan hukum di Indonesia pun akan berjalan dengan baik.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memerintahkan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti yang juga calon Kapolri baru untuk mencopot Komjen Pol Budi Waseso sebagai Kabareskrim.
Para aktifis yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menilai Budi Waseso sebagai Kabareskrim yang dianggap berperan dalam upaya pelumpunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kepada Presiden kami mendesak agar memerintahkan pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Kapolri untuk melakukan pembenahan besar-besaran di tubuh kepolisian. Terutama dengan mencopot dan menonaktifkan Komjen Pol Budi Waseso,” kata Alghifari Aqsa dari LBH Jakarta saat membacakan pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/2).
Selain mendesak pencopotan Budi Waseso, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi juga mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengambil tindakan jelas dan terang benderang menghentikan semua proses kriminalisasi yang terus menerus terjadi terhadap KPK.
Selain itu, dalam mengajukan nama Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru harus dititikberatkan pada penilaian terhadap aspek-aspek integritas dan bebas korupsi dengan melibatkan KPK dan PPATK.
“Kami juga mendorong plt pimpinan KPK agar melakukan deklarasi integritas dan deklarasi bebas konflik kepentingan terutama dalam kapasitasnya sebelum menjabat plt pimpinan KPK baik potensi kepentingan terkait afiliasi politik, pekerjaan, bisnis, keluarga dan sebagainya,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —Hukuman mati terhadap narapidana kasus narkoba di Indonesia bisa melemahkan upaya melindungi warga Indonesia dari ancaman hukuman serupa di luar negeri.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal lembaga HAM Amnesty International Salil Shetty, dalam surat terbuka yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo, Kamis, (19/2).
Tutur dia, Amnesty Internasional tahu bahwa di April 2014 Pemerintah Indonesia membayar sejumlah ganti rugi finansial untuk mencegah hukuman mati terhadap terhadap seorang pekerja Indonesia di Arab Saudi yang dituduh membunuh majikannya. Sedangkan di kasus itu si pekerja mungkin melakukan pembunuhan karena membela diri. 
Kementerian Luar Negeri Indonesia, kata dia, baru-baru ini juga mengumumkan tengah berusaha mencegah eksekusi setidaknya 229 warga Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. Untuk kejahatan seperti pembunuhan dan narkotika. 
Amnesty Internasional, kata dia, menghargai upaya Pemerintah Indonesia untuk mendapat grasi bagi warganya yang tengah terancam menghadapi eksekusi di luar negeri. 
Oleh karena itu, Shetty menilai Pemerintah Indonesia seperti menerapkan standar ganda dengan rencana melakukan hukuman mati terhadap narapidana narkoba. 
Sedari itu, ujar dia dalam suratnya, Amnesty International menyampaikan beberapa desakan ke Pemerintah Indonesia.
Pertama, agar segera menghentikan rencana mengeksekusi 11 orang, dan mengevaluasi semua kasus dengan pandangan untuk mengubah hukuman mati menjadi hukuman pemenjaraan;
Kedua, menetapkan moratorium eksekusi, dengan pandangan untuk menghapuskan hukuman mati, sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB;
Ketiga, merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan semua pasal-pasal yang relevan dalam perundang-undangan di Indonesia yang memiliki ketentuan hukuman mati untuk menghapus semua ketentuan tersebut.
“Kami berhadap Anda (Presiden Jokowi) akan mempertimbangan rekomendasi-rekomendasi ini,” ujar Shetty mengakhiri suratnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengaku tak pernah diberi tahu oleh Presiden Joko Widodo terkait dirinya yang ditunjuk sebagai calon Kapolri baru menggantikan posisi calon Kapolri sebelumnya yakni Komjen Pol Budi Gunawan. Bahkan, ia mengetahui  menjadi calon Kapolri dari pemberitaan di media.
Saat pengumuman oleh Jokowi pada Rabu (18/2), Badrodin sedang berada di perjalanan dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Gatot Nurmantyo yang merupakan teman seangkatan di Akademi Militer tahun 1982 untuk bersantap siang bersama.
Dalam perjalanan tersebut, sekitar pukul 13.00 WIB ia dihubungi melalui sambungan telepon oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dalam pembicaraan di sambungan telepon tersebut, menurutnya tidak ada sama sekali menyangkut tentang pencalonan Kapolri.
Jenderal bintang tiga itu hanya diminta  untuk mengkondisikan dan mengendalikan situasi di internal Polri dengan sebaik-baiknya karena presiden mau menggelar jumpa pers.
“Baru saat bertemu dengan KSAD, saya baru tahu dicalonkan menjadi Kapolri, mendengar itu saya sangat bersyukur. Namanya hidup harus bersyukur dan sabar. Itu kuncinnya, bila seperti itu hidup akan tenang bila ada cobaan besabar dan bila mendapat rezeki bersyukur,” ujar Badrodin saat ditemui di rumah dinasnya yang berada di Jalan Panglima Polim III Nomor 7A, Kebayoran, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).
Mantan Kabaharkam Polri itu mengungkapkan sebelum Jokowi mencalonkan Badrodin, terlebih dahulu Dewan Kebijakan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri membahas tentang nama-nama yang akan diberikan kepada Jokowi, pada Jumat (13/2) pekan lalu.
Saat itu sejumlah perwira tinggi Polri yang tergabung dalam Wanjakti memutuskan enam nama yang bersedia untuk diajukan menjadi Calon Kapolri termasuk di dalamnya nama Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti.
“Saat itu ada bintang tiga dan bintang dua eselon I. Kemudian ditanya satu-satu dan ada yang bersedia,” kata Badrodin.
Badrodin dari hasil Wanjakti ada empat orang bintang tiga termasuk di luar struktur (Polri) minus Budi Gunawan dan ada dua orang bintang dua eselon I, keenam nama tersebut pun langsung diserahkan kepada presiden.
Dijelaskan Badrodin, saat keenam nama diserahkan, mantan Kapolda Jatim itu juga tidak pernah berpikir namanya lah yang akan dipilih oleh Jokowi. Namun dalam kesepakatan di Wanjakti, para perwira tinggi telah bersepakat akan mendukung siapa pun yang dicalonkan presiden.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby