Jakarta, Aktual.co — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menangkap dua kapal perikanan asing asal Thailand di perairan teritorial Laut Natuna, Kepulauan Riau. Penangkapan dilakukan atas KM.Sudita 27 dan KM. Jala Komira 807 pada 16 Februari 2015 lalu, sekitar pukul 08.00 WIB. Penangkapan dilakukan karena kapal tersebut tidak mengantongi surat izin penangkapan ikan (SIPI).

Adapun jumlah anak buah kapal dari kedua kapal tersebut yaitu 33 warga negara Thailand, dengan rincian 11 orang berada di KM.Sudita 27 dan 23 orang diangkut oleh KM. Jala Komira 807.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Asep Burhanudin mengatakan penangkapan kapal-kapal Thailand tersebut dilakukan oleh kapal pengawas Hiu Macan Tutul 002 saat melakukan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Natuna.

“Kapal-kapal tersebut dikawal menuju ke Stasiun PSDKP Pontianak, Kalimantan Barat, untuk proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan,” ujar Asep melalui keterangan resminya, Rabu (18/2).

Lebih lanjut dikatakan dia, kedua kapal Thailand tersebut diduga melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 93 ayat (1), Pasal 9 jo Pasal 85, Pasal 42 ayat (3) jo Pasal 98, dan Pasal 35 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 20 milyar.

Sebagaimana hasil pengawasan yang dilakukan oleh KKP, kapal pengawas KKP telah memeriksa 175 kapal perikanan pada awal 2015. Dari jumlah tersebut berhasil ditangkap 19 kapal ikan pelaku illegal fishing, yang terdiri dari sepuluh kapal perikanan asing dan sembilan kapal perikanan Indonesia. Asep juga mengatakan penangkapan kapal asing ilegal tersebut merupakan upaya untuk menjaga sumber daya laut dan ikan Indonesia.

“Apabila hal ini tidak dilakukan, maka lautan Indonesia akan dipenuhi oleh kapal-kapal pencuri ikan asing yang tentunya akan sangat berdampak terhadap kelestarian sumber daya ikan dan keberlanjutan mata pencaharian nelayan Indonesia,” pungkasnya..

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kunci kedaulatan pangan nasional ialah tumbuhnya kesejahteraan petani, kira-kira seperti itu indikator yang kerap diutarakan sejumlah pakar pertanian baik dari kalangan akademis maupun jajaran abdi negara belakangan ini.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menganggap, permasalahan yang kerap dihadapi petani antara lain pengelolaan pascapanen yang rendah, sempitnya kepemilikan lahan, infrastruktur yang kurang mendukung, hingga rendahnya tingkat pendidikan.
Koordinator Perencana Utama Bappenas bidang Ketahanan Pangan Budi Santosa menuturkan, cara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani ialah dengan memberikan akses pendidikan dan kesehatan gratis.
“Kita mengetahui penghasilan petani tidak banyak, dan dari pemasukannya tersebut banyak teralokasi pada urusan pendidikan dan kesehatan. Akan lebih bijak jika pemerintah bisa mengeluarkan subsidi bagi mereka,” ujarnya.
Caranya dengan melakukan sejumlah pendekatan dengan target menaikkan kesejahteraan petani, baik pembebasan lahan atau memberi bibit gratis, ujarnya mencontohkan.
Selama ini sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yaitu sekitar 14-15 persen.
Untuk sektor perkebunan dan peternakan sekitar dua persen, perikanan tiga persen, kehutanan satu persen, dan tanaman bahan makanan 7,5 persen.
Selain itu, katanya, upaya lain yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan pangan ialah dengan memperluas atau memperbaiki kualitas lahan pertanian.
Sependapat dengan hal tersebut, pengamat ekonomi HS Dillon mengatakan kedaulatan pangan bisa diwujudkan dengan memperluas areal pertanian dan meningkatkan produktivitas tanaman.
“Produktivitas dapat dilakukan dengan menambah infrastruktur pendukung pertanian, antara lain irigasi, meningkatkan sarana produksi, seperti pupuk serta alat atau mesin pertanian,” kata Dillon di Jakarta.
Ia mengatakan bahwa sektor pertanian Indonesia juga membutuhkan dukungan dalam proses pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian lokal.
“Pemerintah perlu mengatur tata niaga produk pertanian, termasuk memperketat arus impor untuk menjaga harga produk pertanian lokal,” kata mantan Utusan Khusus Presiden RI untuk Penanggulangan Kemiskinan itu.
Sementara itu, walaupun terdapat kesamaan dalam memandang puncak dari sebuah kedaulatan pangan, namun kalangan akademis memiliki perbedaan dalam melihat permasalahan yang dialami kaum tani di Indonesia.
Pengamat pertanian Dwi Andreas Santosa mengatakan petani akan menjadi kunci kedaulatan pangan apabila mereka berperan aktif dalam mengembangkan pertanian, sekaligus didukung dengan sikap pemerintah melalui implementasi kebijakan di lapangan.
“Kuncinya ialah bukan dengan menempatkan petani sebagai objek kebijakan, tapi menempatkan mereka sebagai subjek,” kata Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Bogor itu.
Dia mencontohkan, petani bersama dengan peneliti atau pakar pertanian bisa memberikan penyuluhan kepada petani yang lebih muda agar terjadi tukar-menukar pengalaman atau transfer teknologi.
Andreas menganggap saat ini telah muncul kesadaran dari para petani terhadap peran mereka dalam pelaksanaan program pertanian yang dicanangkan Presiden Joko Widodo itu.
“Banyak petani yang bilang ke saya bahwa mereka mau kembali mengolah lahan, asalkan pemerintah mau melindungi harga jualnya di pasaran. Nah, yang terakhir disebut itu yang penting,” ujarnya lugas.
Selanjutnya, yang juga perlu diperhatikan ialah meningkatkan kesejahteraan petani agar muncul gairah untuk turut membangun kedaulatan pangan.
Sebaiknya, subsidi pupuk dan beras miskin (Raskin) diberikan dalam bentuk uang tunai, sehingga petani bisa mengelolanya untuk kepentingan program kedaulatan pangan.
“Subsidi itu sebaiknya diberikan ke petani secara tunai, agar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pangan,” kata pria yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia itu.
Defisit Pangan Terkait dengan luas lahan pertanian, jika pemerintah tidak mampu mengendalikan alih fungsi atau melakukan ekstensifikasi lahan maka produksi padi secara nasional diprediksi mengalami defisit pada 2025.
Sekretaris Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) Adang Saf Ahmad mengatakan saat ini alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian mencapai 100 ribu hektare per tahun.
“Pada 2017 produksi padi akan menurun dan 2025 akan defisit kebutuhan padi akibat alih fungsi lahan dan tak ada pembangunan sawah baru,” katanya.
Dia mengungkapkan, pada 2013 antara peningkatan produksi padi dan kenaikan kebutuhan konsumsi sudah sebanding dan pada 2017 akan terjadi penurunan laju produksi sementara konsumsi meningkat.
Pada 2015, tambahnya, produksi padi secara nasional diperkirakan mencapai 70,61 juta ton gabah kering giling (GKG), namun demikian tingkat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian masih cukup tinggi.
Sementara itu, lanjutnya, sawah irigasi yang ada saat ini mencapai 7,1 juta hektare dengan kondisi 54 persen bagus sedangkan 46 persen kurang bagus.
“Untuk memproteksi produksi padi harus ada pembangunan sawah irigasi yang baru selain itu jaringan pengairan yang saat ini kondisinya masih baik juga perlu rehabilitasi,” katanya.
Menurut dia, tanpa ada proteksi terhadap produksi padi nasional maka pada 2017 akan mengalami penurunan hingga menjadi 66,02 juta ton GKG.
Sementara itu, tambahnya, jika kondisi tersebut terus berlanjut maka pada 2025 produksi padi nasional hanya sekitar 58,63 juta ton GKG sedangkan kebutuhan masih sebanyak 70,7 juta ton GKG atau terjadi defisit sekitar 12,1 juta ton.
Upaya Perbaikan Sejumlah tindakan pencegahan maupun upaya perbaikan telah dilakukan pemerintah untuk mendukung “kunci” tersebut agar mampu membuahkan kedaulatan pangan.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mengembangkan beberapa produk dalam bentuk varietas unggul padi dan inovasi alat mesin pertanian (Alsintan) untuk mendukung pencapaian swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang.
“Untuk varietas unggulan yang saat ini sedang kami kembangkan adalah jenis-jenis padi yang mampu menghadapi dinamika iklim seperti varietas inpari-30,” ujar Kepala Balitbang Pertanian Haryono.
Inpari-30, menurutnya, merupakan salah satu varietas unggulan padi yang sedang menjadi tren dan diandalkan sebagai “problem solving” perubahan iklim karena varietas tersebut memiliki ketahanan hingga 14 hari dalam rendaman air.
Selain Inpari-30, Balitbang Pertanian juga telah menghasilkan beberapa varietas yang menjadi favorit para petani seperti padi jenis Ciherang, IR-64, dan Makongga.
“Ciherang selama 10 tahun terahir ini menempati peringkat pertama dengan persentase 40 persen diantara jenis padi lain yang ditanam. Jenis padi ini ditanam di lahan seluas 14 juta hektare per tahunnya,” tutur Haryono.
Sedangkan untuk alsintan, Balitbang Pertanian berhasil mengembangkan sejumlah alat dan mesin yang sesuai dengan karakter lahan Indonesia seperti traktor kura-kura, traktor amfibi, dan jarwo transplanter.
Dengan seluruh inovasi dan teknologi yang telah dikembangkan, serta perkiraan iklim yang mendukung, Haryono yakin target produksi padi sebanyak 75 juta ton GBK dalam tahun ini akan tercapai.
Kembali pada Andreas, ia mengatakan perlu dibentuk Desa Mandiri Benih (DMB) pada tiap wilayah pertanian di Indonesia yang mampu mencegah kerugian petani ketika terjadi gagal panen.
“Tidak ada benih yang benar-benar unggul, beda lokasi akan beda hasilnya. Melalui DMB diharapkan petani lokal bisa mengonservasi benih sesuai kebutuhan,” kata guru besar Fakultas Pertanian IPB Bogor itu di Jakarta, Rabu (18/2).
Ia mengemukakan saat ini 78 persen benih tanaman hortikultura dan hampir 100 persen benih tanaman pangan telah dikuasai korporasi, sehingga kapasitas petani dalam menghasilkan benih semakin tergerus.
“Kapasitas mereka dalam menjaga keanekaragaman hayati pertanian semakin tergerus, semakin tidak berdaya. Ketergantungan mereka jadi tinggi,” katanya.
Untuk itu, Andreas menekankan bahwa diperlukan upaya keras dalam mewujudkan salah satu agenda program kedaulatan pangan nasional tersebut.
Dengan begitu petani mampu mandiri dalam mengelola dan memproduksi benih hingga melakukan pemuliaan tanaman, katanya menambahkan.
“Dalam konsep keilmuan langkah seperti itulah yang betul. Tidak ada benih Superman, satu jenis bisa bagus di semua tempat. Itu mustahil di alam,” katanya menegaskan.
Untuk itu pemerintah dan pihak terkait harus mengembangkan aspek lokalitas tersebut, sehingga menjadi konsep utama Desa Mandiri Benih.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Wacana pemerintah untuk menghentikan penempatan pembantu rumah tangga (PRT) di luar negeri dinilai kontraproduktif. Pasalnya, hal tersebut menghambat upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah-daerah, utamanya di pedesaan.

Sebelumnya, karena alasan harga diri dan martabat bangsa, Presiden RI Joko Widodo menyatakan akan menutup pengiriman TKI. “Saya memberikan target kepada Menteri Tenaga Kerja untuk membuatkan roadmap yang jelas, dan kapan kita stop yang namanya pengiriman PRT. Kita harus punya harga diri dan martabat,” kata Jokowi.

Berkenaan dengan hal itu, Ketua Satuan Tugas TKI Kadin Indonesia, Nofel Saleh Hilabi mengatakan pemerintah seharusnya tidak melupakan dampak positif penempatan TKI ke luar negeri. Diantara kebaikan tersebut adalah pembangunan dan modal segar yang masuk ke desa-desa dari TKI PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga) yang selama ini dinafikan eksistensinya oleh negara.

“Uang gaji yang mereka peroleh digunakan untuk modal kerja, berwirausaha dan pendidikan keluarganya yang kesemuanya ini bermuara pada perbaikan taraf hidup dan kualitas kesejahteraan,” uja Nofel dalam keterangan resminya, Rabu (18/2).

Lebih lanjut dikatakan Nofel, PLRT adalah pekerjaan mulia yang bisa jadi pilihan bagi peminatnya. Rakyat sudah mulai banyak belajar dan pintar menentukan jalan hidup demi memuliakan kehidupan dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi keluarganya. ”Biarkanlah mereka membuat pilihan dalam menentukan dan mendapatkan penghasilannya sendiri, dan Negara harus hadir dimanapun mereka berada,”kata Nofel.

Di sisi lain, kata dia, pemerintah juga harus menjamin tidak ada lagi penempatan TKI non-prosedural atau illegal. Karena hal tersebut yang sebenarnya merupakan salah satu sumber masalah.

Menurutnya, selama ini penempatan TKI non-prosedural bahkan tak jarang dijadikan lahan berbagai oknum pemerintah. Baik ketika keberangkatannya maupun ketika ada permasalahan setelah TKI bekerja. “Pemerintah tidak perlu melakukan moratorium, sejauh penempatan TKI itu secara legal dan melalui PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) yang kompeten dan profesional,” ungkapnya.

Saat ini, sambung dia, rakyat menunggu dari Pemerintah untuk suatu kebijakan, program dan langkah cepat, tepat dan terukur yang dapat dilakukan jika memang pemerintah akan menutup seluruhnya penempatan TKI ke luar negeri.

“Rakyat menunggu program dan kebijakan aspiratif yang dapat dinikmati dan langsung menghasilkan untuk memenuhi kebutuhannya, terutama untuk para TKI dan keluarganya. Bukan sebatas program yang berupa wacana dan dalam jangka pendek 3-4 tahun ke depan, namun juga berkesinambungan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh: