Jakarta, Aktual.co — Pernyataan Panglima TNI Moeldoko yang akan mengerahkan pasukan jika konflik KPK-Polri memasuki level high intensity, mendapat tanggapan dari politisi di Senayan.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin berpendapat pernyataan itu terlalu dini. Sebab, konflik itu dipastikan tidak sampai pada taraf benturan fisik.
“Konflik KPK-Polri diyakini tidak akan meningkat sampai terjadi konflik sosial atau benturan fisik,” ucap Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (19/2).
Dikatakan Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu, berdasarkan UU No.7 tahun 2012 pasal 1 tentang penanganan konflik sosial menyatakan bahwa konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas, yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
“Saya meyakini konflik KPK vs Polri bukan konflik horizontal dan jauh dari kemungkinan benturan fisik, serta melibatkan kelompok masyarakat,” ujarnya.
Oleh karena itu, keputusan menurunkan pasukan TNI justru akan kontraproduktif dan hanya akan menambah kegaduhan politik, bahkan akan menciptakan kemungkinan terjadinya konflik aparat bersenjata dengan aparat bersenjata. Selain itu, pengerahan pasukan dalam konflik sosial tetap harus di bawah koordinasi Polri (sesuai dengan pasal 41 ayat 1, Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial).
“Jika TNI di bawah koordinasi Polri, maka KPK akan berhadapan dengan Polri dan TNI. Konflik KPK-Polri sebaiknya kita serahkan kepada Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintah. Biarkan Presiden mengambil keputusan secara komprehensif,” tandas Mayjen TNI Purnawirawan itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —  Indonesia Corruption Watch menilai langkah Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai kepala Polri dan memberhentikan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai hal yang melegakan tetapi belum menggembirakan.

“ICW menilai meski lamban, langkah Presiden tersebut merupakan langkah kompromi untuk menjawab polemik yang terjadi. Meskipun melegakan namun belum cukup menggembirakan,” kata Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (19/2).

Ade mengatakan langkah tersebut bisa dianggap sebagai berita yang menggembirakan karena Presiden akhirnya mau menarik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri sesuai dengan aspirasi rakyat.

Setidaknya, langkah tersebut menunjukkan Presiden mau mendengarkan keinginan publik agar institusi Polri tidak dipimpin oleh orang atau figur yang dinilai bermasalah.

“Namun, keputusan Presiden juga belum cukup menggembirakan karena tidak memberikan ketegasan terhadap kelanjutan proses kriminalisasi yang terjadi terhadap pimpinan, penyidik, maupun pegawai KPK,” katanya.

Ade menilai seluruh pimpinan dan juru bicara KPK yang dilaporkan ke kepolisian dengan sejumlah kasus, sebagai hal yang mengada-ada.

Apalagi, katanya, 21 penyidik KPK asal kepolisian juga mulai diancam dikriminalisasi karena dianggap memiliki senjata ilegal.

“Pada sisi lain muncul asumsi keputusan Presiden tentang penunjukan pelaksana tugas pimpinan KPK merupakan bentuk legalisasi terhadap upaya kriminalisasi yang dialami oleh dua pimpinan KPK, yaitu Bambang Widjojanto dan Abraham Samad,” katanya.

Ade mengatakan seharusnya Presiden memerintahkan Polri untuk menghentikan proses kriminalisasi terhadap pimpinan, pegawai, dan penyidik KPK.

Selain itu, Ade mengatakan Presiden dapat membentuk tim independen untuk menilai secara objektif, apakah proses kriminalisasi terhadap pimpinan KPK itu dinilai wajar atau tidak.

“Jika poses hukum yang dilakukan tidak wajar, sebaiknya segera hentikan proses penyidikan. Langkah ini telah dilakukan oleh Presiden SBY dengan membentuk Tim Delapan ketika muncul konflik Cicak vs Buaya jilid I,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid