9 Mei 2026
Beranda blog Halaman 38887

Jaya Ancol Teken MoU Akhiri Pengelolaan “Sea World”

Jakarta, Aktual.co — PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) dan PT Sea World Indonesia (dahulu bernama PT Laras Tropika Nusantara) telah menandatangani akta pengakhiran perjanjian kerja sama atas pengelolaan wahana “Sea World”.

Dalam akta tersebut ditegaskan pengakhiran perjanjian serta pengalihan dan penyerahan tanah, bangunan fasilitas penunjang beserta hak pengelolaan atas “Sea World”.

“Penandatanganan akta pengalihan dan penyerahan hak dilakukan pada tanggal 13 Februari 2015,” papar Direktur Utama Pembangunan Jaya Ancol Tbk Gatot Setyowaluyo dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Rabu (18/2).

Pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Rabu (18/2) harga saham perseroan yang memiliki kode perdagangan PJAA itu tidak bergerak nlainya atau stagnan di posisi Rp2.650 per lembar saham.

Sebelumnya, dalam perjanjian yang dibuat tahun 1992, Sea World Indonesia mengelola wahana itu hingga Juni 2014. Akan tetapi, Sea World Indonesia dianggap tidak mematuhi perjanjian dan tetap beroperasi secara komersial.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Di Yaman, Kedutaan Indonesia tetap Buka

Jakarta, Aktual.co — Melihat ketegangan politik di Yaman setelah kelompok militan Syiah al-Houthi melakukan kudeta, Kementerian Luar Negeri Indonesia akan memulangkan warga negara Indonesia yang berada di sana, seperti yang dikutip CNN. “Pada Senin (16/2) kemarin, kami telah melakukan rapat dengan Menlu.

Dengan mempertimbangkan laporan terakhir KBRI di Sanaa, akhirnya kami menunjuk Dubes Gatot (Abdullah Mansyur) sebagai ketua satgas persiapkan contingency plan evakuasi WNI di Yaman,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Christiawan Nasir, dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (18/2).

Menurut penuturan Gatot, kehidupan sehari-hari di Yaman sebenarnya cukup aman, tapi sulit diprediksi. “Sebetulnya kondisi kehidupan sehari-hari normal. Warung buka, taksi ada, BBM normal, airport buka, tapi secara politik sangat rawan. Dalam situasi tidak kondusif dan arah politik sukar diprediksi, pemerintah memutuskan memulai ambil langkah evakuasi WNI,” paparnya.

Gatot mengatakan, pengumuman rencana pemulangan ini sebenarnya sudah terpampang di situs resmi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sanaa. “Dari sekarang, WNI di Yaman yang merasa tidak aman dan lingkungan sekitarnya tidak nyaman sudah bisa segera daftar ke KBRI,” ucap Gatot.

Merujuk pada data Kemlu, ada sekitar empat ribu WNI di Yaman yang tersebar di berbagai daerah. Di daerah ibu kota Sanaa sendiri hanya ada sekitar 100 WNI. “Konsentrasi terbesar itu sebenarnya ada di luar Sanaa. Di Tarim, 10 jam Sanaa, itu ada 1.196 WNI. Di Al Mukalla, 9 jam dari Sanaa, itu ada 400-an WNI,” papar Gatot.

Persebaran ini, menurut Gatot, adalah tantangan dalam melakukan proses evakuasi. Pasalnya, warga yang berdomisili jauh dari pusat Kota Sanaa merasa tidak perlu pulang karena daerahnya aman. Tantangan lain datang dari 2.226 siswa yang menuntut ilmu di Yaman. “Sekarang sedang musim ujian. Pemerintah juga memang hanya menyediakan akomodasi ke Indonesia, tidak untuk kembali lagi ke Yaman,” ungkap Gatot.

Selain itu, pemerintah juga kesulitan menjangkau tenaga kerja Indonesia di Yaman yang mencapai jumlah 1.488 orang. “Ini juga merupakan tantangan tersendiri karena mereka ada di rumah majikan. Ada 2.226 mahasiswa itu tidak terlalu sulit. Kalau TKI itu banyak yang tidak mengerti internet, tidak baca koran, majikan acuh,” tutur Gatot. Untuk sementara waktu, pemerintah telah menyiapkan tiga bentuk pos untuk berkumpulnya WNI.

“Ada Wisma Duta, kantor Kedubes, dan sekretariat PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia). Untuk daerah jauh, dipusatkan di sentra sekretariat PPI, bisa juga di rumah WNI senior seperti pekerja minyak,” kata Gatot. Sementara itu, Kemlu sendiri kini tengah menggodok jalur evakuasi yang efektif. Secara garis besar, Kemlu memikirkan seluruh alternatif jalur, yaitu darat, laut, dan udara.

“Namun, yang paling ideal memang jalur udara dari Sanaa ke Jakarta dengan block seat booking seperti yang dilakukan WNI di Suriah yang sampai sekarang sudah hampir 12 ribu orang dievakuasi sejak 2012,” kata Gatot. Untuk evakuasi tahap pertama, Kemlu memperkirakan akan memberangkatkan sekitar 500 orang dengan prioritas perempuan, warga lanjut usia, dan anak-anak.

Mekanisme jalur udara sendiri akan mengadopsi sistem yang sudah dilakukan dalam mengevakuasi WNI di Suriah. “Kami sudah kantongi 700 alamat dan telepon. Kami akan jemput ke alamat yang ada, antar ke bandara. Setelah sampai di bandara nanti kami akan bekerja sama dengan BNP2TKI, kemdikbud, Kemenag, dan Kemensos,” papar Gatot. Ketika ditanya mengenai tenggat waktu proses evakuasi, Gatot hanya menjawab, “As soon as possible. Secepatnya.”

KBRI tetap Buka
Pemberontak Syiah al-Houthi kian kuat dengan menguasai pemerintahan, sementara Presiden Abdu Rabu Mansour Hadi mengundurkan diri, membuat negara itu kini tanpa pemimpin yang sah. Melihat keadaan ini, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis sudah menutup kantor kedutaan besar mereka di Yaman.

Ketika ditanyakan apakah Indonesia akan menutup KBRI di Sanaa jika pemerintah Yaman tak kunjung dapat merebut kembali pemerintahan dari tangan pemberontak al-Houthi, Tata menjawab, “KBRI akan tetap dibuka. KBRI di Yaman hanya untuk memberikan dukungan kepada WNI, tidak mencampuri politik Yaman.

KBRI Yaman masih dibutuhkan, terutama saat proses evakuasi.” Di akhir pembicaraan, Tata berkata, “Kami hanya berharap siapapun yang berkuasa untuk mementingkan keamanan warga, terutama WNI yang ada di sana.”

Polisi Malaysia Divonis Mati Ancam Bongkar Skandal Politisi

Jakarta, Aktual.co —Seorang komandan polisi Malaysia yang divonis hukuman mati di Kuala Lumpur akhirnya buka mulut dari pusat penahanan di Villawood, Sydney, Australia terkait kasus yang menimpanya. Polisi bernama Sirul Azhar Umar itu mengatakan, ia diperintahkan untuk membunuh seorang sosialita Mongolia di tengah berkembangnya tuduhan korupsi yang melibatkan politisi tingkat tinggi di Malaysia.

Sirul mengatakan, ia bertindak berdasarkan perintah saat dirinya dua kali menembak mati penerjemah glamor berusia 28 tahun Altantuya Shaariibuu tepat di kepalanya ketika gadis itu memohon agar dibolehkan tetap hidup demi anak dalam kandungnya. Polisi itu lalu membungkus jenazah perempuan itu dengan bahan peledak militer dan meledakkannya. “Saya berada di bawah perintah.

Orang penting yang punya motif masih bebas,” kata Sirul, mantan pengawal Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, kepada portal berita Malaysiakini melalui telepon, seperti yang dilansir CNN Indonesia. “Bukannya saya tidak mencintai polisi atau negara, tetapi saya bertindak berdasarkan perintah,” katanya.

Sirul mengatakan kepada Malaysiakini, ia sedang bernegosiasi untuk memberikan wawancara lengkap dengan sejumlah stasiun televisi Australia di mana ia sedang mempertimbangkan untuk mengungkapkan mengapa ia dan rekannya, polisi Azilah Hadri, membunuh Shaariibuu di hutan di pinggiran Kuala Lumpur. “Saya belum memutuskan (apakah) akan melakukan wawancara itu,” katanya.

Tuduhan telah berkembang selama delapan tahun bahwa Shaariibuu dibunuh demi membuatnya bungkam terkait korupsi sejumlah pejabat tinggi Malaysia dalam pembelian dua kapal selam Scorpene buatan Perancis dan Spanyol yang bernilai 2 miliar dollar AS. Pembelian itu terjadi ketika Najib menjadi menteri pertahanan.

Berasal Dari Kalangan Sipil, Jokowi Akan Sulit Tekan Rakyat

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo yang merupakan presiden dari kalangan sipil tak bisa dengan mudah melakukan tindakan penekanan terhadap rakyat, terkait Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2015 tentang konflik sosial.
“Presiden dari kalangan militer pun (SBY) tidak berani segagah itu menggunakan metode represing kepada rakyat menggunakan kekuatan militer,” kata Pengamat Politik Budi Setiono kepada Aktual.co, Rabu (18/2).
Menurutnya, akan banyak resistensi dari masyarakat, termasuk kalangan militer yang tak puas dengan kepemimpinan sipil, jika Jokowi melakukan tekanan melalui PP tentang konflik sosial tersebut.
Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2015 tentang konflik sosial yang diteken Presiden Jokowi dinilai akan menghantam balik presiden sendiri.
“Jokowi harus berhati-hati dalam mengeluarkan setiap keputusan atau regulasi untuk membuat hambatan aspirasi masyarakat,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Demokrasi dan Nomokrasi (Bagian 2)

Tantangan Globalisasi
Memasuki awal milenium baru  terjadi berbagai perubahan yang cepat, dinamis, dan mendasar dalam tata pergaulan dan kehidupan antarbangsa.  Dunia memasuki suatu era globalisasi yang membawa fenomena baru dalam kehidupan sosial ekonomi, politik dan budaya.

”Globalisasi”, seperti ditulis oleh Anthony Giddens (1990), ”adalah intersifikasi relasi-relasi sosial mendunia yang menghubungkan lokalitas yang berjauhan sedemikian rupa sehingga peristiwa-peristiwa lokal dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di seberang jauh dan begitupun sebaliknya” (Globalization is the intensivication of world-wide social relations Which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa).

Difasilitasi oleh revolusi di bidang telekomunikasi, transportasi dan turisme (Tripple-T), globalisasi  merobohkan konsepsi  ”ruang” dan  ”waktu” konvensional yang mengarah pada restrukturisasi  tata kelola kehidupan secara mendalam, nyaris pada setiap aspek kehidupan. Berhembus dari Barat, dengan muatan pengaruh politik dan ekonomi Amerika Serikat yang kuat, globalisasi pada akhirnya menerpa  semua bagian dunia, tak terkecuali Amerika Serikat sendiri, meskipun dengan konsekuensi yang tak merata.

Pada ranah negara-bangsa, globalisasi menarik (pull away) sebagian dari kedaulatan negara-bangsa dan komunitas lokal untuk diserahkan ke otoritas (maya) global. Negara-bangsa menjadi dirasa terlalu kecil untuk menyelesaikan berbagai masalah global seperti isu perdagangan bebas, terorisme, human trafficking, dan global warming. Saat yang sama, globalisasi juga menekan negara-bangsa ke bawah, menciptakan tekanan baru bagi otonomi lokal. Negara-bangsa menjadi dirasa terlalu besar untuk menyelesaikan renik-renik masalah di tingkal lokal.

Dengan posisi awal dan konsekuensinya yang tidak sama, globalisasi membelah dunia ke dalam pihak ”yang menang” (winners) dan ”yang kalah” (losers, menimbulkan kesenjangan dunia yang kian menganga. Share dari seperlima penduduk termiskin dunia dalam pendapatan dunia (global income) jatuh dari 2.3 persen pada 1989 menjadi 1.4 pada 1998; sedangkan proporsi pendapatan dari seperlima penduduk terkaya terus meningkat. Selain itu, kecenderungan negara-negara terbelakang untuk terjerat korupsi dan lemah dalam kontrol regulasi memudahkan penetrasi korporat-korporat internasional (dengan jejak rekam yang buruk dalam soal lingkungan) untuk merelokasi usahanya ke negara-negara tersebut.  Akibatnya, globalisasi bukan saja menimbulkan ”global village” (dusun dunia), tetapi juga ”global pillage” (perampasan dunia).

Globalisasi juga menjadi kendaraan emas bagi para pendukung pasar bebas untuk mendorong liberalisasi perdagangan dan investasi dalam skala mondial. Kecenderungan ini mengakibatkan pasar menjadi berkembang begitu bebas tanpa ada satu orang pun yang dapat memastikan apa yang akan terjadi. Sebagai implikasi langsung, perkembangan global yang demikian akan mempengaruhi perekonomian nasional dalam jangka panjang dan mengingat sifat perekonomian yang makin terbuka.    

Dalam pada itu, globalisasi dan perdagangan bebas juga mengandung kemungkinan ”penunggang bebasnya” (free-rider) tersendiri. Mancur Olson mengingatkan bahwa suatu organisme bisa melakukan tindakan di luar tujuan aslinya, bahkan melakukan sesuatu yang berkebalikan dari niat awalnya. Dalam konteks kelembagaan antarbangsa, ada beberapa institusi yang didirikan dengan tujuan menolong”, justru digunakan untuk tujuan sebaliknya. Hal inilah yang terjadi dengan IMF dan World Bank. Ketika didirikan, premis kebijakannya diletakkan pada pengandaian-pengandaian John Maynard Keynes—yang mengandaikan peran negara dalam perekonomian. Tetapi kemudian IMF menjadi pintu bagi terjadinya globalisasi korporasi dan privatisasi  di seluruh muka bumi, tanpa memperhatikan dampak tingkah lakunya.

Pemiskinan global mengalami percepatan terutama dengan rejim pemotongan pajak dan minimal state sejak tahun ’80-an, yang kemudian mendorong korporasi-korporasi swasta (internasional) mengambil alih hampir semua kegiatan ekonomi, dan mengambil keuntungan dengan persentasi yang luar biasa besar. Pada saat yang sama, IMF dan World Bank tidak dapat dijangkau dengan alat kedaulatan hukum apapun, bahkan hukum internasional.

Dengan kata lain, liberalisasi perdagangan diikuti oleh kecenderungan berkurangnya kebebasan negara untuk menentukan kebijakannya,  diambil alih oleh peran pasar yang makin menguat.  Situasi ini mendorong kebijakan negara yang berbias neoliberalisme, yang secara kuat mewarnai  Indonesia  sejak  krisis moneter tahun 1998. Inti  kebijakan ini adalah  menempatkan pemerintah semata-mata sebagai regulator  dan bukan sebagai aktor dalam  dunia usaha. Di samping itu, pemerintah juga dipaksa untuk mengikuti  kecenderungan global, khususnya membuka pasar domestik  bagi kegiatan  usaha asing.

Kebijakan pro-neoliberalisme  terasa sekali pemaksaannya melalui  LoI Indonesia dengan IMF yang secara mendalam mempengaruhi kebijakan dan administrasi publik lewat penyusunan dan perubahan perundang-undangan. Hal ini tercermin pada UU  Migas,  UU Sumber Daya Air dan UU Listrik yang baru,  termasuk juga UU Penanaman Modal yang baru saja disahkan. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga dituntut menjadi pelayan yang baik bagi kepentingan pasar dengan mengurangi hambatan-hambatan birokrasi bagi penanaman modal.

Bersambung

Oleh: Yudi Latif, Chairman Aktual

Artikel ini ditulis oleh:

Ulama Arab Saudi: Saya Menolak Teori Bumi Mengitari Matahari

Jakarta, Aktual.co —Seorang ulama Arab Saudi dalam sebuah video yang diluncurkan belum lama ini membuat pernyataan kontroversial. Sheikh Bandar al-Khaibari menolak teori yang sudah lama diyakini yang menyebut Bumi mengitari Matahari, seperti yang dilansir Al Jazeera. Pernyataan itu dibuat Al-Khaibari saat menjawab pertanyaan seorang pelajar tentang pergerakan Bumi. Al-Khaibari mengatakan, Bumi tidak bergerak atau berputar.

Dia kemudian mencoba mendukung teorinya itu dengan mengutip pernyataan sejumlah ulama. Namun, metodenya yang paling kontroversial untuk mematahkan teori rotasi dan revolusi Bumi adalah menggunakan deduksi logika pribadinya. “Yang pertama, di mana kita sekarang? Kita pergi ke bandara Sharjah untuk pergi ke China naik pesawat terbang, paham? Cobalah fokus, ini adalah Bumi,” kata Al-Khaibari memegang sebuah gelas penuh air.

Dia berpendapat, jika Bumi memang berputar pada porosnya, maka pesawat terbang itu diam di udara dan China akan mendekati pesawat itu. Dia melanjutkan, jika Bumi berputar ke arah yang berlawanan maka pesawat itu tak akan pernah mencapai China karena China juga ikut berputar.

Video yang diunggah ke berbagai media sosial termasuk YouTube dan Twitter itu memicu perdebatan. Bahkan di Twitter muncul tanda pagar yang jika diterjemahkan berarti #ulama_menolak_rotasi_Bumi. Salah seorang pengguna Twitter memberi komentar menarik terkait pernyataan Al-Khaibari itu. “Sebuah kebetulan, pernyataan ini muncul tepat di hari kelahiran Galileo,” kata pengguna Twitter itu.

Astronom Italia, Galileo Galilei, lahir pada 15 Februari 1564. Pada masa hidupnya, gereja juga meyakini bahwa Matahari-lah yang mengitari Bumi, bukan sebaliknya. Saat Galileo mendukung teori Copernicus yang menyatakan bahwa Bumi dan planet-planet lain mengitari Matahari, maka dia dituduh tengah menyebarkan ajaran sesat.

Inilah Videonya:
https://www.youtube.com/watch?v=HLfwudUJqCk

Berita Lain