Jakarta, Aktual.co —  Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mewajibkan kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 30 Gross Ton (GT) untuk menempatkan observer (pemantau). Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan data yang obyektif dan akurat terhadap kegiatan penangkapan ikan dan pemindahan ikan yang diperoleh secara langsung di atas kapal penangkap dan pengangkut ikan.
Untuk diketahui observer adalah setiap WNI yang mempunyai pengetahuan dan keahlian sebagai pemantau kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan.
“Tugasnya itu melaksanakan pengamatan, pengukuran, pencatatan, dan melaporkan kegiatan penangkapan ikan dari kapal penangkap ikan ke/dari kapal pengangkut ikan,” ujar Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Gellwynn Jusuf di Gedung Mina Bahari II Jakarta, Rabu (18/2).
Lebih lanjut dikatakan Gellwynn, permasalahan utama yang dihadapi pada penempatan observer selama tahun 2013 dan 2014 adalah masih rendahnya kesediaan dan kepatuhan pelaku usaha. Pasalnya, kata dia, selama ini pelaku usaha sulit menerima observer untuk ditempatkan di kapal perikanan. “Ya itu akibatnya jumlah observer yang ada belum semuanya termanfaatkan,” kata dia.
Sementara itu, Koordinator Observer di Bitung, Mistun Rois mengatakan ada beberapa perusahaan kapal penangkap ikan yang tidak menerima keberadaan observer. Karena menurutnya, perusahaan kapal tersebut ingin berbuat curang. “Namanya Aneka Loka, perusahaan kapal di Bitung, itu kejadiannya enam bulan lalu dia tidak mau menerima observer,” tutur Mistun.
Mistun juga mengatakan, gaji sebagai observer selama ini sebesar Rp5.250.000 per bulan, namun mulai tahun 2015 ada kenaikan gaji menjadi Rp7.500.000 per bulan untuk kapal Indonesia. “Dengan gaji segitu dan tugas yang berat kita tetap harus independen, karena dalam pelatihan itu ada sumpah data,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pelaksanaan pemantauan di atas kapal penangkap dan pengangkut ikan di Indonesia sudah diamanatkan pada Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009  dan Peraturan Menteri KP Nomor 1/Permen-KP/2013 tentang pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.
Selain itu, berdasarkan Permen Nomor 57/Permen-KP/2014 tentang perubahan kedua atas Permen KP Nomor 30/Men/2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan NRI. Dimana dalam Permen tersebut mengatur tentang pelarangan pendaratan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan yang melalui alih muatan di laut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Survei Bank Indonesia pada 2013 tentang investasi hijau oleh lembaga jasa keuangan terutama perbankan di Indonesia masih minim yaitu 1,4 persen.

“Jawaban paling umum mengapa kredit hijau masih sedikit adalah kurangnya pengalaman dalam pembiayaan proyek hijau dan tidak memadainya saluran proyek hijau yang dapat diinvestasi,” kata peneliti dari Universitas London Ulrich Volz di Jakarta, Rabu (18/2).

Ia mengatakan sistem keuangan Indonesia didominasi oleh perbankan dan bank di Indonesia memiliki pendekatan konservatif terhadap bisnis yang bersifat umum dengan kredit bersifat jangka pendek dan menengah. Ia menambahkan biaya intermediasi dalam sistem perbankan Indonesia cukup tinggi dengan margin bersih suku bunga tertinggi di antara semua negata ASEAN.

Hal tersebut menjadi tantangan Indonesia untuk merubah paradigma jasa keuangan agar mau berinvestasi untuk lingkungan hidup. Dalam wawancara yang dilakukannya oleh beberapa bank di Indonesia, sebagian besar bank menyatakan kredit hijau lebih berisiko terutama karena masa pinjamannya yang panjang. Ia mengatakan lebih dari tiga perempat bank-bank tersebut membutuhkan peningkatan kapasitas, bantuan dan informasi teknis dalam pengawasan perbankan dan jenis dukungan pada investasi hijau.

“Pejabat bank biasanya menyatakan peraturan mengikat dan mewajibkan analisis risiko lingkungan hidup akan membantu menciptakan persaingan sehat antarbank, sehingga bank dapat menolak proyek menguntungkan tetapi membahayakan bagi lingkungan hidup tanpa takut bank lain menggantikan mereka untuk membiayai proyek itu,” kata dia.

Ia mengatakan lebih dari separuh bank Indonesia yang berpartisipasi dalam penelitiannya menyatakan dengan adanya kerangka peraturan investasi hijau dapat mendorong bank-bank berinvestasi untuk lingkungan hidup. Menurutnya sangat penting membenahi sektor riil agar investasi hijau layak dan menarik, termasuk peningkatan proses perizinan dan negosiasi perijanjian jual beli listrik untuk energi terbarukan, perbaikan keadaan jaringan energi dan subsidi bahan bakar alternatif. Ia juga mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan telah mengembangkan pedoman kredit hijau untuk pembiayaan energi bersih.

Melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2014-2019, Indonesia menargetkan investasi untuk lingkungan hidup sekitar 200 miliar dolar AS. Sebagian besar dari investasi tersebut berkaitan dengan infrastruktur dan industri pertanian, kehutanan, energi, pertambangan dan limbah. Dalam rencana nasional tersebut, pemerintah juga menargetkan mengurangi emisi gas sebanyak 26 persen. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk mengurangi emisi gas dalam RPJM Nasional 2014-2015 sebesar Rp314 triliun.

Artikel ini ditulis oleh: