7 Mei 2026
Beranda blog Halaman 38890

Kasus Fuad Amin, KPK Sita Kantor Gerindra Bangkalan

Jakarta, Aktual.co — KPK menyita kantor Gerindra, Bangkalan, Madura, Jawa Timur serta beberapa aset lainnya, terkait aliran dana dugaan korupsi yang dilakukan mantan Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin Imron.
“Personel kami diterjunkan membantu pengamanan dalam proses penyitaan oleh tim KPK itu,” kata Kapolres Bangkalan AKBP Sulistijono di Bangkalan, Rabu (18/2).
Kantor DPC Gerindra yang disita KPK ini di Jalan KH Moh Cholil Gang 8 Nomor 9 Bangkalan.
Pada proses penyitaan di kantor KPU, sempat terjadi cek cok dengan seorang pengurus partai yang keberatan atas penyitaan itu.
Namun tim akhirnya memberikan penjelasan dan pengurus itu akhirnya menerima KPK memasang plang.
Selain Kantor Gerindra, KPK juga menyita rumah butik yang dijadikan kantor PT Sumber Daya di Jalan Teuku Umar Nomor 14 Bangkalan.
Dalam penyitaan itu disaksikan Camat Kota Bangkalan Salman Hidayat. Di PT Sumber Daya penyitaan aset itu disaksikan direktur perusahaan itu, Tumiran.
Sedangkan penyitaan di kantor Gerindra disaksikan langsung oleh Pengurus Partai Gerindra.
Penyitaan yang dilakukan oleh KPK ini merupakan lanjutan dari kegiatan lanjutan.
Sebagaimana penyitaan aset sebelumnya, tim KPK juga memasang plang bertuliskan bahwa aset tersebut disita KPK terkait kasus dugaan korupsi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Mantan Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin Imron.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Ketua DPR Mengaku Sempat Dihubungi JK Sebelum Pengumuman Soal Kapolri

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPR RI Setya Novanto mengakui dirinya sempat dihubungi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), satu jam sebelum diumumkannya sikap Presiden Jokowi terkait pembatalan pelantikan Kapolri.
Hal itu menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang menunjuk Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai nama baru calon kapolri pengganti Komjen Budi Gunawan.
“Pak Jusuf Kalla sudah menghubungi kami (pimpinan) satu jam sebelum diumumkan,” kata Setya, di Depan Ruang Ketua DPR RI, Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (18/2).
Kendati demikian, pimpinan DPR RI tentunya menghargai dan menghormati sikap presiden dalam mengambil keputusan terhadap kisruh berkaitan dengan pimpinan Tribrata satu.
“Selaku ketua DPR tentu menghargai dan menghormati presiden yang telah mengambil sikap membatalkan pengangkatan Komjen Budi Gunawan dan mencalonkan Komnjen Badrodin Haiti,”
“Namun sesuai mekanisme harus mendapatkan persetujuan DPR dalam waktu 20 hari kerja DPR,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

ESDM Minta Freeport Turunkan Kapasitas Smelter

Jakarta, Aktual.co — Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM menyatakan, kapasitas pabrik pengolahan dan pemurnian PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik terlalu besar lantaran mencapai 2 juta ton. Untuk itu pihak Freeport diminta untuk menurunkan kapasitasnya tersebut.

“Jika dilihat dari peta produksi Freeport sampai 2020, produksi tembaga konsentrat Freeport diperkirakan mencapai 3,2 juta ton,” kata Sukhyar di Kantornya, Jakarta, Rabu (18/2).

Meski begitu, tambahnya, saat ini penyerapan produksi tersebut bisa dialihkan ke smelter Gresik yang sudah ada dengan kapasitas 1,2 juta ton, dan juga smelter di Papua yang berkapasitas 900 ribu ton.

“Bisa saja smelter gresik berubah kapasitasnya, kalau kita lihat 2020-2021, kan misalnya itu hampir 3,2 juta freeport, diambil smelter gresik 1,2 juta, dan diambil Papua 900 ribu ton, apakah mereka harus bangun segitu kan tidak juga,” ujarnya.

Sukhyar menjelaskan, produksi tembaga konsentrat nasional pada 2018 diperkirakan 2,2 juta ton. Dengan penyerapan smelter yang sudah eksisting, maka jika Freeport tetap membangun dengan kapasitas 2 juta ton merupakan hal yang tidak ekonomis.

“2018 kan terendah cuma 2,2 juta ton, berarti di luar Gresik kan ada 1 juta, artinya kalau Freeport bangun 2 juta kan masih ada kantong,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Ketua Komisi V: Panja Dalami HasilPeninjauan Bandara Soetta

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis mengatakan Panitia Kerja Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Penerbangan, akan mendalami hasil peninjauan Bandara Soekarno-Hatta yang dilakukan pada Selasa (17/2) kemarin.
“Hasil dari kunjungan kerja, kita akan kumpulkan dari beberapa kunjungan selain dibandara Soetta.  Kita juga akan pertimbangkan masukan dari pakar dan kita kaitkan dengan regulasi yang ada khususunya UU Nomor 1 tentang penerbangan. Dari situ kita diagnosa, intinya kita berikan dukungan penuh pada pemerintah agar manejemen khususnya penerbangan bisa lebih baik dari segi keselmtan dan kualitas penerbangan,” ujar Fary, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/2).
Panja mendukung apa yang dicanangkan Menteri Perhubungan pada bulan Mei mendatang untuk meningkatkan ICAO kategori dua menjadi kategori satu. “Intinya, kita akan mendalami sertifikasi bandara yang dari 200an hanya 80an yang dapat sertifikat, ini kita mau tanya apa kendalanya, apa persoalannya dan bagaimana meningkatkan supaya bandara itu dapat sertifikat,” ujarnya.
Kemudian, setelah mendalami sertifikasi, panja akan menanyakan proses atau cara mendapatkannya. 

Artikel ini ditulis oleh:

JK: Penunjukan Badrodin Sudah Dikonsultasikan dengan Seluruh Pimpinan Parpol

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf kalla menyebutkan bahwa penunjukan Komjen Badrodin Haiti selaku calon Kapolri sudah dikonsultasikan dengan seluruh pimpinan parpol.
“Tentu, sudah konsultasi beberapa hari lalu. apalagi kemarin sangat intensif,” kata JK, di Jakarta, Rabu (18/2).
Konsultasi yang dilakukan tak hanya dengan pimpinan parpol dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH), tetapi juga dengan pimpinan parpol dari Koalisi Merah Putih (KMP), khususnya anggota fraksi di DPR.
Menurut JK, meski batal dilantik, Komjen Budi Gunawan akan mendapat tugas yang tak kalah pentingnya selaku perwira polri.

Artikel ini ditulis oleh:

Ahok Tantang Interpelasi, DPRD: Terserah Kami Pakai Angket

Jakarta, Aktual.co —Sikap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang seolah ‘menantang’ DPRD DKI agar jadi menginterpelasi dirinya, dianggap tidak etis. 
Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik menegaskan, keputusan menggunakan hak angket ketimbang hak interpelasi, merupakan urusan dewan.
“Hak kami mau pakai apa, mau pakai angket atau hak interpelasi itu hak kami,” ujar Taufik, saat diskusi di DPRD DKI, Jakarta, Rabu (18/2). 
Tak berhenti di situ, politisi Gerindra itu pun menyebut omongan Ahok merupakan bagian dari kebiasaan buruk dia. “Dia suka ngatur orang.”  
Tudingan Ahok yang menyebut ada oknum DPRD yang mencoba ‘menyelipkan’ anggaran siluman pun, ditegaskannya tidak berdasar. Justru dewan, ujar dia, sudah membantu Pemprov dalam percepatan penyusunan APBD dengan memaklumi persoalan Silpa (Sisa Lebih perhitungan anggaran) APBD 2014.
“Jadi sekarang ini (hak angket) sikap dewan secara resmi bukan individu, bukan oknum, tanya aja,” ujar dia.
Taufik pun menyambut baik sikap Kemendagri yang mengembalikan draf APBD ‘versi’ Pemprov. “Alhamdulilah Tuhan menggerakkan, ini (draf APBD) dibalikin oleh Kemendagri entah apapun alasannya.” 

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain