Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
3 Januari 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 38895

REI Targetkan Bangun 8.000 Rumah Murah di Riau

Jakarta, Aktual.co —  Asosiasi pengembang perumahan Real Estate Indonesia (REI) menargetkan membangun 8.000 unit rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Riau pada 2015.

“Untuk mencapai target pemerintah membangun satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun ini, DPD REI Riau mendapat target untuk membangun 8.000 RST,” kata Ketua DPD REI Riau Amran Tambi, di Pekanbaru, Selasa (3/2).

Ia mengatakan target pembangunan rumah murah atau Rumah Sejahtera Tapak (RST) bertipe 36 pada tahun ini naik dibandingkan pada 2013 yang sebesar 6.000 unit. Harga jual ke konsumen RST di Riau mencapai Rp110 juta per unit, dengan subsidi bunga 7,25 persen dari pemerintah selama masa kredit.

Namun, ia mengatakan para anggota REI Riau tidak akan mudah untuk mencapai target tersebut karena sejumlah kendala. Kondisi bisnis properti dalam dua tahun terakhir diakuinya masih lesu karena daya beli masyarakat menurun, harga tanah di perkotaan makin tinggi, upah buruh bangunan dan harga bahan material naik, minimnya infrastruktur seperti jaringan listrik, dan hambatan regulasi seperti banyaknya retribusi di sejumlah daerah.

Bahkan, ia mengatakan target 6.000 unit RST pada tahun 2013 juga hanya terpenuhi sekitar 4.300 unit karena hambatan-hambatan tersebut.

“Kondisi bisnis sedang lesu karena itu DPD REI tidak bisa sendirian untuk mencapai target pembangunan rumah ini, perlu dukungan dari pemerintah bersinergi bersama-sama,” katanya.

Menurut dia, untuk tahun ini pembangunan RST tidak terlalu banyak terfokus di Kota Pekanbaru karena tingginya harga tanah di daerah itu. “Sekitar 60 persen pembangunan RST akan berada di Kabupaten Kampar,” katanya.

Meski begitu, ia mengatakan kebutuhan akan perumahan di Kota Pekanbaru sebenarnya masih tinggi karena banyak masyarakat berpenghasilan kecil belum memiliki rumah. Karena itu, ia menilai perlu ada terobosan baru dari pemerintah untuk membantu meningkatkan kemampuan beli masyarakat agar target RST bisa terpenuhi.

“Karena target tidak pernah tercapai, sekarang ini Kementerian Perumahan Rakyat dan DPP REI mengusulkan akan menambah subsidi uang muka sebesar Rp4 juta. Kami doakan rencana ini disetujui oleh Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Menteri ESDM Ngaku Direksi Pertamina Diancam Ketua Parpol

Jakarta, Aktual.co — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said membeberkan mengenai keadaan internal PT Pertamina (Persero) yang dipenuhi intervensi politik sehingga membuat Perseroan sulit berbenah dan melakukan efisiensi.

Bahkan, Sudirman menyebutkan adanya setingkat manajer di Pertamina yang bisa menyerang Direktur Utama lantaran memiliki kedekatan dengan partai politik.

“Ada yang mengancam Pak Bambang dan Pak Dwi. Manajer menghadap ketua partai menjelekan Direktur pertamina. Itu fakta di lapangan,” kata Sudirman dalam rapat bersama Komisi VII DPR, di Senayan, Jakarta, Selasa (3/2).

Maka dari itu, Sudirman berharap agar Komisi VII DPR dapat membantu membebaskan Pertamina dari intervensi politik.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa Pertamina membutuhkan otoritas teknis untuk menentukan arah perusahaan agar lebih menguntungkan lebih banyak.

“Pertamina tidak diberikan otoritas teknis untuk membenahi dan ini tidak akan sukses efisiensi. Pertamina harus dilepaskan dan diberi waktu lama untuk membenahi diri,” singkatnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

DKI Targetkan Pembangunan Sembilan Waduk Selesai di Tahun Ini

Jakarta, Aktual.co —  Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan target pembangunan sebanyak sembilan waduk di wilayah ibu kota guna mengantisipasi bencana banjir telah dipenuhi.

“Pembangunan sembilan waduk sudah selesai. Hanya saja, masih belum dilengkapi dengan turap dan pompa air. Sehingga, belum dapat beroperasi secara maksimal,” kata Kepala Dinas Tata Air Agus Priyono di Jakarta, Selasa (3/2).

Oleh karena itu, menurut dia, tahap selanjutnya adalah memasang pompa-pompa air sekaligus membangun turap di sekeliling waduk-waduk tersebut.

“Kalau pompa air dan turap sudah dipasang di seluruh waduk itu, maka dipastikan dapat berfungsi secara optimal untuk mengantisipasi banjir selama musim hujan,” ujar Agus.

Dia menuturkan pembangunan turap serta pemasangan pompa air tersebut ditargetkan akan rampung secara keseluruhan pada tahun ini. Dia pun berharap tidak ada kendala proses itu berlangsung.

“Apabila tidak ada kendala terkait surat-surat kepemilikan lahan, dan segala peralatannya benar-benar siap, maka pompa dan turap pasti bisa dipasang di seluruh waduk,” tutur Agus.

Sembilan waduk yang dimaksud, antara lain tersebar di Cakung, Cilincing, Kali Tunjangan, Cengkareng, Rorotan, Marunda, Brigif (Jagakarsa), Pondok Rangon dan Pantai Indah Kapuk. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Batal Demi Hukum, Ekspor Konsentrat Freeport Ilegal

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui bahwa telah melanggar UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara terkait pemberian izin ekspor konsentrat pada PT Freeport Indonesia. Dimana dalam UU tersebut, perusahaan tambang tidak diperbolehkan melakukan ekspor konsetrat dan diwajibkan melakukan pemurnian dalam negeri.

Namun, dalam kenyataannya Pemerintah justru berlandaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) No 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri No 1 Tahun 2014 untuk memberi kelonggaran ekspor konsentrat Freeport dengan beberapa syarat.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika menegaskan bahwa PP dan Permen yang digunakan Pemerintah harus batal demi hukum.

“Ketika PP itu bertentangan dengan UU, maka itu harus batal demi hukum. Ketika dikeluarkannya PP, itu langsung dibatalkan saat itu juga,” kata Kardaya saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/2).

Kardaya meminta agar Pemerintah dapat menghormati konstitusi dan mengutamakan aturan yang tercantum dalam UU.

“Kita harus menghormati UU. Hukum tidak bisa diterobos, kalau diterobos artinya melanggar,” ujarnya.

Menurutnya, sesuai UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara terkait pemberian izin ekspor konsentrat, maka Freeport seharusnya sudah tidak lagi memiliki izin itu.

“Itu sih tidak usah ditanya, jelas itu,” tukas Kardaya saat ditanyai apakah ekspor Freeport saat ini ilegal atau tidak.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Ahok Tidak Masalah TransJakarta Dikelola Pemerintah Pusat

Jakarta, Aktual.co —  Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan pengelolaan sarana transportasi Trans Jakarta oleh pemerintah pusat tidak akan jadi masalah.

“Tidak akan jadi masalah jika pengelolaannya oleh pusat namun akan lebih mudah jika tanpa harus merubahnya dari bentuk Perseroan Terbatas (PT),” kata Basuki di Jakarta, Selasa (3/2).

Basuki mengatakan dengan bentuk PT tersebut akan lebih baik karena dikelola secara lebih profesional serta mudah dengan sistem tanam saham.

“Justru kita bikin PT lebih enak tinggal nyetor saham saja. Jika pusat mau ngurus ya silahkan saja tapi harus profesional,” ujarnya.

Basuki menambahkan justru akan lebih baik pengelolaan Trans Jakarta (TJ) diambil alih pusat karena subsidi yang diberikan akan lebih besar, namun dia berharap dalam pengelolaan itu jangan merubahnya dari bentuk PT.

“Justru lebih bagus diambil pusat. Misalnya sama Kemenhub, jadi tiket bisa disubsidi, biar DKI subsidinya lebih murah seperti MRT namun jangan merubahnya dari PT biar profesional,” katanya.

Basuki juga mempersilahkan jika pemerintah akan mengambil 90 persen saham TJ dia mengisyaratkan pemerintah pusat harus memberikan dana Public Service Obligation (PSO) sebesar 90 persen juga untuk subsidi.

“Mau 90 persen juga boleh asal subsidinya juga 90 persen. Pengelolaannya juga jangan dikasih ke PNS. Kita sudah ada pengalaman jika dipegang PNS,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Terkait BBM, Anggota DPD Ajukan Hak Bertanya pada Presiden

Dari kiri ke kanan, Anggota DPD Nurmawati Dewi Bantilan, AM Fatwa dan Parlindungan Purba, saat diskusi memberikan keterangan pers, Jakarta, Selasa (3/2/2015). Dalam keterangannya anggota DPD akan mengajukan hak bertanya anggota DPD kepada presiden terhadap penentuan harga BBM. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

1...38,89438,89538,896...43,139Halaman 38,895 dari 43,139

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya