Jakarta, Aktual.co — Lembaga survei Edelman Indonesia menyatakan puncak kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi kemungkinan besar hanya terjadi diawal masa pelantikan sebagai Presiden RI, dan akan segera berakhir di masa mendatang.
“Kepercayaan publik terhadap pemerintah ini rapuh. Kemungkinan puncak kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi mencapai puncak hanya di Oktober-November tahun lalu,” kata CEO Edelman Indonesia, Stephen Lock, di Jakarta, Selasa (3/2).
Berdasarkan survei yang dilakukan Edelman Indonesia pada Oktober-November 2014, ketika Jokowi baru dilantik, tercatat kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat 16 poin mencapai level 65 persen atau level tertinggi, dibandingkan tahun sebelumnya ketika Indonesia masih dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Padahal, survei yang melibatkan 1.000 responden ini dilakukan pada saat pemerintahan Jokowi kala itu baru saja mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM).
“Peningkatan kepercayaan publik ini kemungkinan disebabkan popularitas Jokowi,” kata dia.
Namun dia mengingatkan seiring bergulirnya polemik yang melibatkan petinggi KPK-Polri, maka tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini bisa saja berbeda sama sekali dengan hasil survei kala itu.
“Kemungkinan puncak kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi hanya Oktober-November 2014. Sedangkan sepanjang 2015 akan sangat berbeda hasilnya,” kata dia.
Kepercayaan publik bersifat rapuh dan harus diperhatikan dengan baik oleh Jokowi. Jika masyarakat tidak melihat perubahan yang berarti, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan merosot dengan cepat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, dalam materi pemeriksaan di Mabes Polri, penyidik Bareskrim menanyakan soal pertemuan Abraham Samad dengan elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Hasto menjelaskan kepada penyidik, bahwa pertemuan antara ketua KPK dan elit PDIP itu atas inisiatif dari Abraham Samad. Ikwal pertemuannya itu, kata Hasto, petinggi parpol itu mau hadir, dikarenakan mereka menghargai Abraham sebagai petinggi KPK.
Namun dia menyanyangkan pertemuan tersebut di kotori oleh ambisius Abraham yang mau maju sebagai calon wakil Presiden di Pilpres 2014. “Kami menyayangkan pertemuan tersebut sangat ambisi politik,” kata Hasto, di kantor Mabes Polri, Selasa (3/2).
Hasto menambahkan, tidak seharusnya AS bertindak di luar aturan kewenangannya sebagai Ketua KPK. “Beliau memiliki kewenangan yang besar di lembaga yang sangat di percaya masyarakat,” ucap Hasto.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia M Yusuf Sahide melaporkan Abraham Samad ke Bareskrim Mabes Polri berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/75/1/2015/Bareskrim tertanggal 22 Januari 2015.
Yusuf menduga Abraham kerap beraktivitas politik dengan bertemu pengurus partai politik di luar ranah tugas pokok fungsi sebagai pimpinan KPK.
Abraham terancam dijerat Undang-undang KPK Pasal 36 junto Pasal 65 UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK terkait melakukan pertemuan dengan pihak yang perkaranya ditangani KPK.
Yusuf melaporkan Abraham berdasarkan informasi melalui Blog Kompasiana berjudul “Rumah Kaca Abraham Samad”.
Artikel itu mengungkapkan Abraham Samad pernah beberapa kali bertemu dengan petinggi parpol dan membahas beberapa isu termasuk tawaran bantuan penanganan kasus politisi Emir Moeis yang tersandung perkara korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah pengacara tersangka Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, sempat bersitegang dengan penyidik di Bareskrim Mabes Polri, saat mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Rikwanto mengatakan, insiden tersebut terjadi di ruang penyidikan ketika seluruh pengacara Bambang ingin masuk ruang pemeriksaan.
“Saya sampaikan tadi di ruang penyidikan, ada insiden dimana semua pengacara BW ingin masuk mendampingi dalam proses penyidikan. Karena terbatas ruangan, ada kesibukan lain, periksa orang lain, jadi dibatasi dua orang yang mendampingi. Debat, ditambah 1 jadi 3 orang,” kata Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
“Semua lawyer minta hadir, dibatasi 3 orang saja, nanti bergantian tiga orang dampingi BW diperiksa, lainnya tunggu di luar,” lanjut mantan Kabid Humas Polda Metro ini.
Rikwanto menambahkan, keterbatasan ruang penyidikan menjadi alasan tidak diperkenankannya para pengacara yang keseluruhan datang berjumlah 20 orang untuk mendampingi BW secara bersamaan.
“Terlalu banyak orang sesak, bukan sengaja dibatasi tidak, karena keterbatasan ruangan,” tukas Kabagpenum. Lamanya pemeriksaan ditambahkannya tergantung pada penyidik dan pertanyaan diberikan.
Sementara mengenai perubahan pasal dalam surat panggilan, Rikwanto menjelaskan, hal tersebut merupakan hasil mekanisme gelar perkara. “Disimpulkan, tentukan pasal yang ditambahkan dan lainnya,” ujar Rikwanto.
Sebelumnya, salah satu pimpinan KPK Bambang Widjojanto tiba pukul 12.10 di Bareskrim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan keduanya. Dia digarap penyidik terkait kasus dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu pada sengketa Pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010.
Dengan mengenakan kemeja hitam, pria yang akrab disapa BW ini memilih tak berkomentar terlebih dahulu sebelum pemeriksaan terhadapnya dilakukan.
Sekedar informasi, Bareskrim telah menetapkan Bambang Widjojanto sebagai tersangka atas dugaan kasus mengarahkan atau menyuruh memberikan keterangan palsu tehadap saksi-saksi dalam sidang perselisihan sengketa Pilkada Kotawaringin, Kalteng, di Mahkamah Konstitusi (MK) 2010 silam.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby