6 April 2026
Beranda blog Halaman 389

Pesan Natal Menag: Dari Rumah yang Utuh Lahir Indonesia yang Rukun

Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka Halaqah Internasional di Pesantren As’adiyah Pusat Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. ANTARA/HO-Kemenag
Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka Halaqah Internasional di Pesantren As’adiyah Pusat Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. ANTARA/HO-Kemenag

Jakarta, Aktual.com — Perayaan Natal 2025 diharapkan menjadi ruang refleksi dan pemulihan, khususnya bagi keluarga Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa keluarga merupakan tempat pertama lahirnya kasih, iman, dan harapan yang menopang kehidupan berbangsa.

Mengusung tema “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga”, Menag menekankan bahwa kekuatan bangsa berakar dari rumah tangga yang utuh dan penuh kasih. Dari keluarga yang sehat, lahir gereja yang kuat, masyarakat yang rukun, serta Indonesia yang berpengharapan.

“Jika keluarga dipulihkan, maka gereja akan bertumbuh. Jika gereja kuat, masyarakat menjadi rukun. Dan jika keluarga-keluarga kita tangguh, bangsa ini akan menemukan kembali arah dan harapannya,” ujar Menag, dikutip dari laman resmi Kementerian Agama, Kamis (25/12/2025).

Menurut Menag, di tengah meningkatnya polarisasi sosial, tekanan ekonomi, serta dampak bencana alam yang masih dirasakan banyak keluarga, rumah harus kembali menjadi ruang aman bagi iman dan kemanusiaan.

Karena itu, Kementerian Agama menempatkan penguatan ketahanan keluarga sebagai salah satu agenda strategis pelayanan masyarakat. Keluarga dinilai tidak hanya berperan mendidik anak, tetapi juga menanamkan nilai moderasi beragama, empati, dan tanggung jawab sosial sejak dini.

“Keluarga yang sehat secara spiritual dan sosial adalah fondasi paling kokoh bagi Indonesia yang damai dan beradab,” tegasnya.

Lebih jauh, Menag juga memaknai Natal sebagai panggilan iman untuk merawat bumi. Di tengah krisis iklim dan kerusakan lingkungan, keluarga diharapkan menjadi pelopor gaya hidup berkelanjutan.

“Iman harus menyentuh cara kita hidup. Mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menghemat energi adalah wujud syukur atas ciptaan Tuhan,” ujarnya.

Menag mengingatkan bahwa Natal 2025 berlangsung di tengah duka saudara-saudara sebangsa yang terdampak bencana. Oleh karena itu, perayaan Natal tidak boleh terlepas dari semangat solidaritas dan kepedulian.

“Kekuatan Natal bukan pada kemewahan perayaan, melainkan pada keberanian untuk berbagi beban dengan mereka yang sedang terluka,” katanya.

Menutup pesannya, Menag berharap Natal menjadi ruang perjumpaan lintas batas dan penguat nilai kemanusiaan.

“Mari kita jadikan keluarga sebagai pelabuhan cinta yang menyelamatkan, sekaligus penjaga alam semesta yang Tuhan titipkan. Selamat Natal 2025 dan menyambut Tahun Baru 2026,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Forum G20 Kembali Fokus pada Isu Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Global

Washington D.C, Aktual.com — Pertemuan Sherpa G20 ke-1 telah diselenggarakan pada 15–16 Desember 2025 di Washington, D.C. Pertemuan ini dipimpin oleh Sherpa G20 Amerika Serikat, Emory Cox, yang juga menjabat sebagai Special Assistant to the President for International Economic Relations.

Dalam pertemuan tersebut, Amerika Serikat menegaskan kembali prioritas utama Presidensi G20 AS, yakni “Unleashing economic prosperity by limiting the burdens of regulations, unlocking affordable energy options, and pioneering new technologies and innovation.”

Ketiga isu prioritas tersebut akan difokuskan pada solusi praktis yang mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang, serta memperkuat ketahanan ekonomi global. AS juga menekankan filosofi back to basic, di mana agenda G20 diarahkan kembali pada isu-isu inti ekonomi dan keuangan, sesuai tujuan awal pembentukan forum tersebut.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Trump, Amerika Serikat berkomitmen mengembalikan agenda ekonomi utama G20 dan menghasilkan capaian ekonomi yang nyata,” ujar Emory Cox, dikutip dari laman ekon.go.id, Rabu (24/12/2025).

Ia menambahkan bahwa Presiden Donald Trump akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 14–15 Desember 2026 di Trump National Doral Miami.

Presidensi AS juga menegaskan pendekatan result-driven dengan menyederhanakan struktur kerja G20. Hanya empat Working Group (WG) yang akan dibentuk, terdiri atas satu WG di Finance Track dan tiga WG di Sherpa Track, yakni Working Group on Growth and Deregulation, Energy Abundance, Innovation, dan Trade.

Indonesia menyambut positif arah baru tersebut. Sherpa G20 Indonesia, Edi Pambudi, menyatakan bahwa prioritas AS sejalan dengan agenda pembangunan nasional Indonesia.

“Indonesia mengapresiasi penekanan Presidensi G20 AS pada kemakmuran ekonomi, transisi energi, serta inovasi. Ini selaras dengan komitmen Indonesia terhadap pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan,” ujar Edi.

Di sela pertemuan, Indonesia juga mendorong agar isu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan stabilitas keuangan global tetap menjadi bagian penting dalam agenda G20, dengan menjunjung tinggi prinsip konsensus sebagai fondasi kerja sama antarnegara anggota.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Pantau Persiapan Natal 2025, Mendagri Ajak Rayakan Sederhana sebagai Solidaritas bagi Korban Bencana

Jakarta, Aktual.com  – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama sejumlah menteri memantau kesiapan pelaksanaan Ibadah Malam Natal Tahun 2025 di Gereja Katedral dan Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Immanuel, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2025). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan umat Kristiani dapat menjalankan ibadah dengan aman, tertib, dan khidmat.

Dalam peninjauan tersebut, Mendagri bersama rombongan melihat secara langsung kesiapan pengamanan serta sarana dan prasarana pendukung peribadatan di kedua gereja. Kehadiran jajaran pemerintah ini sekaligus menegaskan komitmen negara dalam menjamin kebebasan beribadah serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Mendagri juga mengimbau daerah-daerah yang tidak terdampak bencana agar merayakan Natal dan Tahun Baru (Nataru) secara sederhana dan penuh empati sebagai bentuk solidaritas nasional.

“Kita mengimbau untuk tidak dilaksanakan secara euforia yang berlebihan,” ujar Tito.

Pada kesempatan itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Djamari Chaniago menyampaikan pesan empati kepada jemaat, mengingat sebagian masyarakat di wilayah lain merayakan Natal dalam situasi sulit akibat bencana alam.

“Bersamaan pada saat kita di sini merayakan hari Natal, saudara-saudara kita yang berada di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat juga merayakannya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan karena bencana alam yang melanda daerah mereka,” ujar Djamari.

Ia mengajak jemaat untuk mendoakan masyarakat terdampak bencana serta mendoakan pemerintah agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam memenuhi kebutuhan para korban. Menko Polkam menegaskan bahwa pemerintah terus hadir untuk memastikan rasa aman dan ketenangan bagi umat yang menjalankan ibadah.

Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga tersebut, pemerintah berharap perayaan Natal 2025 dapat berlangsung aman, damai, dan khidmat, sekaligus menumbuhkan semangat solidaritas dan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang tengah menghadapi musibah.

Peninjauan kesiapan Ibadah Malam Natal ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Jelang Natal 2025, Menhub Pastikan Penyeberangan Jawa–Sumatera Aman dan Lancar

Sejumlah kendaraan antre masuk ke dalam kapal di Pelabuhan Merak

Jakarta, Aktual.com — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau sejumlah simpul transportasi penyeberangan di wilayah Banten, meliputi Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, dan Pelabuhan BBJ Bojonegara. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pergerakan penumpang dan angkutan logistik berjalan lancar dan aman menjelang perayaan Natal 2025.

“Aktivitas penyeberangan untuk lintas Jawa–Sumatera sampai saat ini, alhamdulillah, relatif terkendali. Semua berjalan lancar, tertib, dan aman,” kata Menhub Dudy, dikutip dari laman resmi Kementerian Perhubungan, Rabu (24/12/2025).

Di Pelabuhan Merak, Menhub meninjau kesiapan infrastruktur dan fasilitas operasional, termasuk Terminal Eksekutif 1. Ia juga memantau kondisi lapangan melalui sistem pengawasan CCTV yang terintegrasi di ruang kontrol Pelabuhan Merak guna memastikan arus kendaraan dan penumpang terkelola dengan baik.

Selanjutnya, Menhub Dudy menuju Pelabuhan Ciwandan untuk mengecek operasional kendaraan logistik yang diarahkan menuju Dermaga 7. Di lokasi tersebut, Menhub sempat berdialog dengan sejumlah pengemudi truk yang tengah menunggu giliran masuk kapal.

“Kondisi di Ciwandan juga relatif lancar dan kondusif. Kami berharap masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan nyaman, serta tetap mematuhi aturan dan mengikuti arahan petugas di lapangan,” ujarnya.

Peninjauan kemudian dilanjutkan ke Pelabuhan BBJ Bojonegara. Menhub memastikan kesiapan infrastruktur dan operasional pelabuhan tersebut mampu melayani penumpang dan kendaraan secara efektif selama periode libur Nataru.

Kementerian Perhubungan, kata Dudy, terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung kelancaran penyeberangan lintas Jawa–Sumatera, baik untuk penumpang maupun distribusi logistik nasional.

Namun demikian, Menhub juga mengingatkan masyarakat agar tetap mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi aktivitas pelayaran.

“Terkadang gelombang tinggi membuat kapal sulit bersandar dan menyebabkan penyeberangan tertunda. Untuk itu, pastikan selalu memperbarui informasi terbaru dan memanfaatkan layanan call center 24 jam,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

KPK Dalami 43 Polisi Lakukan Pemerasan Rp26,2 Miliar

Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan akan menelaah laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengenai dugaan pemerasan oleh 43 personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Terkait dengan laporan aduan masyarakat yang disampaikan oleh pihak-pihak tersebut, tentu nanti akan dilakukan telaah awal. Apakah informasi yang disampaikan tersebut valid? Nanti akan dicek validitasnya seperti apa,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Setelah itu, kata Budi, KPK akan melakukan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan ICW dan Kontras tersebut.

Ia mengatakan bila laporan tersebut dapat ditindaklanjuti KPK, maka kemudian akan ditentukan untuk diproses lebih lanjut pada ranah pendidikan, pencegahan, koordinasi supervisi, atau penindakan.

“Tentu setiap progres, atau setiap tahapan dalam laporan aduan masyarakat akan disampaikan khusus kepada pihak pelapor karena memang materi, kemudian hasil progres telaah, verifikasi, dan analisisnya adalah informasi yang dikecualikan atau informasi tertutup,” katanya.

Baca juga:

ICW dan Kontras Laporkan 43 Polisi Lakukan Pemerasan Rp26,2 Miliar

Sebelumnya, ICW dan Kontras melaporkan 14 orang bintara, dan 29 orang perwira Polri terkait dugaan pemerasan hingga Rp26,2 miliar selama 2020-2025, yakni pada empat kasus yang berbeda.

Empat kasus tersebut terdiri atas pembunuhan, konser Djakarta Warehouse Project (DWP), kasus pemerasan antara remaja dan polisi di Semarang, Jawa Tengah, serta kasus terkait jual beli jam tangan.

ICW dan Kontras menyebut, Komisi Kode Etik Polri telah menjatuhkan sanksi etik kepada 43 polisi tersebut, sehingga menjadi yurisprudensi bagi lembaga antirasuah untuk mengusut dugaan pemerasan yang telah dilaporkan.

“Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang KPK telah menjelaskan bahwa ada wewenang yang dimiliki oleh KPK untuk menindak dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, terutama Kepolisian dan Kejaksaan,” katanya.

Pasal 11 ayat (1) huruf a mengatur KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

Ia mengatakan bila KPK tidak menindaklanjuti laporan itu, maka baik ICW maupun Kontras memandang hal tersebut sebagai preseden dalam penegakan hukum di Indonesia.

“Kami khawatir kasus-kasus demikian akan dinormalisasi, sehingga pada akhirnya hanya dijadikan sebagai pelanggaran etik semata,” ujarnya.

Terlebih kata dia, personel Polri yang diduga terlibat dalam pemerasan dan telah disanksi etik kemudian mendapatkan promosi jabatan.

“Salah satu perwira yang kami identifikasi adalah berinisial RI yang mana ketika sudah mendapatkan sanksi etik, dia mendapatkan promosi,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Genjot Pertumbuhan Ekonomi, Mendagri Dorong Kepala Daerah Gas Belanja APBD 2025

Jakarta, Aktual.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa realisasi belanja pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 bersama seluruh kepala daerah yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

“Target pendapatan tentunya diharapkan bisa 100 persen atau mendekati itu. Kalau pendapatannya lebih, itu prestasi. Dan kemudian belanja juga diharapkan bisa didorong tinggi,” ujar Tito.

Ia menjelaskan, belanja pemerintah yang tinggi akan meningkatkan peredaran uang di masyarakat, memperkuat daya beli, serta mendorong konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, belanja daerah juga berfungsi sebagai stimulus bagi sektor swasta agar tetap bergerak di tengah dinamika ekonomi.

Mendagri menekankan pentingnya peran sektor swasta, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebagai penggerak ekonomi daerah. Menurutnya, daerah dengan sektor swasta yang aktif cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Daerah yang swastanya hidup pasti pertumbuhan ekonominya tinggi, dan PAD juga akan meningkat,” katanya.

Berdasarkan data per 30 November 2025, total realisasi pendapatan provinsi, kabupaten, dan kota tercatat mencapai Rp1.200 triliun atau 88,35 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp1.082 triliun atau 75,43 persen.

Tito berharap realisasi tersebut terus meningkat hingga akhir Desember. Sebagai perbandingan, pada 31 Desember 2024 realisasi pendapatan daerah mencapai 97,29 persen dan belanja daerah 91,72 persen.
“Mudah-mudahan di akhir Desember nanti angkanya lebih baik lagi,” ujarnya.

Dalam analisis Kementerian Dalam Negeri, rendahnya realisasi belanja daerah berpotensi menahan laju peredaran uang di masyarakat. Padahal, percepatan belanja APBD sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah, penanganan bencana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain