Jakarta, Aktual.co — Amerika belum membuat keputusan apakah akan memberi bantuan militer kepada Ukraina dalam perang melawan kelompok separatis pro-Rusia, demikian ujar Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika hari Senin (2/2), setelah sebuah surat kabar melaporkan bahwa bantuan itu sedang dipertimbangkan.

Dalam penjelasan singkat harian di Departemen Luar Negeri Amerika, Juru Bicara Jen Psaki mengatakan kepada wartawan belum ada pilihan yang “dipertimbangkan atau tidak” dan hingga kini “masih berlangsung pembahasan”, tetapi Pemerintah Amerika belum mengambil keputusan.” Surat kabar The New York Times hari Minggu melaporkan, meskipun Presiden Barack Obama belum memutuskan tentang penyediaan bantuan senjata kepada pasukan keamanan Ukraina, pemerintahnya sedang “mengkaji” permintaan bantuan militer itu.

Surat kabar itu mengutip pejabat-pejabat Amerika yang tidak disebut namanya, yang mengatakan Menteri Luar Negeri John Kerry, Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Martin Dempsey, dan Penasihat Keamanan Nasional Presiden Susan Rice terbuka untuk melakukan pembahasan baru tentang pemberian bantuan tersebut kepada pasukan Ukraina. Ditambahkan dalam laporan itu bahwa sebuah laporan independen yang dikeluarkan hari Senin oleh delapan mantan pejabat senior Amerika dan mendesak pemerintah untuk mengirim peralatan dan senjata pertahanan bernilai 3 miliar dollar ke Ukraina telah memicu perdebatan lebih jauh di Washington.

Pertempuran terus berkecamuk di Donetsk dan Luhansk, dua daerah yang diklaim oleh kelompok separatis pro-Rusia sebagai wilayah mereka, khususnya di sekitar kota Debaltseve yang dikuasai Ukraina, sejak perundingan damai di Belarus antara Pemerintah Ukraina dan kelompok separatis gagal hari Sabtu lalu. Dalam briefing hari Senin itu, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Jen Psaki mengatakan, Amerika sangat prihatin tentang “memuncaknya aksi kekerasan baru-baru ini” dan upaya para pemberontak untuk memperluas wilayah yang mereka kuasai di luar batas gencatan senjata yang telah disepakati dalam perundingan di Minsk–Belarus bulan September lalu.

Jen Psaki juga menyatakan keprihatinan atas “bertambahnya jumlah korban tewas dari pihak militer dan sipil”. Senin pagi, pemimpin separatis pro-Rusia di Ukraina Timur mengumumkan “mobilisasi umum” guna memperkuat pasukan bersenjata kelompok itu hingga mencapai 100.000 orang.

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan larangan visa bagi sejumlah pejabat Venezuela yang terlibat dalam kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, pada Senin (2/2). Larangan ini diperkirakan akan membuat hubungan Washington dan Caracas memburuk.

Larangan tersebut diperkuat oleh undang-undang yang ditandatangi Presiden AS, Barack Obama pada Desember lalu, terkait sanksi visa terhadap sejumlah pejabat Venezuela. Langkah tersebut juga telah disetujui oleh Kongres. “Kami mengirimkan pesan yang jelas bahwa pelanggar hak asasi manusia, mereka yang mendapatkan keuntungan dari korupsi dan segenap keluarga mereka tidak diterima di Amerika Serikat,” bunyi pernyataan resmi dari Departemen Luar Negeri AS, dikutip dari Reuters, Senin (2/2).

Departemen Luar Negeri AS menyatakan tidak akan mengidentifikasi sejumlah pejabat Venezuela karena peraturan kerahasiaan visa AS. Beberapa diplomat AS menyatakan bahwa pelarangan tersebut akan diberlakukan terutama pada pejabat keamanan Venezuela yang terkait dengan aksi protes tahun lalu yang menewaskan 43 orang tewas, termasuk demonstran, para pendukung pemerintah dan pejabat keamanan.

Kelompok HAM mengklaim bahwa pasukan keamanan Venezuela menggunakan kekerasan berlebihan untuk meredam demonstrasi tersebut. Sementara, para pejabat keamanan bersikeras bahwa mereka menahan diri dalam menghadapi demonstran yang melemparkan batu dan bom bensin.

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, mengecam sanksi tersebut dan menuduh AS munafik. “Hak asasi manusia apa yang mereka bicarakan?,” kata Maduro dalam pidatonya, Senin (2/2) malam, dikutip dari Reuters. “Mereka membunuh pemuda kulit hitam di jalan-jalan, menganiaya dan memiliki kamp konsentrasi anak-anak Amerika Tengah. Di Guantanamo, mereka menahan puluhan warga dunia tanpa memberikan proses hukum. AS melakukan penyiksaan dan isolasi,” kata Maduro melanjutkan.

Pemerintah sosialis Venezuela telah lama menuduh Washington berusaha mengacaukan pemerintahan untuk menguasai minyak di negara yang menjadi anggota OPEC ini. Hubungan kedua negara memburuk setelah mantan Presiden AS George W. Bush memuji kudeta yang gagal terhadap mantan presiden Venezuela, Hugo Chavez, pada tahun 2002 lalu. Meskipun ketegangan diplomatik semakin memburuk, Venezuela tetap menjadi salah satu pemasok minyak terbesar ke AS.

Baru-baru ini, Maduro menuduh Wakil Presiden AS, Joe Biden, merencanakan kudeta terhadap dirinya. Menampik tuduhan tersebut, juru bicara Departemen Luar Negeri, Jen Psaki, menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan dibuat-buat. Pada Senin (2/2), Maduro menyatakan bahwa Biden mengatakan kepada para pemimpin negara-negara Karibia bahwa masa pemerintahan Venezuela tinggal menghitung hari dan bersiap diri untuk melihat akhir dari Petrocaribe.

Petrocaribe adalah persekutuan negara-negara Karibia penghasil minyak yang dibentuk oleh Chavez. Petrocaribe memungkinkan negara-negara di Karibia dan Amerika Tengah untuk membiayai pembelian minyak dan bahan bakar dengan harga yang menguntungkan. Maduro menegaskan bahwa Petrocaribe akan tetap bertahan, meskipun volume minyak kian turun pada 2013 ke level terendah selama lima tahun terakhir.