Jakarta, Aktual.co — Tersangka kasus dugaan korupsi, Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan (BG) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghentikan proses penyidikan. Hal itu tertuang dalam perubahan gugatan praperadilan yang diajukan BG.
Dikatakan kuasa hukum BG, Maqdir Ismail bahwa pihaknya menambah gugatan kepada KPK dengan memasukan Pasal 80 KUHAP. Menurutnya, hal itu dilakukan agar proses praperadilan tersebut tidak berlarut-larut.
“Perubahannya kalau saya tidak keliru salah satu diantaranya mengenai penjelasan Pasal 80 KUHAP,” ungkap Maqdir di gedung KPK, Selasa (3/2).
“Hal itu dilakukan, karena kami tidak mau menambahkan masalah sesudah persidangan, maka kami tarik. Hanya perimbangan teknis,” paparnya.
Untuk diketahui, pasal baru yang masukan dalam gugatan praperadilan tersangka BG bebunyi, “permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.
Selain itu, pihak BG berasalan penambahan pasal tersebut merupakan sebuah hak mutlak yang dimiliki warga negara. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa KPK tidak bisa membatasi ruang gerak terhadap klienya untuk melakukan pembelaan.
“Yang harus dilihat. Kalau bicara hukum acara yang dibatasi itu adalah hak penegak hukum bukan hak warga negara,” tegas Maqdir.
Proses praperadilan yang diajukan oleh BG sempat terhambat. Hal itu karena pihak KPK tidak hadir dalam sidang yang dijadwalkan pada Senin (2/3) di Komisi Yudisial (KY).
KPK beralasan, ketidakhadiran mereka adalah untuk menyiapkan jawaban terhadap gugutan yang dilayangkan oleh pihak BG.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengusaha Gulat Mendali Emas Manurung, menyebut Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun kerap menghubunginya terkait uang Rp 2,9 miliar. Uang itu ditunjukan untuk anggota DPR dan Menteri Kehutanan ketika itu dijabat oleh Zulkifli Hasan.
Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi mengatakan, pemanggilan Zulkifli Hasan sangat diperlukan karena Ketua MPR tersebut berkali-kali disebut dalam sidang Gulat Mendali Emas Manurung.
Uchok menyebut, dengan adanya penyebutan nama itu juga bisa menjadi alat bukti untuk KPK dalam pengembangan kasus alih fungsi hutan di Riau. Oleh karena itu KPK harus segera melakukan pendalaman atas kasus ini agar data-data tidak banyak yang hilang.
“KPK dalam hal ini, harus segera dong, jangan dibiarkan berlarut-larut. Apalagi saksi dan terdakwa menyebut adanya keterlibatan yang bersangkutan (Zulkifli Hasan),” kata Uchok ketika dihubungi, Selasa (3/2).
Dia menyebut, cara yang ampuh untuk mendalami perkara yang saat ini tengah diusut oleh KPK itu harus memanggil politikus asal Partai Amanat Nasional itu. “Cara memperdalamnya dengan memanggil Zukifli Hasan segera. Sudah jelas ini. Jangan membiarkan Zulkifli Hasan bebas.
Sebelumnya dalam persidangan, Gulat Manurung mengaku kerap ditelepon oleh Annas. Dia ditelepon Annas untuk meminta uang, yang diketahui uang tersebut diperuntutkan untuk DPR dan Menteri Kehutanan ketika itu dijabat oleh Zulkifli Hasan.
“Pak Annas Maamun telepon saya berkali-kali meminta uang itu untuk DPR dan menteri,” kata Gulat‎ dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (29/1).
Namun demikian Gulat tidak menyebut siapa saja nama anggota DPR yang dimaksud itu. Tapi ketika soal menteri, Gulat menyebut menteri yang dimasud Zulkifli Hasan. Selain itu, Gulat menyebut uang itu diminta Annas dalam bentuk dollar.
“Cuma saya tidak tahu ‎dollar apa, ya kalau dollar ya dollar Amerika, cuma nggak sampai Rp 2,9 miliar.”
Namun terkait dengan penyebutan nama tersebut, Zulkifli sudah berkali-kali membantah menerima suap terkait kasus ini.
Selain itu, Gulat Manurung juga menyebut PT Duta Palma meminta dimasukkan dalam surat revisi alih fungsi hutan.
Gulat menyebut PT Duta Palma berjanji memberikan uang Rp 8 miliar kepada Gubernur Riau Annas Maamun.”PT Duta Palma menjanjikan Rp 8 miliar untuk Pak Annas, tapi baru terealisasi Rp 3 miliar tanggal 18 (September).”
Saat dicecar kembali oleh hakim, Gulat mengaku mendapat uang sejumlah uang dari praktek tersebut. Gulat menerima uang Rp 100 juta dari Annas Maamun. “Rp 100 juta,” kata Gulat.
Hakim pun sempat marah dengan tindakan Gulat sebab dia merupakan Ketua Asosiasi Petani Sawit wilayah Riau. Menurut hakim, seharusnya Gulat membela kepentingan rakyat kecil.
Dalam kasus ini, Gulat diancam pidana pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Banda Aceh, Aktual.co — Meski Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo menyatakan segera mengantarkan turunan UU Pemerintah Aceh ke Banda Aceh, namun sampai Selasa (3/2) belum ada jadwal kunjungan menteri kabinet kerja tersebut ke Provinsi Aceh.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Pemerintah Aceh, Mahyuzar menjawab Aktual.co. “Sejauh ini yang kami ketahui, untuk Perpres Pertanahan itu sudah berada di meja Sekretaris Kabinet. Sedangkan untuk RPP Kewenangan itu sudah ada meja Sekretaris Negara RI,” sebut Mahyuzar.
Selain itu, sambung Mahyuzar untuk RPP Migas, Kemendagri RI masih berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan RI. “Sampai saat ini kita belum tahu apakah sudah ditandatangani ketiga turunan UUPA itu atau belum. Namun, dari media kita ketahui Mendagri menyatakan sudah menandatangani ketiga RPP itu,” ujar Mahyuzar.
Disebutkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima jadwal kapan kunjungan Kabinet Kerja ke Aceh untuk mengantarkan tiga turunan UUPA tersebut.
“Kita tunggu saja kapan jadwalnya. Kita harapkan bisa secepatnya. Karena hal itu sangat diharapkan oleh rakyat Aceh,” pungkas Mahyuzar.
Seperti diberitakan sebelumnya, Mendagri RI Tjahjo Kumolo menyatakan turunan UUPA akan diantar langsung oleh tiga menteri ke Aceh yaitu Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan dan Mendagri Tjahjo Kumolo. 

Artikel ini ditulis oleh: