Jakarta, Aktual.co — Mata uang negara pengekspor minyak, termasuk dolar Kanada, krone Norwegia dan rubel Rusia menguat terhadap dolar AS pada Senin waktu New York (Selasa dinihari WIB) yang disebabkan oleh berfluktuasinya harga minyak antara keuntungan dan kerugian.

Marketwatch melaporkan, pada Selasa (3/2), di akhir perdagangan di New York, Senin (2/2) pukul 16.00 waktu AS (Selasa dinihari WIB), Dolar AS dibeli 117,23 yen Jepang, lebih rendah dari 117,53 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik ke 0,9283 dan merosot ke 1,2586 dolar Kanada dari 1,2681 dolar Kanada.

Sementara itu, Euro naik menjadi 1,1346 dolar dari 1,1293 dolar di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,5037 dolar dari 1,5061 dolar. Dolar Australia naik menjadi 0,7805 dolar dari 0,7781 dolar.

Dolar melemah terhadap sebagian besar mitra-mitranya setelah data mengecewakan. Indeks dolar, yang melacak USD terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,40 persen menjadi 94,427 pada akhir perdagangan.

Pelemahan USD juga tertekan oleh data ekonomi negatif yang keluar dari ‘Negeri Paman Sam’ itu.

Belanja konsumen AS, yang memberikan kontribusi lebih dari dua pertiga dari kegiatan ekonomi AS, turun 0,3 persen pada Desember, penurunan terbesar sejak 2009, Departemen Perdagangan melaporkan, Senin (2/2).

Laporan lain dari departemen menunjukkan belanja konstruksi berbalik naik (rebound) 0,4 persen pada Desember, dari penurunan 0,2 persen pada November. Angka Desember gagal memenuhi ekspektasi pasar untuk kenaikan 0,6 persen.

Lembaga riset Institute for Supply Management (ISM) AS menyatakan, bahwa Indeks Pembelian Manajer (PMI) manufaktur AS tercatat 53,5 pada Januari, merupakan kinerja terburuk dalam satu tahun, lebih rendah dari konsensus pasar 54,5.

Sementara itu, angka akhir disesuaikan secara musiman untuk PMI manufaktur AS dari Markit berada di 53,9 pada Januari, jauh di atas ambang batas netral 50,0, tetapi juga sedikit di bawah perkiraan pasar.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Pengadilan Turki akan mendakwa wartawan lepas asal Belanda, Frederike Geerdink, dengan tuduhan menyebarluaskan “propaganda teroris”. Surat dakwaan pengadilan Turki menyebutkan Geerdink didakwa karena mengirim pesan dukungan kepada Partai Pekerja Kurdistan atau PKK, di akun media sosial Facebook dan Twitter miliknya. Padahal, PKK merupakan partai terlarang di Turki.

Jika terbukti bersalah, Geerdink menghadapi hukuman hingga lima tahun penjara. “Saya selalu berpikir tentang bagaimana melakukan pekerjaan saya sebagai seorang jurnalis dan selalu memilih kata-kata dengan teliti dan hati-hati,” kata Geerdink sembari menampik tuduhan yang ditimpakan kepadanya, dikutip dari Reuters, Senin (2/2).

Pengadilan Turki memang kerap menargetkan wartawan, baik mereka yang keturunan Turki, maupun Kurdi. Dakwaan terhadap Geerdink menjadi contoh bahwa wartawan asing tak luput dari tuduhan kriminal di Turki. Pasukan keamanan sempat metahan Geerdink selama sementara pada 6 Januari lalu dan menggerebek rumahnya di Diyarbakir, kota terbesar di sebelah tenggara yang didominasi warga keturunan Kurdi. Penahanannya memicu protes dari Menteri Luar Negeri Belanda, Bert Koenders, yang saat itu tengah mengunjungi Turki.

“Terkejut atas penangkapan Geerdink dan saya akan membicarakan hal ini secara pribadi dengan rekan saya Cavusoglu di sini, di Ankara,” tulis Koenders, dalam akun Twitter miliknya, Selasa (6/1). Penahanan Geerdink juga bertepatan dengan pernyataan Presiden Tayyip Erdogan yang membantah anggapan pemerintah Turki mengekang kebebasan media. Tak ayal, dakwaan terhadap Geerdink juga memicu pertanyaan seputar intoleransi dan kebebasan media di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Meskipun demikian, Presiden Erdogan menolak pemberitaan media Barat yang marak melaporkan bahwa Turki menjadi semakin tidak demokratik di bawah kekuasaannya yang telah berlangsung selama 12 tahun, di mana ia menjabat sebagai perdana menteri selama dua periode sebelum menjadi presiden. “Saya membantah hal ini. Tidak ada tempat di Eropa atau di negara lain di mana media mendapatkan kebebasan pers seperti di Turki,” kata Erdogan, Selasa (6/1).

Menurut Indeks Kebebasan Pers Dunia yang dirilis kelompok advokasi Reporters Without Borders pada 2014, Turki barada di peringkat 154 dari 180 negara yang menjunjung kebebasan pers. Berbasis di Turki sejak tahun 2006, Geerdink adalah penulis buku De Jongens zijn Dood, atau The Boys Are Dead, yang terbit tahun lalu, tentang 2.011 kasus pemboman oleh pesawat militer Turki yang menewaskan 35 warga sipil Kurdi.

Pemberitaan Geerdink berfokus kepada masalah yang dialami oleh warga Kurdi yang merupakan topik yang sangat sensitif setelah militan PKK meluncurkan pemberontakan selama puluhan tahun demi menuntut otonomi yang lebih besar. Pemberontakan tersebut diperkirakan menyebabkan sekitar 40 ribu orang tewas.

Upaya untuk mengakhiri pertumpahan darah sejak gencatan senjata tahun 2012 telah terhenti dalam beberapa bulan terakhir. “Masalah Kurdi adalah masalah yang paling mendesak dan merupakan masalah politik terbesar Turki. Sehingga, masalah tersebut merupakan isu yang baik untuk diberitakan,” kata Geerdink.