Jakarta, Aktual.co — Polemik ihwal pertemuan yang terjadi antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad dengan elit politik PDI Perjuangan terus bergulir.

Pertemuan ternyata itu tidak hanya diakui oleh Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan Komisi Bidang Hukum berencana untuk mengundang Hasto terkait polemik tersebut.

“Supaya lebih ditel, recananya tanggal 4 (Febuari) kita akan panggil Hasto,” ucap Ruhut kepada wartawan, di Nusantara II DPR RI, Senayan, Senin (2/2).

Alasannya, sambung dia, Komisi III DPR RI ingin mengetahui secara ditel persoalan pertemuan yang dilakukan Abraham pada pilpres 2014 kemari. Sebab, dirinya mengisaratkan agak ragu bila polemik itu ditangani oleh Komite Etik.

“Iya, tapi Komite Etik itu kan dia-dia (orang) pendukung KPK juga,” ucap dia.

Lebih lanjut, ketika ditanya soal dalam kapasitas apa Hasto diundang oleh komisi III DPR RI itu, politisi partai Demokrat itu belum tahu masuk dalam kategori pertemuan apa.

“Kita istilahnya mengundang, RDPU (rapat dengar pendapat umum) juga bisa, tetapi kalau kita ke daerah itu namanya kunjungan spesifik, tetapi karena kita di Jakarta, kita undang saja. Dan dia (Hasto,red) juga sudh mau bertemu dengan kita,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI, Aboe Bakar Al Habsy menyambut baik bila Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

Katanya, rencana tersebut merupakan indikator bahwa presiden memiliki indikator kerja untuk masing masing kementerian. Sehingga bila menteri terkait tidak mampu mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan tentunya harus reshuffle.

“Bila memang Presiden mewacanakan adanya reshuffle itu berarti pertanda baik. Bila presiden Jokowi dalam waktu dekat berani mengambil kebijakan tersebut, saya kira itu akan menjadi langkah maju,” kata Aboe Bakar di Jakarta, Senin (2/2).

Ia menambahkan, selama 100 hari untuk para menteri telah cukup untuk dijadikan indikator apakah mereka layak lanjut atau tidak.

“Bila lebih dari seratus hari masih ada menteri yang gagap dengan tupoksinya atau belum mampu memetakan persoalan di dalam kementerian, tentu saja mereka sangat layak untuk diganti,” kata Politisi PKS itu.

Evaluasi 100 hari untuk para menteri ini, sambungnya,  merupakan momen pembuktian untuk Jokowi.

“Pembuktian bahwa dirinya punya program yang jelas dengan parameter yang terukur, pembuktian bahwa dirinya bukan sekedar presiden boneka yang dapat diatur, serta pembuktian bahwa presiden berani secara tegas mengambil keputusan dan kebijakan strategis,” kata Aboe Bakar.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo kemungkinan akan segera melantik Komjen Pol, Budi Gunawan. Pelantikan itu, tak akan tunggu proses praperadilan yang kini tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Demikian disampaikan, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/2).
“Mungkin saja tanpa tunggu praperadilan bisa saja diputuskan,” ujar dia.
Terlebih sambung Andi, sudah adanya dukungan dari DPR soal harus disegerakannya pelantikan Budi Gunawan.
“Bagi DPR pengangkatan Kapolri ini hak prerogatif Presiden,” kata Andi seraya membantah ada pengganti Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi jilid pertama, Taufikurahman Ruki menilai, KPK akan terus berdiri meski seluruh pimpinannya menjadi pesakitan hukum.
“Tidak, tidak akan mungkin, karena ada presiden. Di negara ini masih ada presiden. Jadi tak akan mungkin,” ujar Taufikurahman Ruki, dalam sebuah dialog disebuah televisi nasional, Senin (2/2).
Pasalnya, menurut dia, masih ada Presiden. Caranya, sambung dia, Presiden cukup mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk menyelamatkan lembaga anti rasuah tersebut.
“Presiden bisa menunjuk (pelaksana tugas),” kata dia,
Ia mengatakan, dahulu KPK pun sempat hanya dipimpin dua orang saja ketika kasus Antasari Azhar, menyusul kemudian perkara Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.
“Cara lain, memproses cepat pimpinan KPK,” kata dia.
Sebelumnya, pihak KPK maupun LSM anti korupsi ramai menyebut adanya upaya untuk meruntuhkan KPK, menyusul kasus yang mendera para pimpinan KPK.
Seperti diketahui, kini empat pimpinan KPK, Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, Zulkarnain dan Bambang Widjojanto, telah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Bahkan, nama terakhir telah ditetapkan sebagai tersangka.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby