Jakarta, Aktual.co —  Indonesia Police Watch (IPW) berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap saksi pemilik unit apartemen Capital Residences yang membenarkan pertemuan antara Ketua KPK Abraham Samad dengan elit PDI Perjuangan, menunjukan adanya kejahatan serius.
Demikian dikatakan Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya yang diterima Aktual.co, di Jakarta, Minggu (1/2).
“IPW menilai, Keterangan saksi kepada penyidik maupun pers makin menunjukkan ada kejahatan serius yang sedang terjadi di KPK, yakni dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum pimpinan KPK,” kata dia.
Menurut dia, kesaksian itu makin menunjukkan bahwa Samad selama ini diduga melakukan kebohongan publik dengan mengatakan semua yang dituduhkan dalam kasus ‘Rumah Kaca Abraham Samad’ adalah fitnah. 
Ia mengatakan, dengan adanya kesaksian ini hendaknya mata publik semakin terbuka bahwa oknum-oknum KPK bukanlah malaikat.
“Sehingga diharapkan publik bisa bersikap objektif dan tidak membabibuta membela oknum pimpinan KPK yang bermasalah,” seru dia.
“Apalagi saksi tersebut adalah teman dekat Samad yang menjelaskan apa yang terjadi di apartemennya yang “dipinjam” Samad,” tambah dia.
Oleh karena itu, ujar Neta, dengan adanya kesaksian ini akan semakin mudah bagi Bareskrim Polri untuk menjerat Samad secara pidana. Karena itu IPW berharap Polri bisa bekerja cepat untuk memanggil dan memeriksa Samad.
“Enam alat bukti yang dimiliki Bareskrim sudah cukup kuat untuk menjerat Samad dalam kasus pidana Rumah Kaca,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Nebby

Jakarta, Aktual.co — Semua warga negara Indonesia baik sipil maupun aparatur pemerintah, termasuk anggota Polri, sudah saatnya harus taat dan patuh terhadap hukum negara.
Demikian disampaikan, pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Suparji Ahmad.
“Kalau terbukti bersalah, ya harus dihukum sebagaimana mestinya, tanpa terkecuali,” kata Suparji saat berdiskusi di Jakarta, Minggu (1/2).
Ia mengatakan bahwa di hadapan hukum, semua warga negara tidak ada kekebalan, dan tidak perlu membutuhkan banyak alasan jika sudah ada bukti bersalah.
“Kenapa harus banyak pertimbangan jika ingin menghukum orang, aparat harus tegas, jangan dimain-mainkan dengan alasan yang tidak masuk akal,” katanya.
Menurutnya, polemik antara KPK dan Polri memperlihatkan kurangnya ketegasan hukum, seharusnya tidak perlu ada masalah lain yang dikaitkan.
“Kalau memang KPK mempunyai bukti menangkap oknum Polri atau sebaliknya, langsung ditindak saja, tidak perlu ada skenario yang terlihat seperti perayaan, apalagi memainkan monentum penangkapan, itu tidak baik,” ujarnya.
Jika keadaan polemik KPK-Polri tidak membaik, ia mengkhawatirkan akan semakin banyak nuansa politik yang bisa mengintervensi kebijakan-kebijakan penegak hukum.
“Jangan dibiarkan berlarut, baik KPK atau Polri, ketika memiliki bukti yang sudah cukup kuat, langsung bertindak saja, terlalu banyak pertimbangan justru bisa menjadi indikasi pengaruh politik,” tuturnya.
Ia berharap, polemik yang terjadi bukan bertujuan untuk mencari-cari kesalahan antarinstansi, tetapi memang berdasarkan atas tanggung jawab kewajiban dalam menjalankan tugas dan peran masing-masing.
 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby