Jakarta, Aktual.co — Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyebut, pemkot setempat tidak tertarik membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) sebagaimana yang sudah dilakukan di DKI Jakarta.
“Saya tidak tertatarik rusunami. Kita serahkan ke swasta,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat ikut menyambut kedatangan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di proyek Apartemen Rusunami Puncak CBD, kawasan Wiyung Kota Surabaya, Sabtu (31/1).
Menurut dia, pihaknya lebih memprioritaskan membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di sejumlah kawasan di Kota Pahlawan. Hal ini dikarenakan tidak semua orang bisa mennyicil angsuran pembelian rusunami sampai Rp500 ribu.
“Kalau warga pendapatnnya Rp600 ribu, sementara angusrannya Rp500 ribu. Itu kan tidak mungkin,” katanya.
Apalagi, lanjut dia, tiap unit luasannya sama antara rusunami dan rusunawa, yakni 21 meter persegi. “Jadi, saat ini kita konsentrasi di rusunawa. Saya ini mengangkat warga yang tinggal di pinggiran sungai.”
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga membantu orang yang selama ini tinggal di rumah kontrakan. “Kalau pakai rusunawa, hanya bayar Rp600 ribu. Akan tetapi, kalau rumah kontrak, bayar Rp2 juta per tahun.”
Untuk rusunawa sendiri, lanjut dia, selama ini pembangunanya dikerjakan pemerintah pusat. “Pemkot hanya menyediakan lahannya, akses jalan dan pengurukan pemerintah pusat akan bangun kalau semua sudah siap.”
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji yang juga mengikuti acara yang sama mengatakan bahwa pihaknya tidak setuju jika Pemkot Surabaya membangun rusunami.
“Kalau ada rusunami, pasti akan banyak makelar. Bisa saja, orang yang punya uang banyak pinjam KTP warga. Setelah dapat, warga tersebut menjual kepada orang kaya tadi. Orang kaya tadi kemudian menjual kepada orang lain dengan harga mahal,” ujar dia.
Untuk itu, lanjut dia, sebaiknya pemkot lebih fokus pada pembangunan rumah susun yang ada. “Bila perlu tiap kawasan ada rusunnya. Makin banyak rusun, makin bagus untuk mengikis kawasan kumuh di Surabaya,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya menuding, mundurnya Dirut Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya Karyanto Wibowo karena hubungannya dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak harmonis.
“Dirut PD Pasar surya sebenarnya mempunyai visi yang bagus dalam pengembangan pasar tradisional, namun karena tidak harmonis dengan wali kota, maka dia mundur,” ujar Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazkan Mansyur, di Surabaya, Sabtu (31/1).
Dia mengatakan, salah satu akar persoalan regangganya hubungan Dirut PD Pasar Surya dengan wali kota adalah terkait pembangunan Pasar Tunjungan.
“Dirut PD Pasar diminta segera membangun, namun ironisnya hingga saat ini tidak ada ‘feasibility study’ (studi kelayakan). Bagaimana melaksanakan kalau wali kota tidak memberi. Itu pengakuan dari sana (Direksi PD Pasar),” katanya.
Mazlan menambahkan, akibat tidak terlaksanannya pembangunan Pasar tunjungan, maka hal itu berbuah ketidaksukaan wali kota dengan Dirut PD Pasar Surya, Karyanto Wibowo.
“Jika studi kelayakan sudah ada, pembangunan diperkirakan akan dilaksanakan, bahkan begitu selesai penganggaran akan bisa dijalankan,” katanya.
Mazlan mengakui pengunduran diri Karyanto dari jabatan Dirut PD Pasar Surya merupakan hak pribadi yang bersangkutan. Namun dia meyakini pengunduran diri tersebut akibat adanya tekanan dari pemerintah kota.
“Mengundurkan diri karena tekanan, saya tahu itu. Tekanan itu berupa paksaan untuk membangun Pasar Tunjungan itu.”
Mazlan berharap pada pemilihan direksi maupun dewan pengawas PD Pasar Surya yang baru nantinya, pemerintah kota melibatkan kalangan DPRD. Kasus pengunduran diri Karyanto akibat ketidakharmonisan hubungan dengan wali kota diharapkan tidak terjadi lagi.
Dia mempertanyakan proses uji kekayakan dan kepatutan yang dilakukan sebelumnya. Mazlan menduga proses pemilihan jajaran direksi yang diselenggarakan beberapa tahun lalu terkesan tak transparan.
“Uji kelayakannya sepertinya terkesan disembunyikan atau tidak transparan,” ujarnya.
Menurutnya, semakin banyak yang menyeleksi calon direksi akan lebih baik, guna mendapatkan figur yang kapabel dan kompeten. Selama ini, ia menilai wali kota terkesan egois.
“Walau kewenangan wali kota penuh, tapi agar out putnya baik semakin banyak pihak yang menginterview akan semakin baik,” tuturnya.
Mazlan berharap agar manajemen PD Pasar berjalan baik. Pemerintah kota mendukung program kerja yang dilaksanakan oleh jajaran direksi, dan menjalin hubungan yang harmonis.
“Siapapun Dirutnya, jika pemkot tidak serius mensupport, maka akan terjadi hal yang sama,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pengurus Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Cabang Pamekasan, Madura, Jawa Timur, periode 2015-2020, dilantik . Pelantikan itu dihadiri langsung oleh Sekjen PPI Gede Pasek Suardika.
“Kami berharap, dengan dilantiknya PPI ini akan memberikan semangat baru bagi terciptanya iklim demokrasi yang lebih baik di Pamekasan ini,” kata Bupati Pamekasan Achmad Syafii saat menyampaikan sambutan dalam acara pelantikan tersebut, Sabtu (31/1).
Dia mengatakan, ormas PPI sebenarnya merupakan tempat berkumpulnya para tokoh, dengan tujuan untuk memperjuangkan kebebasan mengemukakan pendapat dan demokrasi di negeri, serta melawan berbagai bentuk “penindasan” dan diskriminasi politik.
Pelantikan Pengurus PPI di Kabupaten Pamekasan ini merupakan keempat di Jawa Timur, setelah Sidoarjo, Kabupaten Malang dan Kota Malang. “Besok pagi pelantikan Pengurus PPI di Kabupaten Pasuruan, dan di Pulau Madura, PPI Pamekasan ini merupakan yang pertama kali,” kata Pengurus PPI Jatim Junianto.
Pelantikan pengurus organisasi yang didirikan oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ini dilakukan langsung oleh Sekjen PPI Gede Pasek Suardika.
Prosesi pelantikan diawali dengan pengucapan ikrar janji para pengurus yang berjumlah 41 orang dan dilanjutkan dengan penyerahan bendera PPI oleh Gede Pasek Swardika kepada Ketua PPI Pamekasan Fahrus Saleh.
Pengurus PPI Pamekasan yang dilantik itu di bawah kepemimpinan Fahrus Saleh dan Abdul Hadi, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Sedangkan Ketua Majelis Pertimbangan Cabang Imadoeddin sebagai ketua, dan sekretarisnya Iskandar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu