Jakarta, Aktual.co — Pejabat Kantor Imigrasi Kabupaten Nunukan, Kalimantan utara (Kaltara) menyesalkan majikan di perusahaan tempat tenaga kerja asal Indonesia (TKI) di Negeri Sabah, Malaysia menahan dokumen keimigrasian (paspor) saat pemiliknya hendak pulang kampung.
Melalui Kepala Unit Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pelabuhan Internasional Tunon Taka Kabupaten Nunukan, Nasution menyebut, selama ini banyak menemukan TKI yang akan berangkat lagi ke negara itu hanya mengantongi surat cuti semata.
Padahal, kata dia, WNI yang akan keluar negeri harus melengkapi diri dengan dokumen keimigrasian, sehingga bagi yang hanya menggunakan surat cuti dari perusahaannya bekerja sementara selebaran itu bertentangan dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku.
“Mulai sekarang kita tidak membenarkan lagi WNI yang akan berangkat lagi ke Malaysia untuk bekerja karena dipersoalkan imigrasi Sabah,” kata Nasution.
Untuk menindaklanjuti tindakan majikan yang tidak memberikan paspor bagi TKI, dia meminta kepada Konsulat RI di Negeri Sabah untuk mempertanyakannya agar tidak menjadi penghalang bagi TKI yang hendak bekerja lagi di negeri jiran itu.
Dia pun meminta perwakilan pemerintah Indonesia di Malaysia agar lebih tegas terhadap majikan yang menahan paspor TKI yang akan pulang kampung.
Sehubungan dengan hal ini, Konsulat RI Tawau, Muhammad Soleh menanggapi bahwa kemungkinan besar TKI hanya diberikan surat cuti oleh majikan karena paspornya masih dalam proses, sementara TKI bersangkutan mendesak untuk pulang kampung.
“Bisa saja TKI tersebut asal bicara bahwa dirinya hanya diberikan surat cuti dari majikannya untuk cuti (pulang kampung),” katanya.
Namun dia berjanji jika benar majikan menahan paspor dan hanya memberikan surat cuti untuk pulang kampung kepada TKI, maka Konsulat RI Tawau akan mencari tahu penyebab melakukan hal itu.
Pada Jumat (30/1), Imigrasi dan kepolisian Kabupaten Nunukan membatalkan pemberangkatan tiga WNI ke Negeri Sabah karena hanya mengantongi surat cuti dari majikan perusahaan tempatnya bekerja di Genting.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat akan menertibkan sejumlah lahan parkir liar.
“Saat ini, kita masih melakukan pendataan terhadap beberapa titik badan jalan yang selalu digunakan sebagai lahan parkir,” kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram H Khalid di Mataram, Sabtu (31/1).
Penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir, sambungnya, tentu menyalahi aturan dan ketentuan apalagi lahan yang digunakan adalah trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki.
Khalid tidak menepik kendati pihaknya sudah memasang rambu-rambu dilarang parkir pada badan jalan, namun masih saja ada kendaraan yang memanfaatkan badan jalan untuk parkir kendaraannya baik roda dua maupun roda empat.
Kondisi itu terlihat pada beberapa titik, antara lain di depan SMK 1 Mataram Jalan Pejanggik, SMAN 5 Mataram di Jalan Udayana serta beberapa titik pada jalan protokol. Hal itu tentu mengganggu arus lalu lintas bahkan pada jam-jam tertentu bisa terjadi kemacetan.
“Kami pasti akan melakukan penertiban. Tinggal menunggu waktu yang tepat,” katanya.
Menurut dia, penertiban terhadap kendaraan yang menggunakan badan jalan untuk parkir tidak bisa dilakukan dengan serta merta, karena sebelum melakukan penertiban dengan “paksa”, pihaknya terlebih dahulu melakukan upaya-upaya persuasif.
“Misalnya dengan melakukan pendekatan serta memberikan mereka pencerahan sekaligus sosialisasi kepada instansi atau perusahaan yang berada di seputar wilayah itu,” katanya.
Dengan harapan, para pimpinan instansi atau perusahaan setempat dapat mengarahkan para tamu yang datang untuk memanfaatkan fasilitas parkir yang mereka miliki dan tidak menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir.
Begitu juga dengan masyarakat, agar dapat meningkatkan kesadarannya, jika sudah melihat rambu larangan parkir, hendaknya masyarakat mencari lahan parkir yang lain.
“Kalau kita sudah melakukan upaya persuasif namun tidak juga diindahkan, ya tunggu saja, kita akan bergerak untuk menertibakan parkir-parkir liar ini,” ujarnya.
Dia mengatakan, program penataan parkir sebagai salah satu upaya untuk mengurangi volume kendaraan sekaligus untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi pada saat jam-jam tertentu.
“Seperti pada jam pulang kerja dan jam pulang sekolah, terutama di Jalan Pejanggik,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Program Pemerintah Kota yakni kartu ‘Smart City’ yang digagas Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto berhasil mencuri perhatian Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
“Pak Ahok meminta secara langsung kepada saya bagaimana sistem kartu smart city itu, saya jelaskan, lalu beliau tertarik dan menginginkan juga diterapkan di Jakarta,” sebut Ramdhan, Sabtu (31/1).
Menurut dia, kartu smart city atau kartu pintar kota murni ide dari Kota Makassar dan belum ada di kota lain bahkan sudah diterapkan dan digunakan 18 ribu Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemkot Makassar pada 2014.
“Setelah sukses berjalan, tahun ini akan dicetak lagi sebanyak satu juta kartu untuk memenuhi kebutuhan warga Makassar,” ujarnya.
Ramdhan disapa akrab Danny Pomanto ini menjelaskan, kartu tersebut sudah diprogram dengan bekerjasama pihak perbankan yakni Bank Rakyat Indonesia. Kartu multi fungsi tersebut diyakini sebagai cara untuk mempermudah transaksi keuangan.
Dalam kartu ini, kata dia, terintegrasi dengan data Nomor Induk Pegawai, Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Penerima Wajib Pajak dan data peserta BPJS. Selain itu bisa digunakan berbelanja di supermarket hingga pembayaran tarif angkutan massal.
Debit dalam kartu, lanjutnya, sebesar satu juta. Tahap awal kartu ini berfungsi sebagai absensi pegawai, database pegawai, dan transfer honor pegawai dan akan berfungsi ganda.
Selain itu, kartu ini terus dikembangkan sehingga pemilik dapat membuat dan menyimpan rekam medik teritengrasi data rumah sakit atau klinik kerja sama BPJS, saat ini diupayakan mendeteksi 157 penyakit tetapi setelah diprogram terlebih dahulu.
“Untuk mengecek layanan, kartu ditempelkan ke bagian belakang handphone pintar melalui sinyal di handphone lalu akan muncul rekam medik secara online sehingga diketahui penyakit diderita,” jelasnya.
Selain itu, Danny terus melakukan inovasi dalam hal layanan kesehatan guna mempermudah masyarakat dengan menghadirkan layanan “Dottoro ta” yakni dokter mendatangi rumah-rumah warga.
“Program DP Care melalui Dottoro ta’ atau mobil khusus beserta tim medis akan mendatangi warga yang tinggal di lorong-lorong guna peningkatan layanan kesehatan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu