Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI TB Hasanuddin meminta semua pihak untuk menghargai putusan PN Jakarta Selatan yang mengabulkan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan.
Dengan keluarnya keputusan praperadilan permohonan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) yang memenangkan pemohon, maka sudah dua institusi (Mabes Polri dan Pengadilan Jakarta Selatan) yang menyatakan bahwa komjen BG tidak terlibat dalam masalah hukum.
“Saya pribadi memohon kepada siapapun untuk kita hormati apapun keputusan pengadilan, mengingat NKRI adalah negara hukum. Hukum diatas segala-galanya,” kata TB Hasanuddin, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/2).
Dirinya tidak menyarankan kepada Presiden  Jokowi untuk segera melantik Komjen Pol BG sebagai Kapolri sekarang juga. Penundaan pelantikan BG sebagai Kapolri saat itu karena KPK  menyatakan BG sebagai tersangka.
“Sekarang status itu sudah dianulir, jadi tak ada alasan untuk menundanya.  Apalagi Komjen Pol BG sudah dinyatakan lolos dalam ‘fit and proper test’ di DPR  RI. Jangan biarkan situasi dalam ketidakpastian , Polri butuh Kapolri baru,” kata politisi PDIP itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — 
Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Pol Budi Waseso meminta Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto tak banyak ‘cuap-cuap’ soal penangkapannya ke sejumlah pihak.
Justru dia menyarankan agar Bambang untuk menempuh jalur praperadilan terkait penangkapannya oleh penyidik. Selain itu, Budi pun tak keberatan jika Bambang melayangkan gugatan praperadilan.
“Kan sudah saya bilang, kalau pak BW keberatan dalam hal penangkapan itu ngga usah lapor sana, lapor sini, cerita sana, crita sini. Ada proses hukum, nanti diuji penangkapannya sah atau tidak. Kira-kira kan gitu,” kata Budi di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/2).
Budi berharap Bambang melakukan gugatan atas langkah penangkapan yang telah dilakukan pihaknya ketimbang cuap cuap sana sini ke berbagai pihak. “Boleh, itu yang saya harapkan,” ungkap Budi.
Jenderal bintang tiga itu mengungkapkan hal tersebut sekaligus merespon putusan terhadap Komjen Budi Gunawan dalam sidang praperadilan. Dimana, hakim Sarpin Rizaldi memenangkan alias mengabulkan gugatan praperadilan calon tunggal Kapolri itu.
Bahkan budi tak khawatir jika ada tersangka yang kasusnya ditangani pihaknya mengajukan praperadilan. Polri, kata Budi, siap menghadapi hal tersebut.
“Bagus, itu bagus. Itu namanya pembuktian secara hukum. Jadi ngga usah bicara macem-macem. Praperadilan itu contoh baik. Jadi kalu orang dikala keberatan itu jalur hukum yang ditempuh. Itu sah kan,”.
“Itu yang saya tunggu. Orang itu jalur hukum kok, kita harus taat kepada hukum,” tandas Budi.
Bambang Widjojanto sebelumnya ditangkap sejumlah penyidik KPK. Lelaki yang akrab disapa BW itu ditangkap terkait kasus dugaan mengarahkan saksi dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK) 2010 silam.
BW ditangkap usai mengantarkan anaknya pergi sekolah di bilangan Depok. Saat digelandang, BW sempat diborgol.
Baik BW dan sejumlah pihak mending penangkapan itu sewenang-wenang dan melanggar prosedur. Pasca penangkapan itu, BW dan kuasa hukum ‘gencar’ melakukan pertemuan sejumlah pihak. Bahkan BW melaporkan penangkapan yang diklaim sewenang-wenang itu ke KomnasHAM.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ratusan simpatisan dan pendukung Komjen Budi Gunawan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Kriminalisasi Polri menduduki Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (16/2).
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Kriminalisasi Polri terdiri dari KMP-KIH (Komunitas Masyarakat Pecinta-Kedamaian Indonesia Hakiki), KOPRAL (Komando Perlawanan Rakyat Teritorial anti Korupsi, SAMAD (Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi), LBH (Lembaga Bantuan Humor), ICW (Independent Comunity Watch).
Dalam dukungan kali ini, mereka juga menyajikan aksi khusus Barongsai untuk mengusir pengaruh buruk oknum KPK yang haus kekuasaan. Barongsai itu menunjukkan atraksinya dan membentangkan spanduk bertuliskan “Selamat Datang Kapolri Baru Komjen Pol Budi Gunawan”.
“KPK saat ini sedang mengalami kondisi darurat, maka haruslah diselamatkan. Salah satunya kami sengaja bawa Barongsai ini untuk mengusir pengaruh buruk oknum Komisioner KPK yang haus kekuasaan,” tegas Koordinator aksi Fadly Zein dalam rilisnya.
Selain itu, Kordinator KMP-KIH ini juga melakukan aksi teatrikal dengan sapu lidih guna bersih-bersih oknum KPK dari lembaga independen itu. Mereka diusir oleh Jokowi-JK, dan lanjut melantik BG.
Lebih lanjut, Fadly mengingatkan agar stop pembodohan dan opini sesat oknum KPK dan kroni-kroninya. Penting untuk seluruh elemen masyarakat turun memberikan dukungan menyelamatkan KPK dari para kepentingan.
“Aksi gabungan ini serentak digelar di semua Kota Besar Indonesia pada Senin, 16 Februari 2015. Untuk Jakarta kita gelar di depan Istana Negara dan KPK. Stop pembodohan masyarakat dan opini sesat belas kasihan akal bulus pimpinan KPK sekarang,” terang dia.
Dikatakan Fadly, kondisi Indonesia saat ini mulai semrawut. Hal ini ditandai dengan adanya pola yang tidak beres dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disulap menjadi lembaga politik.
“Era KPK jilid III pimpinan Abraham Samad ini sudah tidak sesuai dengan cita-cita pendirian KPK. Segala sesuatunya terkesan memaksakan karena sudah distir oleh kepentingan politik. Mereka disulap menjadi lembaga pesanan,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby